Close
Close

Bupati Bursel Sampaikan LKPJ 2024 Berikut Capaiannya

Namrole, SBS - Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel) La Hamidi, Selasa, 15 April 2025, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2024, kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bursel, saat paripurna penyampaian LKPJ tahun anggaran 2024, di ruang rapat paripurna, DPRD Bursel. 


Bupati mengatakan, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa LKPJ akhir tahun merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepala daerah kepada DPRD, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 


"Kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 32 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, " tutur Bupati. 


Ia menyebut, mengacu pada dinamika kondisi daerah pada tahun 2023, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bursel 2024 sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Kabupaten Bursel tahun 2021-2026 diprioritaskan pada:


1. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan kualitas demokrasi percepatan pembangunan SDM.

2. Penguatan sarana dan prasarana infrastruktur dan pemanfaatan ruang 

3. Peningkatan penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat serta memanfaatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, taat hukum dan harmonis.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

5. Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.


Mengacu pada kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka ditetapkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bursel 2024 sebagai berikut:


1. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 763.12 milyar, dengah realisasi sebesar Rp 703,72 milyar atau sebesar 92,22 persen.

2. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 806,57 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 725,60 milyar atau sebesar 89,96 persen

3. Pembiayaan netto daerah, meliputi penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp 44,73 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 44, 73 milyar atau sebesar 10 persen, dan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 1,50 milyar, dengan realisasi sebesar 1 milyar atau sebesar 66,66 persen.


"Masalah mendasar yang menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bursel adalah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemanisan di Kabupaten Bursel 2023 mencapai 15,28 persen, menjadi 14,91 persen pada  2024 atau turun sebesar 0,37 poin, dan capaian kemiskinan ini bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Maluku merupakan terendah kedua, setelah Kota Ambon, " tutur La Hamidi. 


Orang nomor satu di Kabupaten berusia 16 tahun ini, tingkat pengangguran 2023 mencapai 0,97 persen menjadi 1,35 persen pada 2024 atau naik sebesar 0,38 persen. Meskipun mengalami kenaikan, namun Bursel menempati urutan terendah pertama di provinsi Maluku. 


"Selanjutnya capaian indeks pembangunan manusia dimana 2023 mencapai 67,68 poin, menjadi 68,54 point pada  2024 atau mengalami kenaikan sebesar 0,86 poin," ucap LHM.


Sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan ekonomi Kabupaten Bursel pada 2023 mencapai 4,85 persen menjadi 4,97 persen pada 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin pada 2024. 


Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah yang diimplementasikan melalui pengalokasian belanja langsung untuk bidang urusan pendidikan dan kesehatan. 


"Anggaran yang dialokasikan untuk urusan pendidikan tahun 2024 sebesar Rp 169,90 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 151,75 milyar atau sebesar 89,32 persen, belanja tersebut diarahkan pada peningkatan pada pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan non formal, dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, " kata sarjana hukum ini. 


Menurutnya, capaian bidang pendidikan menunjukkan kinerja yang semakin baik, dimana angka partisipasi murni SD  2023 mencapai 96,99 persen meningkat menjadi 97,25 persen pada  2024, angka ini menunjukkan adanya kenaikan APM sebesar 0,26 poin. 


"Untuk urusan kesehatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 159,65 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 137,79 milyar atau sebesar 87,96 persen. Anggaran tersebut terutama diarahkan pada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, " ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 


Untuk urusan pertanian, pangan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 22,28 milyar, dengan realisasi sebesar Rp 20,19 milyar atau 90,63 persen. Anggaran tersebut diperuntukkan guna meningkatkan ketahanan pangan, pengembangan sarana pertanian, penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.


Usaha Kecil Menengah dan Koperasi atau UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi Kabupaten Bursel, baik dalam kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat maupun terhadap penyediaan lapangan kerja. Sedangkan salah satu masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Bursel adalah masih rendahnya daya saing komoditas unggulan daerah dan tingginya biaya distribusi barang dan jasa.


"Untuk menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, serta percepatan penyelesaian daya saing komoditas unggulan daerah dan tingginya biaya distribusi, maka tahun 2024 telah dialokasikan anggaran untuk urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM sebesar Rp 11,94 milyar atau sebesar 96 persen, " ucap LHM.


Untuk urusan Pekerjaan Umum, anggaran yang dialokasikan tahun 2024 sebesar Rp 61,52 milyar dengan realisasi sebesar Rp 35,68 milyar atau sebesar 58 persen. Anggaran ini diprioritaskan untuk optimalisasi sumber daya air (SDA), sistem penyediaan air minum, sistim air limbah, pembangunan jalan, jembatan, saluran drainase, penataan bangunan gedung, pengembangan permukiman dan penataan ruang.


"Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, maka dialokasikan anggaran kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  sebesar Rp 9,46 milyar dengan realisasi sebesar 9,38 milyar atau sebesar 99,12 persen," tutur sarjana hukum ini. (Yul)

Beri Komentar Anda

Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!

Previous Post Next Post