Inilah Penyebab Pemda Bursel Gagal Keluar Dari Disclaimer

Namrole, SBS

Sekertaris Daerah (Sekda) Buru Selatan Syharoel Pawa mengatakan, jangan heran bila sampai dengan saat ini Pemda Buru Selatan (Bursel) belum bisa keluar dari yang namanya Disclaimer. Dikatakan, di Tahun 2017 Pemda Bursel telah mencoba untuk keluar namun tidak bisa karena masih memiliki banyak masalah.

Hal ini disampaikan oleh Sekda pada acara Dialog Publik Refkeksi Akhir Tahun dengan Tema, penguatan potensi ekonomi daerah untuk kesejahtraan rakyat yang dilaksanakan oleh Lembaga kajian Strategis Indonesia yang  berlangsung di aula Kantor Bupati Bursel, Kamis (27/12) lalu.

Pawa pada saat itu sebagai narasumber menyampaikan bahwa, kalau bicara potensi berarti ada tiga hal yakni, potensi, penguatan dan kesejatraan.

Kalau potensi kata Pawa, hasil kajian potensi di Bursel yang menonjol ada banyak tetapi yang paling menonjol yaitu dibidang pertanian secara umum.

"Pertanian itu yang paling terbesar adalah perkebunan. Kalau saya tidak salah ada sekitar 22 ribu hektar lahan. Muda-mudahan data ini tidak salah", ujar Pawa.

Lanjut Pawa, kalau cengkeh, kelapa dan coklat kata Pawa jika betul-betul produktif maka dapat diperkirakan pendapatan petani akan baik secara merata dan masyarakat tidak miskin.

Dirinya mengaku, kenyatan saat ini angka kemiskinan di kabupaten Bursel masih 15 sekian persen. Sedangkan untuk pendapatan Bursel lebih banyak menerima (DAU dan DAK). Bila dikaji dari sisi pendapatan Bursel sangat jau dari sisi kemandirian.

"Mengapa, kalau berbicara kemandirian berarti PAD. Kenyataan sampai hari ini PAD kita belum bergerak belum capai 15 milyar dari 700 milyar APBD kita", ujar Pawa.

Lanjutnya, kalau DAK sekitar 666 milyar sehingga belum mencapai 1 persen. Artinya 99 persen kemandirian kita masih ketergantungan kalau kita berbicara dari sisi ekonomi. Hal ini diketahui untuk menggenjot PAD Bursel.

Lanjutnya, dari sisi kebijakan belanja selama ini kata mantan kepala Bappeda Bursel ini bahwa, Pemda Bursel gagal dan APBD tidak sehat.

" Disebut APBD yang sehat adalah APBD yang strukturnya antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan modal itu harus proposional, ada rambu-rambunya", jelasnya.

Dikatakan lagi bahwa, untuk belanja pegawai tidak boleh melebihi 40 persen. Sampai hari ini katanya Pemda Bursel masih antara 30 persen.

Menurut Pawa, dari struktur belanja Pemda Bursel masih berada pada jalur yang benar. Namun Pawa mengakui pada kenyataannya masih banyak masalah terutama pada tataran pelaksana dan pertangungjawaban.

"Oleh karena itu jangan heran yang namanya disclaimer, kita sampai dengam hari ini masih berputar disitu. Kita coba tahun ini (2017) usaha untuk keluar ternyata masalah gagal juga", tutur Pawa. (SBS-08)