Ratusan CPNS Bursel Mulai Ikut Prajabatan

Namrole, SBS.

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) umum golongan I dan II serta Kategori II (K2) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mulai mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan.

Dimulainya proses tersebut setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel Machmud Souwakil kegiatan itu di Ruang Aula Kantor Bupati Bursel, Senin (28/3).

Bupati Kabupaten Bursel Tagop Sudarsono Soulissa dalam sambutannya yang dibacakan Sekda, mengatakan penyelenggaraan Diklat Prajabatan ditujukan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh tiga kompetensi yaitu, nilai-nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku disiplin PNSserta  pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

“Untuk dapat membentuk karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya, diperlukan penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang inovatif, yaitu penyelenggaraan Diklat Prajabatan yang memungkinkan peserta mampu menginternalisasi kompetensi-kompetensi tersebut, mengalami sendiri dalam menerapkan dan mengaktualisasikannya di tempat kerja atau di tempat magang, merasakan manfaatnya, sehingga ketiga kompetensi tersebut terpatri dalam dirinya sebagai sikap dan perilaku keseharian,” katanya.

Dikatakan Bupati, penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS golongan I dan II yang diangkat dari tenaga honorer kategori II dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi dasar seorang PNS, sebelum diangkat menjadi PNS. Kompetensi dasar dimaksud berorientasi pada pelayanan berfikir konseptual, empati, fleksibilitas, inisiatif, inovasi, integritas, kerja sama, membangun hubungan kerja strategis, pembelajaran yang berkelanjutan dan semangat untuk berprestasi.

“Peningkatan kompetensi dasar ini harus melalui perubahan pola pikir/mindset, maka penyelenggaraan diklat tidak sekedar merupakan ‘transfer of knowledge’, tetapi diharapkan juga merupakan ‘transfer of attitude and tranfer of value’,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Bursel ini.

Lanjutnya, melalui Diklat Prajabatan yang akan dikuti ini, para CPNS akan diberikan mata Diklat wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, percepatan pemberantasan korupsi, managemen aparataur sipil negara, dan pola pikir aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat, sebagai upaya agar peserta diklat (para CPNS) memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan tingkah laku. 

Didalamnya diberikan pula berbagai bentuk terapi perubahan mindset untuk diterapkan setelah proses pembelajaraan selama diklat.

“Saya berharap, perubahan yang terjadi harus mengarah kepada nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai mata diklat yang diberikan selama proses pembelajaraan. Sebab, kondisi birokrasi kita saat ini masih memperlihatkan mindset aparaturnya yang perlu diubah. Dalam transformasi birokrasi yang diubah tidak hanya struktur dan fungsi tetapi juga perilaku aparaturnya,” tuturnya.

Alumni Universitas Gajah Mada ini menjelaskan, transformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat, yang memberikan kesadaran baru, bahwa pemerintah dibentuk, tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani rakyat. Perubahan perilaku tersebut dari ‘mesin politik ‘ di masa lalu, sekarang harus netral dan profesional serta mengembangkan diri agar mampu mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tagop mengaku, dulu PNS adalah ‘agen politik’ sekaligus operator ‘mesin politik’, yang namanya dibirokrasi sekarang PNS hanya boleh loyal pada profesinya, bukan lagi kepada suatu organisasi politik tertentu. Loyalitas pada profesinya menjadikan PNS profesional dalam melayani masyarakat.

“Sebagaimana dapat diamati sekarang ini, pelayanan kepada masyarakat (publik servis) belum optimal, etika dan moralitas masih rendah hal itu ditandai dengan masih maraknya korupsi, serta kualitas SDM aparatur yang belum memadai.  Hal ini memperlihatkan pola pikir (mindset PNS) memang perlu diubah, dan momentum paling tepat adalah saat mereka masih berstatus CPNS dengan perubahan pola pikir tersebut diharapkan perilakunya ketika memasuki pembangunan birokrasi sudah berubah,” kata Tagop.

Orang nomor satu di Bursel ini memberikan contoh, misalnya mereka akan memiliki etika dan budaya kerja yang baik, memiliki wawasan kebangsaan dan menyadari pentingnya memberikan pelayanan prima. Dengan perubahan perilaku tersebut akan lebih mudah dilakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kompetensi PNS. (SBS-03)