Panwas Desak Sekda Bursel Jatuhkan Sanksi Bagi PNS dan Kepala Desa Nakal

Namrole, SBS.

Panwas Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menemukan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bursel maupun sejumlah Kepala Desa di Bumi Fuka Bipolo tersebut yang nakal dan terlibat langsung dalam politik praktis.

Mereka yang terlibat politik praktis itu bukan hanya mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Inchumbent bernomor Urut 2, yakni Tagop Sudarsono Soulissa-Buce Ayub Seleky (TOP-BU) saja, tetapi ada juga yang mendukung pasangan Nomor Urut 1, yakni Hakim Fatsey-Anthon Lesnussa (HIKMAT) dalam kegiatan Kampanye Damai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bursel di GOR Pemuda Namrole hingga Lapangan Desa Elfule, Kamis (27/8).

Hal itu diakui langsung oleh Ketua Panwas Kabupaten Bursel Siyusuf Solissa yang didampingi anggota Panwas Kabupaten Bursel lainnya Jusri Lesilawang, Sabtu (29/8).

“Dimana untuk versi HIKMAT itu kita identifikasi diantaranya ada Pak Bahri Lesnussa. Sedangkan, untuk versi TOP-BU yang jelas kemarin itu banyak dan yang sudah terpublikasi itu Bendahara Ortala Setda Kabupaten Bursel, Saut Sigmarlatu. Dimana, yang bersangkutan terlibat secara langsung dalam fasilitas kampanye, mobil dan sebagainya,” kata Solissa.

Lebih lanjut, Solissa mengaku ada sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Namrole juga yang terang-terangan terlibat politik praktis, yakni Kepala Desa Wali, Abu Basri Seknun dan juga Kepala Desa Oki Lama, Din Solissa yang secara jelas-jelas mendukung pasangan TOP-BU.

“Selain itu, ada sejumlah Kepala Desa, yakni Kepala Desa Wali dan Kepala Desa Oki Lama. Dimana, mereka terlibat langsung dalam deklarasi kampanye damai,” bebernya.

Terkait hal itu, pihaknya telah melaporkan langsung ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Mahmud Souwakil perihal keterlibatan sejumlah PNS yang secara terang menderang mendukung kedua pasangan calon tersebut diharapkan dapat segera ditertibkan sesuai aturan yang berlaku.

“Dimana, secara lisan sudah kami sampaikan ke Pak Sekda bahwa di lapangan seperti ini dan harusnya Bapak segera tertibkan dan beliau sampaikan bahwa akan beliau tertibkan,” kata Solissa.

Komisioner Panwas Kabupaten Bursel dua periode ini pun mengaku sudah dua kali menyurati Sekda Kabupaten Bursel dan para Camat agar menghimbau para PNS dapat menjaga netralitas.

“Kita sudah juga pernah menyurati ke Sekda dan juga ke Camat-Camat dan surat sudah kita layangkan agar menjaga netralitas PNS dan melakukan penertiban terhadap aparat PNS yang semewenang-wenang menggunakan statusnya sebagai PNS untuk terlibat langsung dalam politik-politik praktis,” paparnya.

Namun, kenyataannya, ada saja PNS maupun Kepala Desa yang terlibat, sehingga pihaknya juga telah menyurati para Camat guna mendesak proses penertiban terhadap para Kepala Desa yang terlibat tersebut.

“Kami sudah surati ke camat-camat untuk segera melakukan penertiban para Kepala Desa yang terlibat politik praktis tersebut. Jadi, langkah-langkah prefentive sudah kami lakukan,” paparnya.

Sebab, katanya, sebagai lembaga pengawas, pihaknya tidak berkewenangan memberikan sanski terhadap para PNS maupun Kepala Desa yang terlibat politik praktis. Sebab, yang bisa dilakukan pihaknya adalah memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada mereka.

“Yang jelas kita akan menindaklanjuti dalam laporan. Karena kita lembaga panwas tidak punya kewenangan untuk memutasikan atau memecat dan sebagainya, kita hanya punya kewenangan untuk merekomendasikan kepada pihak yang berwenang,” tuturnya. (SBS-02)