Rapat koordinasi (Rakor) yang dipusatkan di ruang aula, Lantai II Kantor Bupati Bursel, Kamis (06/10/2022) itu dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bursel, Ahmad Sahubawa.
Kegiatan dipandu oleh Plh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon Mohamad Ikramsyah, dengan pemateri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Armand Armada Yoga Surga; Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Maluku area Buru Selatan Wahyudi; Kepala Bidang Pengawasan dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Bursel, Ali Maharaja; Kapolsek Namrole, AKP Obed Remialy dan Danramil 1506-02/Leksula, Kapten Inf Idris Leurima.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bursel, Ahmad Sahubawa saat membaca sambutan Bupati Bursel, Safitri Malik Soulissa mengatakan di era globalisasi ini, perkembangan perekonomian dan perdagangan global yang menuntut kemudahan pergerakan tidak hanya pada barang dan modal, akan tetapi juga bagi pergerakan manusia.
Hal ini selanjutnya berimplikasi pada hubungan internasional yang tidak lagi semata bertumpu pada hubungan antar negara, akan tetapi juga bertumpu pada hubungan antar masyarakat.
"Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam melakukan rekayasa kondisi yang mendukung hubungan antar masyarakat yaitu pemberian kemudahan perlintasan manusia menjadi sangat penting demi tercapainya peningkatan perekonomian bangsa," katanya.
Semua ini tentunya harus juga diiringi dengan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapan seluruh pihak. Segenap aparatur pemerintah dan juga masyarakat umum harus sadar bahwa terdapat potensi pengaruh negatif dari kemudahan perlintasan manusia, seperti masuknya ideologi dan budaya asing yang tidak sesuai, peningkatan tindak kejahatan transnasional, dan berbagai hal lainnya termasuk juga peningkatan jumlah para pencari suaka/pengungsi.
"Namun kita tidak boleh terus menutup diri dari tren pemberian kemudahan perlintasan manusia hanya karena ketakutan kita akan dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya," katanya.
Sebab, lanjutnya, hal ini hanya akan mengorbankan tujuan utama, yaitu peningkatan perekonomian bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat. Melainkan, yang di perlukan saat ini adalah kerja nyata yang terkoordinir dari seluruh pihak dalam peran dan bidangnya masing-masing untuk mengurangi pengaruh negatif yang mungkin timbul.
Menurut Sahubawa, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pengaruh negatif ini ialah dengan upaya peningkatan penegakan hukum di bidang Keimigrasian.
Penegakan hukum di bidang keimigrasian sangat bergantung dari baik atau tidaknya pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing oleh seluruh pihak.
Untuk itu, Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 69 ayat (1), mengamanatkan agar pengawasan orang asing ini dilakukan secara terkoordinir diantara instansi pemerintah yang terkait dengan orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) baik di pusat maupun di daerah.
Dikesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, HM Anwar N dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Dedi Asnedi mengatakan, dengan bergulirnya regulasi dan kebijakan di negara Indonesia terhadap warga negara asing untuk kemudahan dalam memperoleh izin tinggal di Indonesia dan dikeluarkannya Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemic Corona Virus Disease 2019 serta adanya arahan dari Bapak Presiden Ir. Joko Widodo agar Imigrasi mengubah gaya dari yang mengatur dan mengontrol menjadi melayani, termasuk pemangkasan waktu layanan izin tinggal dari 14 hari menjadi 2 hari kerja saja.
Berbagai aturan yang memudahkan tersebut tentunya demi mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan adanya gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketahanan nasional yang disebabkan gesekan dengan WNA tersebut.
Fenomena tersebut menuntut kesadaran kita betapa pentingnya kewaspadaan dalam kemasyarakatan berbangsa dan bernegara terhadap pengawasan Orang Asing.
Sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap hal tersebut dalam menjaga kedaulatan Indonesia perlu adanya Sinergitas antar Instansi Pemerintahan. Kerjasama ini perlu ditingkatkan terkait kerawanan yang terjadi.
"Saat ini data Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon khususnya di wilayah Kabupaten Bursel Tahun 2022 tidak terdapat Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten Bursel. Akan tetapi kita tetap perlu mewaspadai kemungkinan adanya WNA lain yang mengunjungi daerah Bursel baik itu di sektor wisata, perkebunan, maupun kegiatan lain yang mungkin diketahui para anggota Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Bursel dan Kecamatan se-Kabupaten Bursel," ucapnya.
Tingkat kerawanan yang akan timbul diantaranya, lanjut dia, dari segi penyalahgunaan izin tinggal Pekerja Asing di Kabupaten Bursel. Isu dewasa ini adalah mengenai maraknya tenaga kerja asing yang patut kita awasi bersama-sama.
Ia mengajak semua elemen bersama-sama saling bahu - membahu dalam mengawasi kegiatan orang asing di Wilayah kerja masing-masing sehingga dapat mengantisipasi hal-hal negatif yang kemungkinan bisa terjadi dengan adanya Warga Negara Asing tersebut.
"Kita harapkan pula pengawasan yang kita laksanakan dengan memenuhi kaidah-kaidah aturan yang berlaku tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bursel, namun juga dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Bursel," pungkasnya.
"Selamat atas terselenggaranya rapat koordinasi dan pembahasan Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Bursel dan Kecamatan Se – Kabupaten Buru Selatan Tahun2022. Tetap terus kuatkan kerjasama dan koordinasi tugas yang diemban untuk menjaga kedaulatan Negara yang berada pada pundak saudara, saya yakin dan percaya saudara dapat bertugas dengan baik," tandasnya.
Sedangkan, Ketua Panitia Rakor dan Pembahasan Timpora, Plh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon Mohamad Ikramsyah dalam laporannya menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan ini ialah terlaksananya kegiatan Timpora untuk pengawasan lapangan dan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait.
"Jumlah peserta sebanyak 27 orang terdiri dari; 10 orang peserta dari instansi di Kabupaten Bursel dan 17 orang peserta dari instansi di Kecamatan," pungkasnya. (SBS/02)
Post a Comment
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!