Sejumlah Ruas Jalan di Bursel Diusulkan Jadi Non Status

Namrole, SBS_Pastikan terwujudnya pekerjaan infrastruktur sejumlah ruas jalan di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) bisa dilakukan ditengah efisiensi anggaran, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel tengah menyiapkan usulan untuk sejumlah ruas jalan di wilayah setempat menjadi non status.

Hal tersebut dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bursel Samsul Sampulawa, kepada media ini, Kamis, 10 April 2025, di Namrole. 

Langkah ini dilakukan, lantaran untuk membangun ruas- ruas jalan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel diperhadapkan dengan anggaran yang terbatas untuk membangun sejumlah ruas jalan di Bursel, akibat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

"Dengan pengusulan ruas jalan dengan non status maka penanganan pembangunan ruas jalan tersebut bisa diintervensi oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku maupun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Maluku," ujar Sampulawa. 

Samsul menjelaskan, bahwa pengusulan ini lantaran ada permintaan dari Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah Maluku. Adapun ruas- ruas jalan yang nantinya akan diusulkan yakni ruas jalan Leksula-Kepala Madan. Ada juga ruas jalan Namrole -Waesama. 

“Untuk ruas- ruas jalan ini kita sementara menunggu SK Bupati untuk diusulkan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Maluku,” kata orang nomor satu di Dinas PUPR Bursel ini. 

Adapun untuk beberapa ruas  Jalan Waehotong-Balpetu dan Waehotong-Biloro, maupun Balpetu- Waekeka sampai saat ini belum bisa dilakukan penanganan lantaran keterbatasan anggaran.

"Untuk ruas jalan ini kerusakannya cukup parah karena masih jalan tanah,” tutur mantan Plt Kadis Lingkungan Hidup (LH) Bursel ini.

Saat ini pihaknya sementara menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Bupati Bursel terkait kondisi- kondisi ruas jalan yang ada di Kabupaten Bursel. 

“Mudah-mudahan dengan laporan yang disampaikan, kedepan ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganan pembangunannya,” ucap pria yang akrab disapa Haji Sul ini. 

Pasalnya dalam tahun anggaran 2025 ini tak ada pembangunan fisik untuk jalan dan jembatan. Hal ini karena adanya kebijakan pemotongan anggaran yang terjadi di tingkat pusat hingga daerah (efisiensi).

”Untuk tahun ini kita tidak ada pembangunan fisik. Kita hanya melakukan pendataan terkait dengan ruas jalan dan jembatan saja. Artinya kita hanya melalukan pengembalian data untuk selanjutnya disampaikan melalui laporan,” kata Samsul. (Yul