Anggota DPR RI Mercy Barends Janji Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Bursel

Namrole, SBS.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mercy Barends berjanji akan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat masyarakat Kabupaten Bursel yang telah disampaikan langsung kepadanya diselah-selah kunjungan kerja (kunker) yang dilaksanakannya di Kabupaten Bursel, Sabtu (26/9).

Janji Barends itu dikemukakan langsung di hadapan pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Bursel, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun tokoh perempuan ketika bertatap muka langsung di Ruang Aula Kantor Bupati Kabupaten Bursel yang dipandu langsung oleh Asisten I Setda Kabupaten Bursel, Bernadus Waemesse sebagai moderator, Sabtu (26/9) siang.

Proses tatap muka yang dilaksanakan dilakukan sejak pagi hingga siang hari itu dimaksudkan untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat di Bumi Fuka Bipolo itu guna diperjuangkan oleh Barends dalam kapasitasnya sebagai seorang legislator di tingkat pusat sebagaimana kepercayaan masyarakat Maluku secara umum dan Kabupaten Bursel secara khusus.

Tak hanya disitu, janji serupa pun diungkapkan Barends ketika bertatap muka langsung dengan berbagai kalangan masyarakat di Kecamatan Leksula yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Jemaat GPM Leksula. Acara tatap muka langsung dengan berbagai kalangan masyarakat di Kecamatan Leksula itu dilakukan sejak sore hingga malam hari dan dipandu langsung oleh Camat Leksula, Victor Lesnussa sebagai moderator, Sabtu (26/9).

Barends kepada wartawan usai rangkaian kegiatan tatap muka guna menyerap aspirasi masyarakat itu mengaku mendapatkan banyak sekali suguhan aspirasi masyarakat yang tentunya menjadi tanggung jawabnya sebagai legislator yang harus ditindak lanjutinya, baik sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan tek­nologi serta lingkungan hidup maupun tentang berbagai persoalan kemasyarakat lainnya yang tentu saja menjadi tuntutan yang harus diperjuangkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Fuka Bipolo.

“Dari beragam aspirasi yang disampaikan terungkap ada banyak kebutuhan masyarakat yang sangat pariatif. Sebab, ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya strategis dan ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sangat sektoral,” kata Barends yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku itu.

Lebih lanjut dijelaskannya, kebutuhan-kebutuhan yang menjadi isu-isu mengemuka di Kabupaten Bursel terdiri dari persoalan batas wilayah antara Kabupaten Bursel dengan Kabupaten Buru, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan persoalan kelistrikan, persoalan perhubungan, transportasi dan persoalan telekomunikasi, serta persoalan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Olehnya itu, sebagai anggota DPR RI yang mewakili kepentingan masyarakat Maluku, termasuk Kabupaten Bursel, Barends merasa sudah sepatutnya meneruskan seluruh aspirasi ini kepada semua pihak terkait yang punya tanggung jawab untuk bergandengan tangan mewujudkannya bagi masyarakat Di Kabupaten berusia tujuh tahun itu.

Dimana, dalam implementasi memperjuangkan beragam aspirasi masyarakat di Bumi Fuka Bipolo itu, mantan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ini akan berkoordinasi langsung dengan berbagai pihak yang ada di level pemerintah kabupaten/provinsi maupun pusat.

“Jadi, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bursel, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, termasuk DPRD Provinsi Maluku, serta kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di pemerintah pusat. Itu merupakan tanggung jawab kami, sebab apa yang bisa kami selesaikan akan kami selesaikan, apa yang menjadi kewenangan provinsi harus dapat diselesaikan dan apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab kabupaten, itu juga harus mereka selesaikan,” paparnya.

Sebab, menurut fungsionaris DPD PDIP Maluku ini, untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di Kabupaten berusia tujuh tahun ini, perlu kerja sama yang baik diantara Pemerintah Kabupaten Bursel, Pemerintah Provinsi Maluku maupun dengan Pemerintah Pusat.

“Jadi, kita harus kerja bersama-sama dan tidak bisa ditimpakan semua kepada kami yang ada di DPR RI, tetapi apa yang diusulkan itu pun ada tugas dan tanggung jawab yang mengikutinya dan ini harus disikapi juga secara tepat, cepat dan proaktif untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bursel,” tutur Barends yang juga anggota MPR RI itu. (SBS-02)