PDIP Bursel Harap Panitia Pakai Sistem Ranking

Namrole, SBS

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Buru Selatan (Burse) Sami Latbual mengatakan, hasil tes SKD CPNS di Buru Selatan jauh dari harapan berdasarkan kebutuhan pegawai. Ia memintahkan agar yang tidak lulus dapat diseleksi lagi dengan sistem perengkingan mengingat saat ini banyak peserta yang tes tidak lulus.

Harapan Latbual ini disampaikan kepada wartawan saat meninjau proses tes CPNS yang berlangsung di lantai dua kantor Bupati Bursel, Jumat (16/11/2018).

"Proses seleksi CPNS di Buru Selatan yang baru kita amati, baru 4 orang yang lulus dari ratusan orang yang telah mengikuti tes. Ini dilihat dari passing grade yang diperoleh dari masing-masing peserta," jelasnya.

Latbual berharap sampai dengan penutupan tes nanti, jumlah peserta yang mengikuti tes ini bisa lebih banyak sehinggah bisa menjawab kebutuhan formasi pegawai di kabupaten buru selatan.

Ketua DPC PDIP Bursel ini katakan, untuk persoalan sedikit yang lulus, dan banyak tidak lulus, bahkan ada sesi yang sama sekali tidak lulus, ini bukan saja terjadi di Buru Selatan, tetapi hampir terjadi secara Nasional termasuk di Maluku.

"Ini, persoalan ini mesti kita melihat bersama. Kita berharap dengan hal yang sudah terjadi ini, pemerintah pusat dapat meninjau kembali sistim ini dengan menurunkan passing garde," pintahnya.

Menurut Latbual, kalau nilai passing grade bisa diturunkan maka bisa memudahkan para peserta seleksi tes CPNS ini lebih (banyak) dari yang ada sekarang.

Lanjut Latbual, jika hasil kelulusan nanti tidak sesuai harapan kuota maka itulah yang telah terseleksi berdasarkan sistem.

"Tetapi harapan kami, yang tadi harapannya yang banyak orang juga mesti lolos dengan kiranya ada inisiatif baik dari pemerintah pusat untuk passing grade diturunkan," harapnya.

Dikatakan, sementara kebutuhan tenaga guru, tenaga kesehatan dan lainnya itu sangat dibutuhksn sekali. Kalau yang lolos sedikit saja sangat jau dari harapan.

Latbual menilai pemerintah provinsi lambat menyikapi persoalan ini, respon dari pemerintah provinsi lambat, tidak sama seperti pemerintah di Papua.

"Kita tahu di Papua itu menolak, tetapi di kita ini suda terjadi barulah melampiaskan kekecewaan dan melampiaskan keberatan," sesalnya.

Dikatakan, DPRD Buru Selatan dalam menyikapi tes CPNS sudah berulang kali bertemu Kemenpan untuk sistem ini kalau boleh disama-ratakan. Setidaknya ada perbedaan passing gradenya.

"Kami telah mencoba lagi ke Kemenpan untuk mencoba lagi tetapi itu tidak bisa karena peraturan mentri itu sudah ditetapkan," kata Latbual.

Solusinya itu sebut Latbual, nilai passing grade diturunkan agar peserta yang telah mengikuti seleksi tetapi tidak lolos bisa diseleksi lagi, mungkin berdasarkan perengkingan. Untum menjawab semua kebutuhan pegawai di kabupaten Buru Selatan. (SBS/06)