Nok Tasane : Dibumbui Nepotisme, Pendataan Pemilih Pilkades Waenono Diskriminatif

Namrole, SBS.

Bakal Calon Kepala Desa (Calakdes) Waenono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Nok Tasane menilai pemerintahan yang di pimpin oleh Penjabat Kepala Desa Waenono, Yance Tasane selama ini bersifat nepotisme dan diskriminatif.

Sebab, perangkat pemerintahan yang diangkat oleh Yance selama menjadi Penjabat Kepala Desa lebih mendepankan kekeluargaan alias dibumbui nepotisme dan mengabaikan hak-hak seluruh masyarakat di Desa Waenono.

Dimana, pengangkatan BPD Waenono dilakukan sesuka hati oleh Yance dan mengabaikan sistem musyawarah yang menjadi hak masyarakat setempat.

“Betapa tidak, Ketua BPD Waenono, yakni Yomes Hukunala itu anak mantu dari Yance Tasane. Ya, kalau di lihat dari sisi adat Buru, Yomes ketika diangkat sebagai Ketua BPD itu sangat mematikan karir dari BPD, karena anak mantu tidak bisa melawang Bapak Mantu. Jadi, apa yang di bilang oleh Yance sebagai Bapak Mantu itu adalah sah dan tak bisa dibantah,” kata Nok kepada SuaraBuruSelatan.com di kediamannya, Senin (10/10).

Belum lagi, lanjut Nok, perangkat BPD lainnya yang diangkat oleh Yance Tasane adalah anak-anak dari saudara perempuannya sendiri alias Ananewe.

“Selain itu, yang duduk di BPD itu pun dari keluarga Yance semua, sebab dari Ananewe-Ananewe Yance semua,” paparnya.

Alhasil, lanjut Nok, panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Waenono yang dibentuk dan diangkat BPD terkesan kuat diinterfensi oleh Yance Tasane sebab, sarat dengan praktek-praktek nepotisme yang merugikan ketiga Calkades lainnya.

“Begitu pula dengan panitia Pilkades. Ketuanya Ibu Meiske Tasane. Ibu Meiske itu saudari dari Bapak Yance Tasane, karena satu mata rumah dan Bapak mereka adalah adik kakak,” bebernya.

Tak sebatas itu, sebagian besar struktural kepanitiaan Pilkades pun disisipi oleh orang-orang dekat Yance Tasane dan sangat merugikan bagi dirinya dan juga Yakub Tasane dan Petrus Tasane sebagai Calkades.

Terlebih lagi, ketika proses awal jelang pembukaan pendaftaran Calkades hingga pendaftaran dimulai, ternyata panitia pun tertutup dalam penyampaian syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calkades sehingga pihaknya harus meminta syarat-syarat Calkades tersebut dari desa-desa tetangga agar pihaknya bisa mempersiapkan berbagai syarat itu untuk mencalonkan diri sebagaimana harapan masyarakat Desa Waenono yang menginginkannya untuk mencalonkan diri sebagai Calkades.

“Jadi semua yang dibentuk ini terkesan nepotisme karena merupakan keluarga Bapak Yance Tasane. Olehnya itu, kami merasa tidak puas,” terangnya.

Disisi yang lain, akibat sarat nepotisme tersebut, ternyata dalam kerja-kerja Panitia Pilkades pun dilakukan secara diskriminatif, terutama dalam pendataan pemilih di Desa Waenono.

Lanjut Nok, dari data pemilih yang berhasil di data oleh pihaknya sebagai acuan yang dibandingkan dengan data yang diumumkan atau ditempelkan di Kantor Desa Waenono oleh Panitia Pilkades, ternyata ada perbedaan data yang cukup signifikan dan patut dicurigai.

Sebab, dari perbandingan data yang dimiliki pihaknya dengan data yang diumumkan oleh Panitia Pilkades, ternyata ada sejumlah pemilih siluman yang turut diakomodir.

“Temuan kami, ternyata Kepala Dusun Mori, Desa Namrinat yakni Urbanus Tasane malah ada di data yang diumumkan oleh Panitia. Inikan aneh,” cetusnya.

Sementara, ada banyak warga Desa Waenono yang telah berdomisili lama di Desa Waenono tetapi karena diketahui sebagai pendukung dirinya atau pendukung Calkades lain seperti Yakub Tasane dan Petrus Tasane, ternyata tak di data oleh Panitia. Sebab, Panitia lebih memprioritaskan pendataan kepada para pendukung Yance Tasane saja.

“Diskriminasi untuk pemilih itu terlihat pada Daftar Pemilih sekarang. Dimana, banyak nama yang tidak masuk. Padahal, yang ada di Desa Waenono ini ada yang sudah tinggal lebih dari enam bulan, ada yang sudah punya rumah, ada juga di dalam satu rumah istri di data tapi suami tidak di data dan suami di data tapi istri tidak di data. Bahkan, ada banyak penduduk Waenono yang sudah berumur 17 Tahun tapi tidak di data, termasuk di kompleks Walabotin itu sebagian besar tak didata. Ini kerja seperti apa,” urainya.

Padahal, menurutnya, Pilkades Desa Waenono haruslah berjalan secara aman dan damai sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyelenggaraan Pilkades tanpa harus ada praktek-praktek nepotisme dan diskriminiatif yang dapat menciderai pesta demokrasi warga Desa Waenono sendiri.

“Itu memang harapan dari masyarakat Indonesia yang ada di Desa Waenono ini agar hak-hak mereka dalam berdemokrasi itu bisa disalurkan dengan aman, tenang dan damai sehingga Pilkades di Waenono ini bisa berjalan secara baik dan berkualitas,” ungkapnya.

Sebab, kalah menang itu merupakan suatu konsekuensi dari pesta demokrasi itu sendiri. Namun, yang harus menjadi perhatian bersama ialah hak-hak demokrasi seluruh masyarakat di Desa Waenono untuk menentukan pemimpin sekaligus pelayan mereka kedepan jangan dikebiri untuk memenangkan Calkades tertentu.

“Siapa yang kalah atau menang, itu biasa. Tapi yang pasti ini pesta demokrasi masyarakat Desa Waenono dan karena itu semua masyarakat Desa Waenono harus dilibatkan untuk menyalurkan hak pilih mereka dalam kondisi aman dan damai sesuai harapan semua kita yang cinta akan Desa ini,” harapnya.

Terkait itu, tambah Nok, pihaknya telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kabag pemerintahan Setda Kabupaten Bursel, Camat Namrole, Ketua BPD Waenono, Ketua Panitia Pilkades Waenono dan tembusan surat tersebut pun disampaikan ke Bupati Bursel, Wakil Bupati Bursel, Sekda Bursel dan Ketua DPRD Bursel.

“Harapan kami, Pak Kabag Pemerintahan dan Pak Camat bisa mengambil langkah-langkah bijak dan strategis secepatnya untuk mengevaluasi BPD dan Panitia Pilkades yang ada. Bila perlu diganti sehingga Pilkades yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Desa Waenono dapat berjalan secara adil dan demokratis itu bisa terwujud dalam proses persiapan hingga puncak pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan nantinya,” tuturnya. (SBS-01)