Debat Terbuka, Kapasitas Dan Kapabilitas Pasangan HIKMAT dan TOP-BU DiUji

Namrole, SBS.

Debat Calon Kepala Daerah (Calkada) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang berlangsung di Ruang Aula Kantor Bupati Bursel, Senin (30/11) berlangsung alot, namun lancar dan tertib.

Proses debat itu dipandu oleh dua orang panelis/moderator, yakni Dekan FISIP Unpatti Yusuf Madubun dan Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi (Pekan Fekon) Jufri Pattilouw setelah dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bursel, Said Sabi.

Proses debat itu dilakukan dalam enam sesi, yakni Pertama, Sesi penyampaian atau pemaparan visi dan misi masing-masing calon; Kedua, Penajaman visi dan misi. Dimana, moderator/panelis memberikan pertanyaan terkaitt visi dan misi masing-masing pasangan calon dan dijawab oleh masing-masing pasangan calon; Ketiga, Pertanyaan dari panelis terkait dengan kondisi faktual di Bursel kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Bursel dan dihubungkan dengan tema Debat.

Keempat, Saling tanya diantara masing-masing pasangan calon. Dimana, masing-masing pasangan calon bertanya kepada pasangan calon lain dan dijawab oleh pasangan calon lain itu; kelima, Sesi debat. Dimana, pasangan calon yang satu bertanya kepada pasangan calon lain dan dijawab, kemudian bisa disanggah lagi ole pasangan yang ajukan pertanyaan dan terakhir dijawab lagi oleh pasangan yang ditanya. Dan Keenam, Sesi closing statment. Dimana, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberi kampanye singkat terhadap keseluruhan program-program yang direncanakan.

Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan HIKMAT untuk menyampaikan visi dan misi kemudian dilanjutkan dengan pasangan TOP-BU.

Pada Sesi kedua debat tersebut, Madubun kemudian melayangkan pertanyaan dan meminta penjelasan Tagop terkait dengan visi dan misinya dalam rangka penataan birokrasi di Kabupaten Bursel. Menurut Madubun, dalam rangka pengelolaan briokrasi pemerintahan yang mengikuti prinsip-prinsip good govermance, maka ada sebuah prinsip yang dipegang teguh, yaitu prinsip miskin struktur dan kaya fungsi. Terkait itu, dirinya meminta agar Tagop menjelaskan apakah fostur birokrasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bursel itu telah memenuhi prinsip ini. Kalau belum, apa kendala dan bagaimana mengetasinya?

Menjawab pertanyaan itu, Tagop mengatakan bahwa prinsip yang di pegang teguh saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari pada sumber daya potensial yang ada di Kabupaten Bursel sendiri. Dimana, sektor-sektor yang dibutuhkan harus diatur secara spesifikasi. Maka dari itu, dibutuhkan struktur organisasi yang dianggab saat ini masih perlu. Walau, kedepan ada kurang lebih empat sektor yang akan disatukan.

“Pada prinsipnya kita membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas keunggulan pada sektor-sektor itu. Di Kabupaten Bursel saat ini sesuai Undang-Undang yang berlaku tentang struktur organisasi, kita memiliki struktur birokrasi yang ideal. Dimana, saat ini kita memiliki 36 SKPD dan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan,” katanya.

Dimana, katanya, dalam konteks pembelanjaannya juga masih sangat ideal. Sebab, 72 persen anggarannya digunakan untuk belanja publik. Sedangkan, hanya 28 persen anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai.

“Ini masih sangat ideal untuk sebuah kabupaten yang baru berkembang, karena sektor-sektor itu membutuhkan input anggaran dari pemerintah pusat. Sebab, tanpa sektor-sektor itu, maka tidak ada anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Buce pun menambahkan Pemerintah Kabupaten Bursel selama ini telah melakukan konsep-konsep dan arahan-arahan yang berkaitan dengan pembentukan birokrasi pemerintah daerah, itu tentu mengacuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, bagi Fatsey, Madubun meminta agar Fatsey dapat menjelaskan strategi apa yang dimiliki oleh pasangan HIKMAT, apabila kedepan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bursel dalam memaksimalkan potensi parawisata di daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait pertanyaan ini, Fatsey sempat salah mengucapkan nama Kabupaten Bursel dan yang disebutkan adalah Kabupaten Buru sehingga disoraki oleh pendukung TOP-BU.

“Terkait itu, menurut hemat Fatsey, dalam pengembangan parawisata di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, yaitu bagaimana kebebasan, kebebasan yang diberikan kepada pimpinan SKPD, karena tanpa adanya kebebasan, pengembangan parawisata di Kabupaten Bursel tidak bisa dikembangkan. Yang berikutnya, bagaimana informasi teknologi yang ada. Apabila saya dan Bapak Anthon terpilih sebagai Bupati Kabupaten Buru Selatan, kedepan parawisata akan kami kembangkan melalui informasi teknologi,” kata Fatsey.

Sedangkan, Lesnussa mengaku bahwa pengembangan parawisata di kabupaten berumur tujuh tahun ini bisa dilakukan jika pemerintahan yang dibangun bisa mewujudkan dan memperlancar hubungan satu daerah dengan daerah yang lain. Antara lain, perhubungan udara, darat dan laut.

Sementara itu, Pattilouw mengaku dalam visi misi yang telah dipaparkan oleh pasangan nomor urut 1, dirinya menyimpulkan bahwa salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat Bursel yang sejahtera. Nah, kesejahteraan ini tentu saja berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi ini tentu saja kesejahteraan yang merata. Jadi, bukan sebagian sejahtera dan sebagian tidak sejahtera, terkkait dengan itu kecenderungan pertumbuhan ekonomi di skala nasional maupun dimana-mana bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi juga ketimpangan. Artinya hanya sedikit orang yang menikmatinya dan sebagian besar orang tidak menikmatinya.

“Terkait itu, apa strategi kongkrit dan terukur yang terkait dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bursel yang merata tadi,” tanya Pattilouw.

Menjawab pertanyaan itu, Lesnussa mengaku karena ketimpangan antar desa dan kota yang begitu lebar, hubungan darat belum maksimal. Artinya pembangunan darat belum bisa menjamin ekonomi atau hasil pertanian yang ada di desa tidak bisa ditransport ke kabupaten. Olehnya itu, untuk membangun kesejahteraan masyarakat, maka faktor perhubungan darat juga merupakan tugas utama yang harus ditingkatkan.

Sedangkan, Fatsey menambahkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemekaran Kabupaten Bursel, salah satu tujuannya yaitu melakukan pemerataan.

“Dalam hal ini, apa yang kami lihat melalui pantauan kami ketika kami melakukan kunjungan ke desa-desa ternyata masyarakat yang ada di bursel terpusat. Artinya ekonomi yang ada di desa-desa masih tidak bisa menjangkau ke ibu kota. Ada beberapa faktor, yaitu masalah perhubungan. Dimana, masalah perhubungan dari desa ke kabupaten itu tiidak dirasakan oleh masyarakat dan itu menjadi salah satu faktor yang menghmbat perekonomian masyarakat,” cetusnya.

Sedangkan dalam pertanyaannya kepada Tagop, Pattilouw mengatakan dalam visi misi TOP-BU dipaparkan tentang pembangunan Bursel berbasi Agro-marine, ini menarik karena mencoba melakukan optimalisasi potensi yang ada di laut, dikolaborasikan dengan apa yang ada di darat sehingga pembangunannya bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pertanyaan saya sama, bahwa apa langkah-langkah kongkrit dan terukur agar bagaimana pembangunan optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan darat dan laut itu bisa bersinergi sehingga bisa memberikan efek kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat,” tanyanya.

Jawab Tagop, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bursel. Trend ekonomi masyarakat Bursel telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Dimana, kita tahu di Tahun 2013-2014 itu kenaikan ekonomimnya hanya 4 persen, tetapi sekarang naik lebih dari 5 persen. Bahkan, lebih naik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku.

“Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan telah memberikan arti penting bagi masyarakat dalam peningkattan ekonomi mereka. