Tuasamu Minta Rakerda Provinsi Maluku di Kepala Madan Tak Dipolitisir

Namrole, SBS.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kader Tuasamu meminta agar Dewan Pimpian Daerah (DPD) Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Kabupaten Bursel dan Paguyuban Kecamatan Kepala Madan tak mempolitisir rencana pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Maluku yang akan digelar tanggal 6-7 November 2015 mendatang di Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan dengan tudingan-tudingan miring yang tak benar.

“Kalau ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti ada yang coba mempolitisir, jangan kita mudah terprovokasi dengan hal-hal itu,” kata Tuasamu kepada Suara Buru Selatan di ruang kerjanya, Selasa (27/10).

Menurutnya, apa yang dilontarkan oleh KRAK dan Paguyuban Kecamatan Kepala Madan adalah sebuah kebohongan yang tidak sesuai fakta di lapangan.

“Tidak itu, informasi itu tidak betul. Jadi begini, rehab kamar Mandi itu dia bervariasi. Saya punya anak-anak sudah turun verfikasi dan ada yang penya kebutuhan semen itu tidak semuanya sama, karena ada warga yang udah punya bak kamar mandi sudah ada dan ada yang belum ada. Tetapi, kami pukul rata semua dan kami ambil nilai tertinggi. Jadi, bisa dihitung saja. Dimana, kami berikan semen itu masing-masing 10 bantal dan tehel sebanyak 15 dos. Jadi, kalau dikatakan bahwa nilainya lebih dari Rp. 5 juta, maka itu bohong besar,” papar mantan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bursel itu.

Dirinya pun menjelaskan bahwa dalam realisasi program rehabilitasi kemar mandi warga penerima tamu tersebut, memang tidak dianggarkan dan dialokasikan anggaran untuk biaya tukang.

“Tidak ada biaya tukang, sebab ini bantuan perumahan swadaya, berarti tidak ada untuk biaya tukang. Jadi, ada kontribusi dari masyarakat berupa material lokal seperti pasir, begitu juga tenaga kerja. Jadi, nanti mereka bentuk kelompok dan di dalam kelompok itu ada tukang dan mereka kerja dari rumah ke rumah,” ucapnya.

Menurut Tuasamu, setelah pihaknya turun mengecek secara langsung di lapangan, ternyata tidak ada penolakan dari masyarakat di Desa Biloro maupun Desa Waekeka Kecamatan Kepala Madan selaku tuan rumah yang akan menerima tamu pelaksanaan event tingkat provinsi Maluku itu.

“Saya sudah turun langsung ke masyarakat untuk lakukan sosialisasi di masyarakat dan tidak ada masyarakat yang komplain terkait hal itu. Itu, mungkin ada rekayasa dari orang-orang yang sudah mempolitisirnya. Sebab, saya sendiri sudah turun dan saya sudah berikan pemahaman kepada masyarakat sebagai calon penerima tamu dan mereka semua terima dengan tangan terbuka,” terangnya.

Maka dari itu, Tuasamu pun menghimbau agar seluruh masyarakat di Kabupaten Bursel secara umum maupun Kecamatan Kepala Madan tidak lagi mempolemikkan hal itu dan harus mendukung pelaksanaan kegiatan ini agar berjalan sukses dan memberikan keuntungan bagi daerah ini kedepannya.

“Mari kita semua saling berkontribusi untuk mensukseskan kegiatan ini. Apalagi, dari gubernur ke gubernur tidak ada pelaksanaan Rakerda di kecamatan, baru kali ini dan masyarakat HARUS bisa menyambut ini, sebab Pak Gubernur itu mau tahu dan mau rekam kekurangan apa di daerah ini,” tutur Tuasamu.

Untuk diketahui, Rakerda Pemerintah Provinsi Maluku baru akan berlangsung di Desa Biloro, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) 6-7 November 2015 mendatang. Namun, ternyata bau korupsi atas penyelewenangan anggaran kegiatan tersebut telah menguap dan sampai ke telinga masyarakat setempat.

