DPRD Buru Ingatkan “Hati Hati Loh, Penjara !”

Namlea, SBS

Wakil Ketua DPRD Buru, Djalil Mukaddar mengingatkan Kadis Sosial, Zubair Surnia dan para pendamping PKH agar tidak terjun di wilayah becek politik pileg kabupaten Buru, karena penjara telah menanti.

"Hati-hati looh. Penjara," tegas Djalil Mukaddar saat hearing dengan Kadis Sosial bersama Koordinator kabupaten (korkab) dan para pendamping PKH, Selasa  (12/3).

Pantauan media ini, Rapat yang turut dihadiri Asisten I, Masrie Bugis dan pihak Bank Mandiri Cabang Ambon di Namlea ini berjalan sangat alot.

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIT itu, baru berakhir dan ditutup pimpinan rapat, Ketua DPRD, Iksan Tinggapy saat jarum jam sudah menunjukan pukul 18.30 WIT.

Para wakil rakyat yang hadir semuanya angkat bicara. Mereka mengkritisi habis-habisan Kadis Sosial, Korkab dan para pendamping, karena para penerima peserta PKH di desa-desa, didikte agar memilih caleg tertentu dari partai tertentu.

Bahkan sejumlah wakil rakyat dari Partai Golkar, juga lantang bersuara, membuka borok para pendamping PKH, mulai dari Batabual dan kecamatan lainnya yang bermain politik dengan mengarahkan ibu penerima PKH agar memilih caleg tertentu.

Bila ada wakil rakyat yang masih malu hati dengan menyebut nama, tidak sama halnya dengan Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy.

Ia yang memimpin sidang dari meja depan, sempat menyebut nama seorang pendamping yang duduk di kursi belakang Kadis Sosial. Oknum pendamping ini diketahui telah bermain politik untuk caleg tertentu.

Dalam hearing itu, selain dibongkar borok permainan politik, Jafar Nurlatu dari Demokrat dan Solihin Buton dari PKS juga membuka dugaan pemotongan dana PKH oleh oknum tertentu, baik dilakukan oleh oknum pendamping, oleh oknum kades dan juga oknum kadus.

Arifin Latbual dari PDIP lalu mengutarakan KUHP yang mengatur sanksi dan ancaman hukuman empat tahun bagi mereka yang mengambil hak orang lain.

Fandy Umasugi dan Jaidun Saanun dari Partai Golkar juga menyampaikan permasalahan PKH saat mereka turun reses ke desa-desa.

Ketika saat dijelaskan oleh kadis sosial, beberapa kali keduanya mengintrupsi, sehingga rapat dengar pendapat ini terlihat berjalan ramai penuh ketegangan.

Saat suasana rapat terus ramai, Junaidy Rupilu dari Fraksi Partai Golkar, ikut urung rembuk, dengan mengeluarkan kata-jata bijak, sehingga tensi rapat berjalan lancar.

Tiba giliran Wakil Ketua Djalil Mukaddar buka suara, Ia menyebut kalau tadi Kordinator kabupateb (korkab) PKH ada menyebut proyeksi anggaran di tahun 2019, kurang lebih Rp.39 milyar.

"Ini adalah uang rakyat yang oleh pemerintah disasar untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan," tegas Djalil.

Di hadapan Kadis sosial, korkab dan pendamping PKH, Djalil mengingatkan, Itu dasar yang harus  difahami mereka. Dana PKH Ini tidak boleh dikotori, apalagi mencederai demokrasi.

Djalil mensitir hal itu, karena hiruk pikuk PKH di Kabupaten, kini telah meresahkan masyarakat "Ada ketakutan oleh penerima PKH.Kalau tidak ke sana, akan dicoret," beber Djalil..

"Ini  fakta yang tadi disampaikan bapak ibu dewan yang terhormat. Ini fakta untuk saudara mengevaluasi seluruh pendamping di kecamatan dan desa," tandasnya lagi.

Kata Djalil, para wakil rakyat menemui di beberapa desa dan juga  yang kemarin sempat viral, dilihat dari pengakuan dan testimoni  saudara Hanifah Kolengsusu di Desa Namsinah, Kecamatan Waplau.

