Inilah Capaian Kinerja TOP-BU Selama Lima Tahun

Namrole, SBS.

Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Buce Ayub Seleky, Selasa (17/5) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) periode 2011-2015 di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bursel yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD setempat, Arkilaus Solissa.

“LKPJ AMJ ini disampaikan kepada dewan yang terhormat untuk selanjutnya dipelajari dan ditelaah, serta dibahas secara internal oleh Dewan yang terhormat sesuai tata tertib DPRD dan kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD,” kata Seleky.

Selanjutnya, keputusan DPRD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk dijadikan bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah Daerah ke depan.

Dijelaskan, dalam laporan LKPJ AMJ Bupati Bursel Tahun 2011-2015, pencapaian kinerja LKPJ AMJ merupakan cerminan akumulasi capaian kinerja yang telah diperoleh sejak Tahun Anggaran 2011 hingga akhir Tahun Anggaran 2015.

LKPJ AMJ difokuskan pada capaian kinerja berbasis misi dan indikator makro pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bursel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bursel 2011-2016.

“Nota pengantar ini akan kami sampaikan dalam tiga bagian materi, yaitu bagian. Pertama, tentang visi, misi dan strategi pembangunan; Kedua, Gambaran pengelolaan daerah; Ketiga, Gambaran capaian kinerja program pembangunan,” urainya.

Adapun rumusan visi misi pembangunan Kabupaten Bursel yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016 yakni “Membangun Bursel yang Rukun, Berkualitas, Adil, Mandiri dan Sejahtera”. Dalam rangka pencapaian dan perwujudan visi dimaksud, telah ditetapkan lima misi pembangunan daerah yang meliputi : Mewujudkan semangat “Satu Hati Membangun Negeri” sebagai wujud (entitas) persaudaraan yang rukun dan adil, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi tersebut, lanjut Seleky, telah dilaksanakan beberapa strategi pembangunan yang meliputi : Peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan daya bei masyarakat, kemandirian pangan, peningakatan kinerja aparatur, pengembangan infrastruktur wilayah, kemandirian energi dan kecukupan air baku, penanganan bencana  dan pengendalian lingkungan hidup, pembangunan perdesaan, pengebangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu 2011-2015. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2011-2016, strategi pendanaan pembangunan yang telah dilaksanakan diarahkan pada: Pertama,  Pencapaian sasaran peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Milenium Development Goal’s (MDGs) dan pembangunan Kabupaten Bursel; Kedua, Mengembangkan skema pendanaan pada program dan kegiatan dengan titik berat pada konsistensi pengalokasian belanja APBD sebesar 20 persen untuk sektor Pendidikan dan 10 persen untuk sektor Kesehatan.

Selanjutnya untuk kebijakan pendapatan dan belanja sejalan dengan kebijakan umum anggaran pada setiap tahun anggaran, telah diarahkan melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan hingga penerimaan laba usaha dari BUMD. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut, pada garis besar ditempuh melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk kebijakan Belanja Derah, kata Seleky, telah diarahkan pada upaya-upaya pencapaian target RPJMD, strategi pembangunan baik tematik sektoral maupun tematik kewilayahan, pencapaian IPM, serta dukungan terhadap pengarustaman gender, hingga dukungan untuk penyuksesan 11 prioritas pembangunan provinsi dan 9 prioritas pembangunan nasional.

“Dengan pemanduan yang sinergis atas kebijakan pendapatan dan belanja daeah, maka proses perencanaan pembangunan daerah yang telah kami implementasikan, berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang semakin terukur hingga tingkat perdesaan,” ujarnya.

Sementara itu, tambah Seleky, realisasi APBD Kabupaten Bursel secara kumulatif untuk 2011-2015 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp. 2,16 Trilyun lebih dan belanja daerah sebesar Rp. 2,07 trilyun lebih, sedangkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 212,00 milyar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 17, 67 Milyar lebih. APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya, dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan terus meningkat dan hal ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan pemerintah Kabupaten Bursel di berbagai bidang urusan.

