Ramly Bagi Duit Di Jikumerasa

Namlea, SBS 

Berkedok beri santunan kepada anak yatim dan kaum lanjut usia (lansia), kandidat petahana Ramly Ibrahim Umasugi membagi-bagikan amplop putih berisi uang kepada puluhan warga di Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliyali, Kabupaten Buru.

Sebelum itu, Ramly yang datang dengan rombongan kampanye, Rabu pagi (14/12), juga disambut oleh barisan pagar hidup murid SDN 2 Jikumerasa. Barisan pagar hidup ini atas perintah oknum Kepsek Muhammad Hatlesy dan dikoordinir satu oknum guru bernama Daud Umaternate.

Kepada warga setempat, tisue RAMA  memberikan informasi sesat kalau bupati Buru akan turun meletakan batu pertama pembangunan gedung TPQ Al Buruj. Ternyata yang datang bukan Plt Bupati, Ir H Juhana Soedrajat, tapi Ramly yang kemudian meletakan batu pertama.

Selama beberapa jam di Jikumerasa, Ramly dan rombongan bukan hanya bagi-bagi amplop berisi uang tunai ratusan ribu rupiah, tapi kubu RAMA ini juga melakukan kegiatan sunatan massal. Kegiatan ini juga melibatkan tenaga medis yang berasal dari pegawai Pemkab Buru.

Dalam bukti foto yang sudah beredar luas di internet, aksi bagi-bagi duit itu diserahkan langsung dari tangan Ramly.

Tiga anggota DPRD Buru, Asis Tomia (Gerindra), Muhammad Waekabu (Hanura) dan Jaidun Saanun (Golkar).

Sekertaris Partai Demokrat yang juga ikut dalam aksi kampanye RAMA di Jikumerasa ini dalam kicauan di facebook, mengaku kalau yang dilakukan Ramly dan tisue RAMA bukan satu bentuk pelanggaran.

Ia berdalih itu hanya bagi-bagi santunan sosial dan hanya kegiatan berbau sosial yang dibikin di Desa Jikumerasa.

Namun fakta di lapangan, usai kegiatan itu, Ramly dan tisue berdialog dengan sekelompok kecil warga, termasuk para penerima bantuan dengan harapan RAMA yang dipilih tanggal 15 Februari 2017 nanti.

Menyusul adanya aksi bagi-bagi duit itu, kubu paslon BARU meminta Panwalu Buru dan Panwascam Liliyali agar mengusutnya. 

"Liat yang dong bikin di Jikumerasa tadi. Hal itu sudah langgar undang-undang atau tidak," pinta Thaib Umagapi dari tisue BARU.

Dirinya mengaku heran, jika itu bantuan social, mengapa harus diberikan disaat agenda Pilkada yang sebenarnya telah dilarang tegas, karena politik uang merupakan pelanggaran.

"Kenapa dong seng kasih bantuan sosial berupa uang dalam amplopdari jauh hari sebelum kampanye," lagi soalkan Umagapi.

Sementara itu Ketua Tisue BARU, Ikram Umasugi dan Solihin Buton yang dihubungi terpisah berujar kalau yang dilakukan di Jikumerasa itu bagian dari kerja galabor.

Keduanya menghimbau agar mari sama-sama taat aturan. Ciptakanlah pilkada yang jujur dan damai.

Keduanya lalu mensitir UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 187A ayat (1), bahwa setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  melawan  hukum  menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya imbalan kepada warga  Negara sebagai Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih  dengan  cara tertentu  sehingga  suara  menjadi  tidak  sah,  memilih calon  tertentu,  atau  tidak  memilih  calon  tertentu sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  73  ayat  (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)  bulan  dan  paling  lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000, (dua ratus  juta rupiah)  dan paling banyak  Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah). 

Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja  melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disinggung pula Pasal 73 ayat 1 dan 2, bahwa Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. 

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenakan sanksi pembatalan paslon oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.(SBS-06)