DPRD Bursel Minta 3 Hal Ini Dari Kejari Buru

Namrole, SBS

Dalam rangka menegakan hukum sekaligus melakukan pencegahan pelanggaran hukum di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), DPRD Bursel saat kunjungannya ke Kejari Buru beberapa waktu lalu telah meminta 3 hal.

"Pertama kami meminta Kejari untuk melakukan pendampingan terkait pengelolaan dana desa, kemudian meminta Kejari melakukan komunikasi intens dengan Pemda Bursel minimal untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan hukum, dan ketiga terkait pengembalian aset daerah," ucap Ketua DPRD Bursel, Muhajir Bahta di Namrole, Sabtu (7/8/21).

Katanya, langka yang telah diambil DPRD agar Pemda Bursel tidak melakukan dan mengambil kebijakan-kebijakan diluar ketentuan hukum sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Saat pertemuan, kata Bahta, Kejari dalam waktu dekat juga akan menyampaikan terkait progres tentang penanganan beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Bursel.

"Masalah MTQ, Kejari akan merampungkan karena tim Kejari sementara ada di Surabaya dan dimana-mana untuk memeriksa pihak-pihak terkait untuk merampungkan masalah tersebut," kata Bahta.

"Masalah beberapa kepala desa yang sudah diperiksa, masalah timbunan rumah sakit, masalah Satpol PP dan lain-lain, bahkan Kajari menggaransikan ke kita bulan depan itu akan merampungkan empat kasus di Bursel," sambungnya.

Bahta menyampaikan, bahwa atas langka yang sudah diambil oleh pihak Kejari, DPRD sangat mengapresiasi hal tersebut. Karena itu bagian dari cita - cita bersama memberantas korupsi.

Terkait aset, ia bersama pimpinan dan anggota DPRD lainnya meminta Kejari untuk mendampingi Pemda Bursel dalam melakukan penagihan terkait kerugian negara yang masih ada di pihak- pihak ketiga maupun melakukan penertiban.

"Pemda harus memberikan ruang biar Kejari saja yang menagih,  sehingga penataan aset kita di Bursel itu bisa berjalan dengan baik," terangnya.

"Intinya itu, kami minta Kejari melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemda Bursel untuk sedini mungkin melakukan pencegahan - pencegahan tindak pidana korupsi dan itu direspon dengan baik oleh Kejari dan dalam waktu dekat akan dilakukan MoU dengan beberapa persoalan-persoalan tersebut," tandasnya. (SBS/01)