Top – Bu Mudik Dengan Perahu Banteng

Catatan Abubakar Solissa
Penulis Adalah Ketua Bidang Ekonomi Politik HMI Cabang Ambon

Teka – teki soal siapa yang bakalan berlayar dengan perahu banteng akhirnya terjawab sudah. Polemic soal putusan rekomendasi banteng kian mendapat titik terang manakala DPP PDIP secara resmi mengumumkan bahwa pasangan Tagop Soulisa dan Ayub Buce Saleky atau yang biasa di sapa dengan sebutan Top – Bu lah yang berhak menggunakan atribut partai berlambang moncong putih itu di perhelatan paling bergengsi di Buru Selatan. Rekomendasi PDIP sendiri pada awalnya mengalami sebuah pasang surut yang membuat partai besutan Ibu Megawati itu mengalami turbulensi internal yang cukup akut. Konflik internal yang melanda partai kurang lebih dua bulan terakhir ini telah menegaskan bahwa irisan kepentingan semakin tajam dan sulit untuk di kendalikan.
Apalagi konflik ini sendiri telah menyeret beberapa nama penting di internal DPD PDIP Maluku dalam arus kepentingan politik yang berbeda. Kondisi inilah yang turut memperpanjang proses perdebatan sehingga upaya – upaya rekonsiliasi tidak maksimal berjalan. Bahkan, yang paling kompleks dari persoalan rekomendasi pilkada Buru Selatan ini adalah terbukanya krang faksionalisme yang tidak terkelola secara baik, sehingga konflik ini pun melebar ke ruang publik dan menjadi bola liar begitu saja.
Sebagai partai besar yang memiliki mekanisme akademik yang jelas dan tegas, konflik kepentingan yang berada pada tingkatan DPC maupun DPD yang tidak bisa diselesaikan secara baik maka DPP merupakan saluran paling potensial untuk merumuskan satu kebijakan politik yang tentunya sudah melalui sebuah pengkajian ilmiah sebelum surat sakti itu di putuskan. Salah satu poin yang paling menjadi sandaran objektif untuk dikeluarkannya rekomendasi PDIP adalah dengan melalui pendekatan survey. Popularitas dan elektabilitas menjadi indicator penting dalam mengukur tingkat prefrensi politik dari konstituen terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan di usung.
Dari sekian nama – nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dari awal telah mengikuti proses politik di internal DPC PDIP Buru Selatan, mulai dari tahapan pendaftaran, penjaringan, sampai pada memutuskan dan menetapkan harus berlapang dada mengakui dan menerima apa yang telah menjadi keputusan politik partai. Dengan dikeluarkannya rekomendasi partai buat pasangan Top – Bu berarti secara akumulatif dengan melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan transparan telah mengindikasikan kalau pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dianggap layak menggunakan kapal banteng untuk melakukan mudik lebaran. Anggap saja, ini adalah berkah ramadhan sebagai penghormatan yang tinggi terhadap prefrensi politik masyarakat terhadap pasangan Top – BU dengan menjadikan survey sebagai indicator strategis dalam memutuskan sikap partai.
Sebagai kapal besar di negeri selatan, kehadiran rekomendasi PDIP cukup mendorong daya gedor pasangan dalam mempertahankan kuasa untuk melanjutkan pembangunan di bumi foko bipolo. Apalagi kedua pasangan ini dianggap sebagai figure ideal yang mampu menghancurkan tembok keterisolasian di masyarakat. Sebagai incumbent, pasangan Top – Bu tentunya sangat paham soal karakteristik kebutuhan pembangunan di Buru Selatan. Mulai dari penataan pemerintahan, bagaimana caranya mendekatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, menjadikan sector perikanan dan pertanian sebagai basis pembangunan yang bersifat kontinu, serta menyelesaikan beberapa agenda pembangunan di daerah yang belum sempat di selesaikan pada lima tahun kepemimpinan. Penulis kira, inilah beberapa poin yang mungkin menjadi basis pertimbangan partai dalam memutuskan perlunya diserahkan rekomendasi kepada pasangan Top – Bu selain pendekatan survey yang secara akademik menjadi indicator strategis partai.
Konsolidasi Soliditas Internal
Setelah dikeluarkannya rekomendasi PDIP kepada pasangan Top – Bu, maka polemic soal putusan rekomendasi partai dianggap telah selesai. Dinamika yang selama ini berkembang di kalangan elit dan kaders partai harus sesegera mungkin di leburkan dalam satu emosi kepentingan, yakni kepentingan untuk membesarkan partai di Buru Selatan. untuk itu, pasangan calon yang baru saja di amanahkan partai untuk menggunakan atribut partai harus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di partai yang bersangkutan. Konsolidasi soliditas internal menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan agar kerja – kerja partai dalam mengamankan kepentinagan pasangan Top – Bu dalam kontestasi politik local di negeri selatan bisa berjalan sebagaimana yang menjadi target partai, yakni menang.
PDIP adalah partai dengan jumlah kursi paling terbanyak diantara semua partai politik yang ada di Buru Selatan. perolehan empat kursi harus di jadikan sebagai modal politik untuk mengkonsolidasikan kepentingan partai yang secara resmi telah mengusung pasangan Top – Bu. Ini artinya, rekomunikasi dan rekonsolidasi internal partai paska terjadinya silang pendapat yang terjadi beberapa minggu yang lalu harus benar – benar dikelola menjadi satu potensi yang dapat berimplikasi kepada kemenangan partai. Disinilah, menurut hemat penulis dibutuhkan ketokohan dan kedewasaan pihak – pihak yang berbeda pandangan politik soal sikap partai dalam momentum pilkada. Tugas pimpinan partai adalah memberikan pemahaman positif terhadap pengurus dan simpatisan bahwa konflik kepentingan telah selesai, sebagai kader yang baik, kita diwajibkan tunduk dan patuh terhadap keputusan partai, karena sesungguhnya keputusan yang dilakukan partai telah mengandung kaedah – kaedah normative yang sudah menjadi mekanisme partai.
Satu hal yang menjadi catatan penting menurut penulis adalah, jangan melihat keputusan rekomendasi partai yang telah di berikan oleh DPP ini sebagai sebuah kemenangan yang harus di selebrasikan secara berlebihan, karena putusan ini adalah awal dari sebuah proses konsolidasi yang sangat panjang, yang membutuhkan kerja keras dan kekompakan sesama team, terutaman bagi mereka – mereka yang terasosiasi dalam struktur kepengurusan partai. Hal ini penting dalam rangka menjaga soliditas dan sinergitas, agar apa yang menjadi output dari proses politik ini bisa di raih secara optimal.
Perahu banteng harus bisa bermetamorfosa sebagai perahu yang kuat dan solid, sehingga tidak mudah retak dihantam oleh gelombang di negeri selatan. Apalagi menjelang mudik lebaran ini, masyarakat Buru Selatan sangat berharap, perahu banteng bisa menjadi salah satu alternative transportasi yang bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin pulang kampung merayakan hari raya idul fitri dengan sanak saudara.(*)