Reses, Wakil Ketua DPRD Buru Sumbang Jaringan Listrik ke 55 Rumah Warga

Namlea, SBS 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Djalil Mukaddar rela merogoh uang pribadi untuk menyambung jaringan listrik PLN pada 55 warga kurang mampu.

Penyerahan listrik PLN yang telah tersambung ke 55 rumah warga kurang mampu itu dilakukan secara simbolis oleh Wakil Ketua DPRD Buru, Djalil Mukaddar, saat melakukan reses masa sidang pertama tahun 2020, bertempat di Desa Waepotih, Kecamatan Waplau, pada Sabtu Sore (1/2/2020).

Kegiatan reses hari kedua dipusatkan di Dusun Waeruba, Desa Bara, Kec.Airbuaya pada Minggu (2/2/2020). Pada kegiatan hari pertama, Camat Waplau, Halid Tasalisa dan sejumlah kepala desa turut hadir.

Djalil Mukaddar disela-sela reses menjelaskan, kalau warga masyarakat kurang mampu yang membutuhkan penerangan listrik pada rumah mereka cukup banyak.

Kata Mukaddar kepada wartawan, bila harus menunggu  uluran tangan pemerintah untuk penyambungan gratis, maka akan membutuhkan waktu lama.

Karena itu ia berinisiatif membantu mereka dengan menyambung jaringan listrik dengan menggunakan uang pribadi yang disisipkan dari gaji.

Ia tidak mau menyebutkan siapa saja warga yang telah dibantu. Hanya dijelaskan bantuan kepada 55 rumah tangga itu tersebar pada tiga kecamatan, meliputi Kec.Waplau, Fenalisela dan Airbuaya.

Ketika ditanya berapa gajinya yang disisipkan untuk menyambung listrik tersebut, dengan rendah hati, Djalil Mukaddar juga enggan menyebutkan angka nominalnya.

"Listrik yang tersambung ini berdaya 450 Watt. Sudah lama masyarakat meminta bantuan agar disambung listrik ke rumah mereka dan saya baru dapat penuhinya setelah menyisih beberapa bulan gaji," ungkap Mukaddar.

Pada kegiatan reses dan bertatap muka langsung dengan masyarakat di Desa Waepotih, Mukaddar yang akrab dipanggil Lilo ini juga dibanjiri banyak permintaan dari masyarakat.

Mukaddar mencatat dan menampung semua permintaan itu, dan berkomitmen akan membahasnya bersama rekan-rekan di DPRD bersama eksekutif Pemkab Buru, sehingga dapat terealisasikan di tahun anggaran berikutnya.

Bahkan di hadapan masyarakat, Lilo menegaskan, kalau kunjungannya ke tengah masyarakat itu guna mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan kepentingan desa dan kepentingan masyarakat.

Kepentingan desa dan kepentingan masyarakat itu nantinya harus terakomodir dari bawah, mulai dari musyawarah rencana pembangunan  desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, dan harus klop atau sejalan dengan hasil reses para wakil rakyat.

"Reses itu mencari seluruh aspirasi dari bawah,"btandas Kilo.

Sementara itu,Camat Waplau Halid Tasalisa pada saat memandu diskusi wakil ketua DPRD Buru ini dengan masyarakat, ikut menyampaikan permintaan agar wakil rakyat dari Dapil Waplau, Fenalisela dan Airbuaya ini selalu melakukan reses di Kecamatan Waplau, sehingga masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi mereka.

Selama reses ini, warga dari Kecamatan Waplau mengusulkan membangun talud pantai di pemukiman mereka di Waepotih.

Ada yang meminta dibangun jalan usaha tani, ada yang meminta bibit cengke dan pala.

Ada juga nelayan yang meminta alat tangkap bobong serta armada tangkap pancing  tuna.

Namun tidak sedikit pula yang mengeluhkan sikap tidak transparan dari oknum kades tertentu dalam pengelolaan dana desa pada desa mereka.

Lilo juga memberi apresiasi kepada Kepala Desa Waeura dan Desa Namsina yang dapat memanfaatkan dana desa dengan baik, dengan memberi porsi bagi pemberdayaan masyarakat sampai 70 persen dan sisanya 30 persen untuk kegiatan fisik.

Ia turut menitip pesan bagi para kades, bahwa tujuan dari dana desa itu untuk memberdayakan masyarakatnya sehingga kesejahteraan mereka akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dirinya senang dengan pemberdayaan petani bawang di Desa Waeura yang dengan modal bibit bawang 1 ton per ha ternyata mampu menghasilkan 14 ton per ha.

Dalam rangka pemberdayaan ini, Lilo juga mengharapkan agar nelayan di desa bisa dibantu dengan alat pancing yang dibiayai dari dana desa dan nanti dibantu juga bantuan serupa yang dibiayai dari APBD II. (SBS/11)