Sebab, anggaran yang digelontorkan bagi pelaksanaan kegiatan ini tidak sedikit, tetapi mencapai milyaran rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bursel lebih dari Rp. 1 miliar rupiah, dana dari APBD Kabupaten Bursel pada Kantor Camat Kepala Madan sebesar Rp. 200 juta, belum lagi adanya dana sharing dari Pemerintah Provinsi Maluku, termasuk juga ada dana pemotongan sebesar Rp. 5 juta dari setiap rumah yang diperuntukan bagi program Pembangunan Rumah yang harusnya diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Waesama, tetapi diduga turut disunat oleh Pemkab Bursel melalui Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Bursel, Kader Tuasamu.

“Anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Bursel maupun dana sharing dari Provinsi Maluku itu miliaran rupiah, tetapi dari data lapangan yang kami punya, diduga ada penyimpangan anggaran kegiatan Rakerda Pemerintahn Provinsi Maluku yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kepala Madan itu,” kata Ketua Dewan Pimpian Daerah (DPD) Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Kabupaten Bursel, Haris Suhut Mamulaty yang didampingi Ketua Paguyuban Kecamatan Kepala Mada, Ari Waly kepada wartawan di Namrole kemarin.

Menurutnya, dari data yang dimiliki pihaknya, ternyata setiap rumah di Desa Biloro dan Waekeka harus menerima masing-masing Rp. 40 juta untuk mempersiapkan rumah dan fasilitas penunjang guna menerima tamu yang datang dari pemerintah provinsi Maluku maupun 10 kabupaten/kota lainnya di Maluku dalam Rakerda tersebut. Namun, ternyata yang didapatkan oleh masyarakat disana hanyalah Semen sebanyak 10 sak dan tehel kecil sebanyak 30 dos, yang bila diuangkan hanya bernilai Rp. 3.100.000.

“Dari hasil pengecekan kami ternyata warga hanya menerima semen dan tehel senilai Rp. 3.100.000, tetapi dinotakan di Toko Lima Jaya Namrole sebesar Rp. 5.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi penyimpangan anggaran yang berbau korupsi,” paparnya.

Apalagi, lanjutnya, pemberian semen dan tehel itu pun tak disertai dengan biaya kerja atau biaya tukang. Bahkan, sebaliknya dibebankan kepada warga penerima tamu.

“Padahal warga penerima tamu ini juga bukan tukang. Jadi, warga yang menerima semen dan tehel itu harus membayar sendiri biaya tukang untuk merehab kamar mandi yang disediakan untuk tamu Rakerda tersebut,” paparnya.

Bahkan, dirinya pun heran, mengapa warga ingin berbelanja langsung dari Namlea, Kabupaten Buru yang berjarak lebih dekat dengan Kecamatan Kepala Madan agar lebih murah dalam pengangkutan, namun tak diizinkan oleh Pemkab Bursel dan malah diarahkan untuk hanya bisa berbelanja barang tersebut di Toko Lima Jaya Namrole.

“Jadi, bukan saja ada indikasi penyelewenangan anggaran, tetapi kegiatan yang akan dilaksanakan ini pun terkesan adanya pemborosan anggaran yang belum tentu bermanfaat bagi Kabupaten Bursel secara umum maupun Kecamatan Kepala Madan secara khusus,” tandasnya.

Apalagi, tambahnya, sampai saat ini berbagai persiapan di Kecamatan Kepala Madan pun belum memadai karena adanya dugaan penyimpangan anggaran kegiatan tersebut. Sebab, tak ada fasilitas lain yang diberikan kepada warga penerima tamu.

“Akibatnya, belasan kepala keluarga yang direncanakan untuk menerima tamu pun kini menolak untuk menerima tamu yang akan hadir dalam Rakerda dimaksud,” tandasnya. (SBS-03)