Menpan RB Setujui Badan Narkotika Kabupaten Bursel Jadi Instansi Vertikal

Namrole, SBS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), H Yuddy Chrisnandi telah menyetujui Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Buru Selatan (Bursel) untuk menjadi instansi vertikal yakni menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bursel.

Persetujuan itu sesuai surat Nomor B/2018/M.PANRB/6/2015 tertanggal 16 Juni 2015 yang disampaikan Yuddy kepada 29 Badan Narkotika Kabupaten/Kota di 27 Provinsi seluruh Indonesia.

Kendati merupakan Kabupaten termudah di wilayah Provinsi Maluku, namun BNK di Bumi Fuka Bipolo ini berhasil menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Maluku yang disetujui menjadi vertikal pasca sebelumnya BNN Provinsi Maluku dan BNN Kota Tual yang telah terlebih dahulu disetujui pada tahun-tahun sebelumnya.

“Menpan RB sudah menyetuji kami untuk menjadi vertikal. Hal itu sesuai surat yang telah disampaikan Menpan RB kepada kami,” terang Kepala BNK Bursel, Hasan Pellu kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/8).

Dimana, lanjutnya, surat itu pun telah disampaikan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pellu mengaku bahwa pihaknya cukup bergembira dengan persetujuan Menpan RB tersebut, sebab pihaknya telah memperjuangkan hal itu sejak Tahun 2012 silam dan baru direalisasikan tahun ini. Dimana, berbagai syarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan BNK Bursel menjadi vertikal telah dipenuhinya.

Dimana, lanjutnya, dengan adanya persetujuan Menpan RB itu, maka pembiayaan operasional BNN Kabupaten Bursel akan turut ditunjang dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Direncanakan untuk Tahun ini akan dibiayai untuk operasionalnnya. Tetapi, untuk besarannya kita belum tahu, tapi memang sudah dianggarkan dan pasti kita akan dipanggil untuk itu,” ungkap Pellu.

Dengan adanya pendanaan dari APBN itu, maka pihaknya tidak hanya terpaku untuk mengandalkan APBD semata yang selama ini tidak terlalu maksimal karena minimnya akan  kemampuan daerah.

“Selama ini anggarannya dari APBD, tetapi untuk koordinasi saja, tetapi untuk peningkatan kualitas dan lainnya agak repot,” tuturnya. (SBS-03)