KKM II Di Buru Hasilkan Empat Aspek Sebagai Rekomendasi

Namlea, SBS  

Setelah berlangsung selama tiga (3) hari, akhirnya Kongres Kebudayaan Maluku (KKM) II di Kabupaten Buru, melahirkan empat (4) aspek besar sebagai rekomendasi pembangunan yang berbasis kebudayaan Maluku.

Dari pantauan Suara Buru Selatan, penutupan KKM II, resmi ditutup Plt. Bupati Buru, Juhana Soedrajat, pada Rabu (09/11), dan turut dihadiri Ketua Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM) Provinsi Maluku Tonny Pariela, Ketua LKDM Kabupaten Buru Jafar Nurlatu dan sejumlah SKPD lingkup Pemkab Buru lainya. Sebelumnya KKM II berlangsung di Gedung Aula kantor Bupati sejak 6 November lalu.

 Ketua LKDM Provinsi Maluku, Tonny Pariela, dalam membacakan hasil-hasil rekomendasi KKM II menjelaskan, terdapat empat (4) aspek besar dengan rincian setiap dimensi masing-masing yang telah dirumuskan dalam butir-butir rekomendasi sebagai hasil dari pelaksanaan KKM II di Kabupaten Buru Tahun 2016.  

Dalam penjelasannya, Pariela merincikan, yang pertama adalah Aspek Pendidikan. Dari aspek pendidikan dimaksud terdapat rincian diataranya: perlu merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran tentang kebudayaan Maluku sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah pada setiap tingkatan, adanya penelitian dan pengembangan bahasa-bahasa lokal berbagai suku etnik di Maluku guna pembuatan kamus bahasa yang dapat digunakan kembali secara intentif, dan bisa diwariskan kepada generasi Maluku, permainan-permainan rakyat Maluku yang hampir dilupakan agar dikembangkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda Maluku, unsur-unsur kebudayaan Maluku baik yang bersifat materil dan non materil patut dipertimbangkan secara sungguh-sungguh untuk diakomodasi kedalam rancangan pembangunan dan diimplementasikan sebagai wujud apresiasi juga menjadi media sosialisasi kebudayaan Maluku.

Selain aspek pendidikan, juga terdapat aspek Ekonomi,dengan rincian, penanganan kemiskinan di Maluku harus memperoleh perhatian yang serius. Berbagai program penangulangan kemiskinan wajib mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat setempat, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya sosial sebagai aset dan basis penanggulangan kemiskinan dimaksud. Selanjutnya, terkait proses ekplorasi gas alam cair di Blok Masela, harus mengedepankan rekrutmen sumber daya manusia Maluku pada semua jenjang menejerial sehingga hasil kekayaan alam bumi Maluku dapat dinikmati oleh masyarakat Maluku. Juga eksplorasi gas alam cair Blok Masela, agar bias membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat lokal dalam mendukung kebutuhan logistik.

Sementara dalam aspek Sosial Budaya, dirincikan agar aktifitas budaya lokal terus dijalankan dan berkesinambungan. Pengalihan status Benteng Victoria di Ambon, mendapatkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat Maluku dan dimanfaatkan sebagai situs budaya yang dilindungi. Pemerintah provinsi dan Kebupaten/Kota berkenaan menyiapkan anggaran yang cukup untuk keperluan penelitian kebudaayaan Maluku, termasuk penelitian tentang obat-obatan tradisional di Maluku, agar pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten Buru, dapat mengusahakan penetapan Danau Rana sebagai cagar budaya.

Berbagai aktifitas budaya tersebut, termasuk setiap penyelenggaraan Kongres Maluku dan hari kebudayaan Maluku, bisa diusahakan untuk dimasukan kevdalam kalender kebudayaan Maluku dan kalender kebudayaan Nasional.

Dalam Aspek pemberdayaan masyarakat negeri adat, diperlukan kajian yang mendalam guna memperkuat kedudukan dan peranan dari negeri-negeri adat sehubungan dengan pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, dibutuhkan advokasi yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompoten baik pemerintah maupun suasta, termasuk lembaga kebudayaan Maluku, untuk memperkuat kapasitas pemerintah negeri sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta sebagai pelindung dan pengembang kebudayaan di tingkat negeri, agar berkemampuan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Diakhir pembacaannya, Pariela mengatakan, Forum KKM II ini, tengah menghasilkan rekomendasi sebagai upaya mensosialisasi sekaligus memperkokoh identitas ke-Maluku-an.

Serta, menurutnya rekomendasi ini akan di kirim ke semua Kabupaten/Kota, termasuk instansi-instansi terkait yang ada di Provinsi Maluku, agar menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan dalam pembangunan daerah masing-masing. Forum KKM II menghasilkan rekomendasi sebagai upaya mensosialisasi sekaligus memperkokoh identitas ke-Maluku-an.

Untuk diketahui, sebelumnya pelaksanaan KKM II, telah dibuka dengan resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy, pada Minggu (06/11) lalu. (SBS-06)