Tagop Janji Anak Daerah Diprioritaskan Saat Rekruitmen Pegawai Kontrak Daerah

Namrole, SBS.

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dibawa kepemimpinan Bupati Tagop Sudarsono Soulissa berencana untuk merekrut banyak pegawai daerah dengan kontrak kerja pada Tahun 2016 mendatang sebagai bentuk impementasi dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang melahirkan pegawai kontrak dan merupakan pengganti nama honorer sebagai pegawai pemerintahan.

Dimana, pengangkatan tersebut bakal diakukan berdasarkan kompetensi dan kontrak satu tahun, lalu diperpanjang lagi dengan kontrak baru sesuai kinerja. Dalam kontrak kerja itu bakal pula dicantumkan gaji, tunjangan dan lainnya.

“Pegawai daerah dengan kontrak itu dia punya hak yang sama dengan PNS, yakni kenaikan pangkat, kemudian gajinya, golongannya juga sama, sementara pensiunnya sementara dibahas di pusat, karena di dalam undang-undang tidak disebutkan tentang pensiunnya, yang disebutkan mekanisme pengangkatannya saja oleh daerah,” kata Bupati Kabupaten Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa kepada wartawan belum lama ini.

Kendati jalur perekrutan pegawai kontrak bersifat terbuka dan semua warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tes atau seleksi pegawai kontrak di pemerintahan. Namun belum tentu seluruhnya tertampung karena pihaknya akan memprioritaskan anak daerah yang selama ini telah mengabdi untuk daerah ini sebagai tenaga honorer dalam perekrutan itu.

“Ada seleksi, sebab tidak serta merta diangkat begitu saja. Tetapi itu akan kami prioritaskan bagi anak-anak daerah yang sudah honor,” ucap Mantan Kepala BAPPEDA Kabupaten Bursel itu.

Kendati begitu, Tagop belum dapat memastikan berapa jumah tenaga kontrak yang akan direkrut dan akan diusulkan ke DPRD Kabupaten Bursel guna diputuskan pula besaran anggarannya, sebab menurut Tagop, untuk jumlahnya akan disesuaikan pihaknya dengan kemampuan daerah dalam rangka pembiayaannya nanti.

“Nanti kita lihat kemampuan anggaran, karena kemampuan anggaran untuk membiayai itu dari daerah sendiri, nah inilah yang harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah untuk bagimana besar kecilnya itu tergantung anggarannya,” tuturnya. (SBS-01)