Capaian indikator makro pembangunan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bursel, jumlah penduduk di Kabupaten Bursel terus mengalami penurunan. Dimana, pada 2011 mencapai 75.036 jiwa, menurun menjadi 72.191 jiwa pada 2015 atau sebesar 3.94 persen.

“Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan ini diakibatkan karena tingkat migrasi penduduk dan adanya penduduk non permanen pada waktu pelaksanaan tes CPNSD yang mensyaratkan bagi peserta tes CPNSD harus memiliki KTP daerah setempat,” cetusnya.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di kabupaten Bursel, PDRB per kapita menurut lapangan usaha mencapai 11,03 juta menjadi Rp. 15,50 juta pada Tahun 2014, atau meningkat sebesar 13,00 persen dan diestimasikan pada Tahun 2015 peningkatan mencapai Rp. 16,88 juta.

Dalam keterpaduan pembangunan lintas pemerintah, komunitas berbasis masyarakat dan dunia usaha, menghasilkan kemajuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Bursel yang diukur oleh BPS melalui survei Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi IPM Bursel pada 2011 mencapai 57, 98 persen meningkat menjadi 60,74 persen pada Tahun 2014 dan disetimasikan pada Tahun 2015 mencapai 61,65 persen dan kondisi ini menempatkan Kabupaten Bursel pada posisi ke tujuh diantara 11 Kabupaten/Kota di Maluku.

Seleky melaporkan bahwa untuk capaian program dan kegiatan berdasarkan capaian kinerja berbasis misi dan urusan pembangunan sejak Tahun 2011-2015 terdiri dari beberapa misi, yakni, Misi pertama “Mewujudkan semangat satu hati membanguan negeri” sebagai wujud (entitas) persaudaraan yang rukun dan adil,” yang diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan, meliputi urusan kesatuan Bangsa, Politik kebudayaan dan Pemerintahan, yang diimplementasikan melalui 8 program pembangunan.

Dalam meujudkan tujuan misi pertama, yaitu memeperkuat wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat Bursel berdasarkan keutamaan nilai-nilai luhur budaya lokal yang inklusif. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan antara lain, meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, dengan dibentuknya Forum Kerukunana Umat Beragama (FKUB), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

“Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk menjaga keamnana, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan serta penguatan kelembagaan demokrasi dan pendidikan politik berbasis HAM dan kearifan lokal, dengan cara, memfasilitasi penguatan kelembagaan demokrasi serta peningkatan pemahaman dan peran politik masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan, lanjut Seleky, pencapaian kinerja misi kedua yaitu, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun urusan yang menjadi prioritas dalam misi ini meliputi urusan pemerintahan, kearsipan, perencanaan pembangunan dan pemerintahan desa yang diimplementasikan melalui 8 program pembangunan. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendukung misi kedua ini diantaranya, dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur, pada 2014 telah dilaksankan peningkatan kapsitas dan kualitas sumber daya aparatur. Baik melalui pendidikan gelar maupun non gelar dengan pembiayaan APBD, seperti pendidikan lanjutan, kursus, loka karya maupun seminar serta pemberian bantuan bagi PNS yang tugas belajar maupun ijin belajar yang sedang melaksanakan penelitian. Juga bagi PNS yang melakukan penelitian mandiri. Disamping itu, telah dilaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka persiapan menghadapi tantangan global bagi pemerintah daerah.

“Adapun aparatur yang di tugaskan belajar sampai dengan 2014, Berdasarkan sumber Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ( BKD dan Diklat) Bursel, sudah sebanyak 33 orang. Yang terdiri dari 31 orang Program S1, delapan orang program S2 dan 1 orang Program S3,” urainya.

