Pilkada Bursel Terancam, KPU Maluku akan Konsultasi

Ambon - KPU Maluku akan berkonsultasi dengan KPU RI menyusul nasib Pilkada Kabupaten Bursel yang terancam ditunda hingga tahun 2017.

Hingga kini Partai Gerindra dan PKS belum juga menyerahkan surat pemberitahuan berhalangan tetap­nya calon bupati Hakim Fatsey. Calon yang diusung kedua parpol tersebut meninggal dunia 15 September lalu.

Partai Gerindra yang bermo­dalkan 3 kursi DPRD Bursel ber­koalisi dengan PKS yang memiliki 2 kursi mengusung pasangan Hakim Fatsey-Anthon Lesnussa di Pilkada Bursel.

Pasca meninggalnya Fat­sey, Gerindra dan PKS diberi­kan kesem­patan sesuai undang-undang untuk mengajukan calon pengganti.  Namun sampai saat ini Gerindra tetap ngotot dengan sikapnya se­jak awal untuk tidak meng­ajukan calon pengganti.

Sikap Gerindra ini membuat PKS yang menjadi mitra koalisi tidak bisa bergerak sendiri. Kedua parpol ini harus tetap berkoalisi jika ingin mengusung calon peng­ganti. Gerindra tidak bisa bergerak sendiri untuk mengusung calon pengganti, begitu juga PKS. Hal ini disebabkan sesuai aturan, calkada Bursel harus diusung oleh parpol atau koalisi parpol yang memiliki mininal 5 kursi di DPRD Bursel.

Kenyataan Gerindra dan PKS tak mengajukan calon pengganti mem­buat Pilkada Bursel hampir pasti akan ditunda hingga tahun 2017. Hal ini disebabkan hingga saat ini tersisa satu pasangan calkada yang memenuhi syarat yaitu Tagop S Soulisa-Ayub ‘Buce’ Seleky (TOP-BU). Aturan secara tegas mengatur tidak ada calon tunggal dalam pilkada serentak.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (25/9), Ketua KPU Maluku Musa Toekan mengatakan KPU Bursel hingga kini belum juga mengambil langkah untuk membuka pen­daftaran calon pengganti karena par­tai pengusung hingga sekarang belum memasukan surat pembe­ritahuan berhalangan tetapnya Hakim Fatsey.

“KPU harus menunggu sampai surat tersebut dimasukkan kedua parpol karena itu merupakan syarat mutlak sebelum dilakukan pem­bukaan pendaftaran calon peng­ganti. KPU Bursel sudah melakukan komunikasi dengan pengurus DPD Gerindra dan PKS setempat agar segera melakukan komunikasi dengan pihak keluarga karena sebenarnya surat tersebut merupakan kewajiban parpol dalam pilkada,” katanya.

Ia menjelaskan PKPU tidak mem­berikan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tersebut namun KPU akan terus melakukan komu­nikasi secara intens dengan parpol meng­ingat tahapan pilkada terus berjalan.

“KPU prinsipnya menunggu saja surat dari parpol. Jika dalam jangka waktu tertentu parpol belum memasukan calon pengganti maka KPU Maluku akan melakukan konsultasi ke KPU RI guna mencari solusi langkah apa yang harus diambil dalam pilkada di Bursel,” jelasnya.

PDIP Dorong

Sementara itu,PDIP mendorong kedua parpol tersebut mengajukan calon pengganti. “PDIP mendorong Gerindra dan PKS mengajukan calon pengganti untuk pak Hakim tentu yang memiliki potensi yang sama seperti Beliau.  Jika mereka belum juga mengajukan, KPU punya tanggung­jawab untuk lakukan sosialisasi agar bisa mengajukan calon pengganti. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya dari KPU,” jelas Ketua DPD PDIP Maluku, Edwin Huwae kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (25/6).

Dikatakan, setiap parpol bertang­gung jawab untuk mengajukan calon pengganti dalam rangka kelangsu­ngan Pilkada Bursel.

“Jika Gerindra dan PKS tidak ingin mengajukan calon itu artinya kedua parpol menilai tidak ada lagi masyarakat Bursel yang potensial untuk mengganti Fatsey padahal menurut saya masih banyak yang memiliki kemampuan,” katanya.

Pilkada Bursel sendiri, jelasnya harus disandarkan kepada suatu proses yang etis dan berkualitas agar dapat dilahirkan calon pemim­pin yang betul-betul mau melayani dan bekerja dengan masyarakat.

“Untuk konsolidasi kemenangan di 4 Kabupaten, PDIP terkenal selalu solid dalam memperjuangkan proses dalam event politik termasuk Pilkada. Oleh karena itu hingga hari ini PDIP solid bekerja untuk memenangkan calon yang direkomndasikan,” jelas Huwae. (Siwa5)