Bupati Minta Intervensi Pemprov Dalam Menekan Laju Inflasi

Namrole, SBS

Tagop Sudarsono Soulissa Bupati Buru Selatan  meminta masalah inflasi yang di hadapi pemerintah di setiap kabupaten terlebih Kabupaten Bursel juga harus menjadi masalah pemerintah provinsi Maluku di bawah pimpinan Said Assgaff.

Demikian disampaikan Tagop saat memberikan arahan dalam kegiatan Focus Groups Discussion Penguatan Strategi Pengendalian Inflasi yang di selenggarakan oleh Bank Indonesia wilayah maluku di Hotel Golden Alfre’s, Namrole, Selasa (03/04).

Menurut Bupati, makin tinggi inflasi itu akan meningkatkan tingginya angka kemiskinan, dan hal itu itu sudah otomatis.

“Rasionalnya seperti itu kita di Buru Selatan dulu angka kemiskinan cukup tinggi, namun di Tahun 2018 ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) turun drastis dari 32,2 % menjadi 16%,” ungkap Bupati.

Soulissa menuturkan, kita harus lebih fokus pada isu-isu yang telah disampaikan oleh Bank indonesia terlebih pada objek-objek yang berpengaruh pada meningkatnya inflasi di semua daerah itu harus menjadi catatan penting terutama pada OPD-OPD persekmakmuran yaitu pertanian, perdagangan dan perikana.

“OPD-OPDini harus melihat sejauh mana permasalahan-permalahan yang harus diselesaikan. Kalapun ada kendala yang harus kita tindaklanjuti ke pusat haru dilakukan. Ini juga harus ada interfensi pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi harus mampu mengindikasi berbagai indikator-indikator permasalahan yang ada pada wilayah masing-masing, sehingga tidak lepas tangan saja kepada kabupaten-kabupaten,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, konsep pembangunan yang dibangun oleh Pemprov sekarang belum mampu menembus lini terbawah dari kehidupan masyrakat. Terutama untuk menekan laju inflasi yang menyebabkan tingginnya angka kemiskinan di Maluku.

“Konsep yang dibangun oleh Pak gubernur itu semata-mata hanya berpikir sebatas pada tingkat kewenangananya sebagai gubernur saja, tetapi tidak mampu menembus dimensi-dimensi kepetingan masyarakat yang paling bawah dalam rangka menyelesaikan permasalahan melalui koneksi-koneksi antara provinsi dan kabupaten.," ujar Soulissa.

Permasalahan kemiskinan, penyebab tingginya angka kemisikinan salah satu faktornya adalah tingginya inflasi tetapi untuk mengakali kemiskinan itu pemerintah provinsi harusnya dapat mengidentifikasi indikator-indikator kemiskinan yang harus di interfensi oleh program-program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten.

“Kalau di lepas ke pemerintah kabuapaten saya rasa tidak mungkin, karena anggaran juga terbatas. Kita tau bahwa walaupun keterbatasan anggaran Pemprov dengan APBDnya yang berkisar dua triliunan, namun masih ada langka-langka kebijakan yang bisa dilakukan melalui terebosan-terebosan secara bersama-sama,  kalapun itu ada kemauan dari Pemprov,” paparnya.

Ia mencontohkan Papau dengan diberikan sebuah regulasi kebijakan secara nasional yaitu  OTSUS-nya, masih saja meminta dana ke pemerintah pusat secara bersama-sama untuk menambah lagi keuangan daerahnya dengan alasan potensi sumber daya alamnya.

“Kita Maluku sekalipun sampai saat ini tidak pernah melakukan komunikasi secara bersama-sama dengan pemerintah provinsi untuk berjuang ke pusat untuk mendapatkan dana tambahan,” ucapnya.

Bupati dua periode ini menceritakan di masa pemerintahan sebelumnya, setiap semeter dirinya selalu di undang untuk melakukankonsultasi dan komunikasi dengan DPR-RI, dengan Bank Indonesia dan departemen-departeman yang ada di pusat, tapi dalam 5 tahun ini dirinya sama sekali tak pernah di undang untuk secara kolektif berjuang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana diluar DAU dan DAK .

“Dalam 5 tahun belakangan ini, saya belum pernah di undang untuk sama-sama berjuang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tambahan, harusnya itu ada dan itu menjadi harapan kami pemerintah kabupaten agar dapat berjuang secara bersama-sama ke pemerintah pusat dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.. (SBS-02)