Dalah hal penegakan disiplin, lanjut Seleky, telah dilakukan pembinaan secara intensif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam urusan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah telah menetapkan master plan kawasan pusat pemerintahan dan sampai 2015 telah dibangun 10 Kantor Dinas/Badan dan 4 kantor, serta bagian-bagiannya dalam proses pembangunan.

Dalam urusan penerintahan Desa, tambah Seleky, berdasarkan bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Bursel, sampai dengan Tahun 2015 telah dilaksanakan bimbingan teknis/pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas bagi 81 Kepala Desa (Kades) pada enam Kecamatan.

Misi ketiga, katanya lagi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan, meliputi urusan pendidikan, perpustakaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja serta Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan melalui 26 program pembangunan.

Seleky menjelaskan, pada urusan pendidikan, berdasarkan data BPS, mulai pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabitiasi gedung sekolah, baik tingkat SD sampai dengan SMA/SMK. Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan siswa miskin serta pelatihan kompetensi tenaga pendidik, melalui kegiatan tersebut telah dicapai angka melek huruf pada Tahun 2011 sebesar 89,78 persen meningkat menjadi 93,50 persen pada 2014 dan diestimasikan Tahun 2015 mencapai 94, 67 persen.

“Serta angka partispasi sekolah SD meningkat menjadi 99, 46 persen, SMP sebesar 97,56 persen dan SMA sebesar 73,46 persen. Selanjutnya di bidang kesehatan, berdasarkan sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel, dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, jumlah kematian ibu mengalami penurunan. Yakni Tahun 2011 jumlah kematian ibu mencapai 0,55 persen menurun 0,27 persen. Pada Tahun 2015, demikian pula telah terjadi penurunan jumlah kematian bayi. Dimana, pada Tahun 2011 sebesar 5,07 persen dan menurun menjadi 1,18 persen pada Tahun 2015,” tutur mantan Kepala BKD Dan Diklat Kabupaten Bursel ini.

Lebih lanjut Seleky mengaku, penurunan kematian ibu dan bayi tersebut adalah dampak keberhasilan dari berbagai intervensi bidang Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu. Baik berupa daya dukung sarana dan tenaga kesehatan yang meliputi penambahan pelayanan PONED dengan menambah jumlah bidan dan dokter di Puskesmas dan Puskesmas PONED.

Selain itu, persalinan di tolong tenaga kesehatan terlatih pada Tahun 2011 mencapai 60,31 persen meningkat menjadi 79,23 persen pada Tahun 2015. Secara khusus dalam peningkatan kualitas tenaga kesehatan dilaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan bagi dokter, bidan dan paramedis. Peningkatan pendidikan bidan D1 ke D3 adalah sebagai respon cepat terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan minimal D3.

Lanjutnya lagi, pada urusan tenaga kerja, berdasarkan sumber BPS, di bidang tenaga kerja pada Tahun 2011 telah dilaksanakan program pengandaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja, program peningkatan kesempatan kerja serta program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan, melalui kegiatantersebut telah dicapai penurunan tingkat penganggguran pada Tahun 2011 sebesar 5,20 persen dapat ditekan menjadi 2.83 persen pada Tahun 2014.

Tambahnya, untuk Misi keempat, peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan kabupaten, meliputi urusan sosial, kependudukan dan capil, KB dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UKM, penanaman modal daerah, perdagangan dan perindustrian, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan ESDM Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan melalui 51 program pembangunan.

Pada urusan kependudukan, berdasarkan data Disdukcapil, dalam rangka mempersiapkan data kependudukan yang akurat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, telah dibangun sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pemerintah Daerah telah mempersiapkan tiga program strategsi nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK dan penerapan e-KTP secara masal. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan perekaman e-KTP di enam Kecamatan dengan jumlah sebesar 17.542 jiwa

Pada urusan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera, berdasarkan sumber Badan Pemberdayan masyarakat, Pemberdayaan Desa dan Keluarga Berenca, pada Tahun 2011 peserta KB aktif mencapai 45,67 persen meningkat menjadi 75,19 persen pada 2014.

