Komisi A Diremehkan 18 Pimpinan OPD Buru

Namlea, SBS 

Komisi A DPRD Buru merasa diremehkan 18 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari 19 kepala dinas yang diundang untuk rapat bersama, yang hadir hanya satu kepala dinas.

Wartawan media ini melaporkan, ada 19 kepala dinas yang diundang Komisi A DPRD Buru untuk rapat di ruang Komisi lantai II Gedung DPRD Buru, pada Rabu pagi (11/12). 

Namun yang masuk ruang rapat Komisi A hanya terlihat Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak,Ny. Ella Soleman SSTP MM.Para kadis lainnya tidak kelihatan dalam ruang rapat.

Karena itu, Ketua Komisi A, Maser Salasiwa SH sempat memprotes keras lalu menskorsing rapat sampai pukul 14.00 wit, guna menunggu kedatangan para kadis di rapat tersebut.Namun sampai batas waktu tersebut, mereka tidak hadir pula.

"Kalau kadis tidak hadir tanpa ada penjelasan dan hanya mengirim staf, cukup saja staf komisi A yang rapat,"kata Ketua Komisi A Maser Salasiwa .

Kepada wartawan Salasiwa mengungkapkan, kalau ada 19 Pimpinan OPD yang bermitra dengan Komisi A telah diundang rapat bersama.  Namun yang hadir hanya satu kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Sedangkan lainnya tidak ada kabar berita.

"18 Kadis tidak datang diwakilkan oleh Sekertaris dan Kepala Bidang,"ungkap Salasiwa.

Ketidakhadiran 18 Pimpinan OPD Ini dipersoalkan dan menjafi sorotan para wakil rakyat.

"Jadi pertanyaan besar. Respon mitra di OPD ini seolah-olah tidak menghargai lembaga ini,"sesalkan Salasiwa.

Ditegaskannya, kalau kehadiran langsung para kadis mitra komisi A ini sangat urgen.

"Kita pingin tahu persoalan yang terjadi di OPD itu seperti apa.Makanya kita panggil mereka ke sini,"imbuh Salasiwa.

Akui Salasiwa, kalau Komisi A ingin mendapat langsung informasi dari para kepala dinas ini, karena informasi awal yang mereka sampaikan ternyata tidak sinkron dengan data dan informasi yang Komisi A dapatkan saat Kunjungan kerja  ke Kementrian Infokom dan Kementrian Desa Tertinggal di Jakarta, serta di Kantor BPN Maluku terkait dengan apa yang diinginkan dan dituntut oleh masyarakat.

Lalu dicontohkannya, pada pembangunan touwer misalnya. Pada rapat awal OPD beralasan yang menentukan titik pemasangan touwer adalah kementrian Infokom.

Namun saat di Kementrian Infokom, dipertegas di sana bahwa touwer yang dipasang dan titik pemasangan disesuaikan dengan usulan atau permintaan Kabupaten Buru.

"Tapi sungguh luar biasa, respon dari pimpinan OPD sangat kurang bersahabat,"sesalkan Salasiwa.

"DPRD di kabupaten Buru ini dianggap simbolitas saja.Kemitraan itu tidak mampu dibangun oleh teman-temqn di OPD.Itu yang kita sesalkan.Saya selalu ketua komisi A sangat menyayangkan ini,"sesalnya lagi.

Salasiwa dan rekan-rekan di Komisi A turut menilai prestasi kerja para pimpinan OPD dalam membantu Bupati - Wakil Bupati Buru masih jauh dari target. Buktinya, dana kementrian yang mengalir ke kabupaten tergolong sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Maluku.(SBS-11)