"Itu beliau menceritakan fakta, bahwa di sana itu kalau tidak mengikuti caleg tertentu nanti daftar PKHnya dihapus," tegas Djalil seraya menambahkan tapi itu tidak dimainkan oleh pendamping namun oleh pihak lain yang menyebabkan ketakutan di penerima PKH.

Djalil lalu mengutip rekannya Asis Tomia yang membongkar masalah PKH di beberapa desa bukan hanya soal pemotongan dana, tapi juga turut diboncengi politik caleg tertentu.

Untuk itu, sekali lagi diingatkan kepada kadis sosial dan para pendamping PKH, agar mereka jangan bermain politik.

"Saya hanya ingatkan anda, dengan fungsi pengawasan kita, anda jangan masuk di wilayah ini. Tidak boleh. Dan kita juga tidak boleh masuk di wilayah ini," lantang Djalil.

Djalil  meminta agar  harus memutuskan pada rapat sore hari ini, bahwa kadis sosial, korkab dan pendamping PKH harus turun ke desa. Mulai dari besok dan seterusnya, untuk beri klarifikasi di seluruh desa bahwa pemberian dana PKH tidak ada kaitan dengan politik.

Ini harus jelas, sehingga tidak salah kaprah, karena  ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memainkan dana PKH milyaran rupiah untuk kepentingan politik.

"Hati-hati loh, Penjara !. Mulai turun, kalau kecamatan Namlea ada masalah, harus on the sphot. Kumpul semua penerima PKH," tegas Djalil sambil mengetuk meja.

Djali ikut membuka bobrok terbaru kejadian di Desa Waelihang. kalau ada penerima PKH diberi kartu kecil dengan caleg dan partai politik tertentu.

"Saya meminta besok saudara kumpul camat dan para kepala desa jelaskan PKH tidak ada kaitan dengan politik," tegaskannya di hadapan kadis sosial.

Ketika Djalil meminta Kadis Sosial turun dengan hanya menyebut beberapa nama desa, datang sahutan dari seluruh wakil rakyat agar Kadissos harus datangi semua desa.

Sekali lagi diingatkannya agar jangan masuk di wilayah politik dengan memboncengi bantuan dana PKH.

"Saya ingatkan sebagai pimpinan dewan dan kawan-kawan di dewan juga tidak boleh masuk di wilayah PKH. Apalagi saudara kepala dinas, tidak boleh. Bahaya ini," lagi ingatkan dia.

Ia meminta agar semua tetap pada koridor masing-masing. Siapa yang masuk, siap terima nasib.

"Lembaga ini akan mengawasi. Apalagi tadi yang disampaikan Ketua Dewan dengan sebutkan namanya, agar berhati-hati. Saudara segera mencabut dukungan itu dan netral. Tidak boleh bermain-main di wilayah politik," tandas Djalil.

Sedangkan Zubair Surnia dalam kesempatan itu, terlihat banyak berputar kata menjawab permintaan dewan untuk menyerahkan daftar nama penerima PKH. Karena itu beberapa kali dia diinterupsi.

Sedangkan dugaan keterlibatannya memerintah potong dana PKH seperti yang diungkap Djafar Nurlatu dari Partai Demokrat, ia menepisnya.

Dengan menyebut nama Allah, ia balik menyumpah agar orang yang menginformasikan hal itu agar mendapat bahala setimpal dari Sang Khalik.

Dengan terus berputar kata, Surnia luput menjawab tudingan beberapa wakil rakyat soal keterlibatannya mengarahkan penerima PKH agar memilih istrinya yang ikut jadi caleg DPRD Buru.

Ia hanya memberi klarifikasi singkat soal berita koran dan media Online terkait temuan Panwascam Namlea soal kedatangan ibu-ibu PKH di rumahnya pada minggu pagi pekan lalu.

Sekali lagi, dengan menyebut nama Allah ia menyangkal menseting pertemuan di rumahnya untuk kepentingan politik istrinya.

Masih dengan menyebut nama Allah, ia menyebut hanya semenit kumpul dengan ibu penerima PKH. Namun ada panwascam yang datang foto lalu jadi berita.

Berlagak tidak bersalah dan seperti sedang terzalimi, dia mendoakan agar orang yang foto itu diganjar hukuman setimpal dari  Allah. (SBS/11)