Pengembangan koperasi dan UKM berdasarkan sumber Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terus didorong melalui pengalokasian bantuan pada Tahun 2011 sampai Tahun 2014 sebanyak 66 koperasi dan 129 UKM.

Dalam penyelengaraan urusan perdagangan, telah dilakukan upaya pembangunan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dengan merevitalisasi pasar tradisional. Selain itu, dilakukan pembinaan aspek teknis bagi para pedagang dan aspek manajemen bagi pengelola pasar. Upaya yang telah dilaksanakan dalam urusan perindustrian adalah pengembangan dan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah yang tersebar pada tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Ambalau, Kecamatan Namrole dan Kecamatan Leksula.

Di bidang Ketahanan pangan, berdasarkan sumber BPS Bursel capaian program periode Tahun 2011-2014 menunjukkan peningkatan produksi berbagai komoditi pangan di Bursel. Komoditi padi ladang dari 50,47 ton pada Tahun 2011 meningkat menjadi 63,25 ton pada 2014, atau meningkat sebesar 20,21 persen. Komoditi jagung meningkat dari 18 ton pada Tahun 2011 menjadi 246, 9 ton padaTahun 2014 atau meningkat sebesar 92,71 persen. Komoditas hotong dari tahun Tahun 2011 sebesar 2,4 ton meningkat menjadi 3,34 ton pada Tahun 2014 atau meningkat sebesar 28,14 persen.

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir/ nelayan, berdasarkan sumber Dinas Kelautan dan Peikanana Bursel, pemerintah daerah dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 telah mendistribusikan 308 unit alat pancing tonda, 18 unit rumpon dan armada penangkapan 8 GT sebanyak dua unit. Hal tersebut berimplikasi terhadap hasil produksi perikanan, berdasarkan sumber BPS Bursel, dimana pada Tahun 2015 hasil produksi perikanan mencapai 8. 569 ton dengan nilai rupiah sebesar 24,95 Milyar,” bebernya.

Lanjutnya lagi, untuk misi kelima, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, yang diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan Kabupaten, meliputi urusan Pekerjaan Umum (PU), Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, ESDM, Tata Ruang dan pertanahan yang dilaksanakan melalui 20 program pembangunan.

Kondisi kemantapan jalan Kabupaten terus mengalami peningkatan, dimana sampai dengan akhir Tahun 2014 dari total 494,48 Km, sepanjang 238,3 Km dalam kondisi mantap atau sebesar 49 persen. Pada sektor perhubungan, berdasarkan sumber Dishub Kabupaten Bursel untuk pembangunan infrastruktur strategis antara lain: pembangunan badar udara Namrole, telah dilakukan perpanjangan dan perluasan bandara.

Dimana rencana penyediaan lahan seluar 38.000 m² bersumber dari APBD Kabupaten Bursel. Pembangunan fisik berasal dari dana APBN. Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis pelabuhan laut, dimana dari Tahun 2011 sampai dengan saat ini telah dibangun 13 unit tambatan perahu, dua unit dermaga Ferry pada Dusun Wasalai, Kecamatan Waesama, dan Tifu (Kecamatan Leksula), serta pengembangan pelabuhan Kementrian Perhubungan pada Kecamatan Namrole, Leksula dan Ambalau.

Untuk pengembangan energi terbarukan dari potensi mikro hydro, berdasarkan sumber Dinas ESDM Bursel  telah dibangun PLTMH di Kecamatan Kepala Madan sebesar 37 kilo Watt yang diperkirakan dapat melayani 300 unit rumah tangga. Hal lainnya terkait dengan pemanfaatan energi baru terbarukan sampai dengan Tahun 2014 telah dilaksanakan pengandaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) /solar cell rumah tangga sebanyak 833 unit yang tersebar pada 11 desa di Kecamatan Fena Fafan dan dua desa pada Kecamatan Leksula.

