KM Tanjung Kabat Tidak Beroperasi, Harga Sembako Di Bursel Melambung

Namrole, SBS

Akibat KM Tanjung Kabat sebulan tidak beroperasi, kebutuhan sembako di Kecamatan Ambalau berkurang menyebabkan harga melambung naik karena mahal, menimbulkan kecemasan dan  keresahan ditengah masyarakat.

Kecemasan dan keresahan dari  masyarakat Buru Selatan (Bursel) ini disampaikan sejumlah Fraksi di DPRD Buru Selatan pada paripurna dua agenda yakni penandatanganan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan

Penyampaian Nota Keuangan APBD, berlangsung di ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu malam (22/11).

Juru bicara Fraksi PDI-P, Madoli Umasangadji didampingi rekan fraksinya Lany Seleky mengatakan frakai tidak menyampaikan catatan kritis dari fraksinya terkait persoalan tidak beroperasinya KM Tanjung Kabat kurang lebih sebulan ini.

"Ini kaitannya dengan media sosial yang viral beberapa hari yang saya ikuti. Yang disoroti anggota DPRD sebagai fungsi pengawasan, kaitannya dengan operasional Ferry Tanjung Kabat," ujar Madoli.

Kader PDIP ini memintah perhatian dari pemerintah daerah yang malam itu dihadiri Wakil Bupati Ayub Seleky dan sejumlah pimpinan OPD kingkup pemkab Buru Selatan serta dari seluruh anggota DPRD sebagai fungsi pengawasan.

"Karena yang dikejar di media sosial itu adalah, peranan dan fungsi pengawasan dari lembaga legislatif," sebut Madoli.

Lewat lembaga DPRD lanjut Madoly meminta semua Direksi Bipolo Gidin dapat dihadirkan dalam proses pembahasan Anggaran 2019 ini.

"Karena kita (DPRD) telah menganggarkan untuk operasional ferry tersebut," ujar Madoly.

Fraksi Partai Demokrat juga sama tidak menyampaikan menyampaikan catatan kritis politik mereka terhadao permasalahan kapal Ferry Tanjung Kabat yang tidak beroperasi selama sebulan ini.

Dikatakan, dengan tidak beroperasinya Ferry KM Tanjung Kabat sangat membuat kecemasan dan meresahkan warga masyarakat di Buru Selatan ini. Terutama di kecamatan Ambalau.

"Harga sembako di kecamatan Ambalau saat ini cukup melambung (mahal), dengan tidak beroperasinya kapak Tanjung Kabat," ujar fraksi ini.

Terhadap persoalan ini, Kapala Dinas Perhubungan Sukri Muhammad dikonfirmasi saat hadiri paripurna malam itu mengaku bahwa hingga kini dirinya belum mendapat laporan namun akunya bahwa persoalan ini diikutinya.

"Tanjung kabat ini..., sekarang dok. Saya dijanjikan bulan ini, akhir bulan ini, 28 Nopember ini suda keluar dan langsung dia melayani sampai ke Ambalau, sisa dua trrep saja," jelasnya. (SBS/06)