Pemkab Bursel Tak Tepati Janji, Warga Dusun Wamsaha Tolak Ikut Pilkada Bursel

Namrole, SBS

Waduh, gara-gara janji Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dibawa kepemimpinan Bupati Tagop Sudarsono Soulissa dan Buce Ayub Seleky (TOP-BU) untuk memberikan penerangan listrik bagi warga Dusun Wamsaha, Desa Leku, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) belum juga direalisasi, akhirnya warga di Dusun ini menolak untuk di data sebagai pemilih, bahkan menolak untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bursel yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Penolakan untuk ikut serta dalam pesta demokrasi rakyat di Bumi Fuka Bipolo itu didasarkan pada rasa kekecewaan sekitar 30-40 warga setempat yang tak mau percaya lagi dengan janji pemerintah daerah setempat

“Janji Pemerintah Kabupaten Bursel untuk menghadirkan listrik di dusun kami ini tidak pernah ditepati dan ini merupakan sebuah kebohongan atas janji yang pernah diungkapkan bagi kami,” kata salah satu warga setempat kepada Suara Buru Selatan, Kamis (6/8) sembari meminta namanya tak disebutkan.

Menurut warga ini yang didampingi sejumlah warga lainnya, tidak ada untung bagi mereka untuk mengikuti Pilkada Bursel yang akan diperebutkan oleh pasangan Tagop Sudarsono Soulisa-Buce Ayub Seleky (TOP-BU)  dan pasangan Hakim Fatsey-Anthon Lesnussa (HIKMAT) tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 mendatang.

“Kalau kami ikut pemilihan kali ini, apa untungnya bagi kami, janji yang sebelumnya saja belum ditepati,” ujarnya.

Dikatakan, ajang Pilkada Bursel kali ini pun akan dijadikan ajang obral janji untuk membohongi masyarakat. Sebab, yang terpilih nantinya adalah Bupati dan Wakil Bupati milik kelompok atau keluarga tertentu, sehingga sentuhan pembangunan dan pelayanan pun akan berlangsung berdasarkan rasa suka dan tidak suka.

“Pasti kali ini akan banyak janji yang diungkapka lagi, tapi kami sudah ragu dengan pemerintahan saat ini, sebab kami pasti dibohongi lagi tanpa henti. Memang kami, tidak berpendidikan tinggi, tapi kami tidak mau dibodohi dan dibohongi terus menerus dengan janji-janji kosong seperti beberapa tahun lalu,” paparnya.

Olehnya itu, lanjutnya, ketika ada petugas yang datang untuk mendata warga di dusun setempat sebagai pemilih, mereka pun kemudian beramai-ramai menolak untuk di data.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bursel, Said Sabi kepada Suara Buru Selatan di ruang kerjanya, Kamis (6/8) mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan tentang adanya penolakan masyarakat di Dusun Wamsaha itu. “Belum ada laporan. Kemarin PPK datang, tetapi belum ada laporan,” kata Sabi.

Menurut Sabi, kalau pun ada penolakan seperti demikian, maka pihaknya akan tetap mengupayakan untuk melakukan pendataan terhadap warga setempat dengan cara apa pun.

“Kita akan upayakan dengan cara dan langkah apa pun untuk bisa mendata masyarakat disana. Nanti pada saat hari H mereka mau gunakan hak pilih ataukah tidak, itu hak mereka. Tetapi kita bertanggung jawab untuk mendata mereka, memberikan mereka undangan, kita harus memfasilitasi mereka untuk menyalurkan hak pilihnya,” tandas Ketua KAHMI Kabupaten Bursel ini.

Lebih lanjut, Sabi menegaskan bahwa masyarakat Dusun Wamsaha tidak bisa melampiaskan rasa kekecewaan mereka seperti demikian dengan cara-cara yang arogansi secara sepihak.

“Tidak bisa mereka dengan arogansi pribadi karena pemerintah belum memasukan listrik kesana lalu tidak mau di data. Tidak bisa, di wajib harus didata, pada hari H dia mau gunakan hak pilih ataukah tidak, dia wajib di data dan mereka tidak punya hak untuk menolak di data,” paparnya.

Ditambahkannya, seseorang tidak akan di data, kalau sudah ada keputusan Pengadilan yang memutuskan bahwa dia telah kehilangan hak politiknya. (SBS-02)