Pada bidang Tata Ruang dan Pertanahan, berdasarkan sumber Bappeda dan Setda Bursel, dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, pemerintah daerah melaksanakan pembebasan lahan dalam rangka rencana pengembangan kawasan pusat pemerintahan dan perluasan bandara Namrole.

“Pada kesempaatan ini dilaporkan bahwa berbagai pelaksanaan program dan kegaiatan pembangunan  selama periode Tahun 2011-2014 di Kabupaten Bursel telah dilaksanakan secara bersama-sama dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Bursel,” tuturnya. (

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bursel dalam sambutannya mengatakan pidato pengantar Bupati yang disampaikan oleh Seleky tersebut telah memberikan gambaran umum kepada DPRD, bagaimana visi menjadikan Bursel yang rukun, berkualitas, adil, mandiri dan sejahtera melalui berbagai bentuk program kerja dan strategi kebijakan pemerintah serta output yang dihasilkan.

“Pembahasan LKPJ Bupati mengacu pada ketentuan pasal 177 ayat 2 tata tertib DPRD mengatur bahwa dokumen LKPJ yang diserahkan tersebut selanjutnya akan dikaji secara internal melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk olehDPRD. Selanjutnya pada ketentuan ayat 3 disebutkan bahwa dalam melakukan pembahsan internal sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Pansus dapat mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperoleh informasi tambahan atau klarifikasi terhadap pokok permasalahan tertentu,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Bursel itu.

Selanjutnya dijelaskan pada ayat 4 disebutkan bahwa dalam rapat dalam rangka memperoleh informasi tambahan dan atau klarifikasi pokok permasalahan tertentu sebagaimana di maksdu pada ayat 3, bukanlah rapat kerja dengan SKPD, melainkan rapat internal Pansus yang melibatkan SKPD sebagai informan untuk kemudian pansus dapat merumuskan rekomendasi DPRD terhadap hasil pembahasan LKPJ AMJ Bupati, untuk ditetapkan dalam keputusan DPRD sesuai ketentuan ayat 7 pasal ini.

Dengan ini, lanjut mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bursel ini, agenda pokok dalam rapat paripurna telah selesai. Oleh karenanya, pimpinan DPRD mengharapkan agar pimpinan fraksi agar segera menunjuk anggota fraksinya masing-masing untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD guna didistribusikan dalam Pansus pembahasan LKPJ AMJ Bupati Tahun 2011-2016.

“Melalui forum paripurna ini pula, kami meminta saudara Bupati untuk memerintahkan para Kepala SKPD untuk tidak meninggalkan tempat tugas dan bersedia sewaktu-waktu dapat hadir dalam rangka memberikan informasi apabila dibutuhkan,” pintanya.

Di hadapan publik, tambah Solissa, kami sebagai wakil rakyat tidak ada salahnya menyampaikan apresiasi atas penganugrahan Adikarya Pangan nasional yang diberikan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada saudara Bupati Bursel dalam bidang ketahanan pangan.

“Prestasi yang turut merupakan kebanggaan kita semua adalah dimekarkannya Kecamatan Fena Fafan dan beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Bursel guna memperpendek rentan kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Serta dibukanya akses transportasi laut melalui Bantuan Kementrian Perhubungan yaitu KM Tanjung Kabat yang menghubungkan rute pelayaran Ambon-Ambalau-Ambalau-Namrole, Namrole-Leksula dan Leksula-Kepala Madan. Serta dibukanya akses transportasi darat pada jalur lintas Namrole-Waesama, Namrole-Leksula dan Leksula-Kepala Madan yang statusnyan menjadi jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten,” ungkap wakil rakyat Dapil Leksula-Kepala Madan itu.

Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, Solissa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah memberikan bakti terbaiknya, sehingga penyampaian nota pengantar LKPJ AMJ ini dapat dilaksanakan. (SBS-03)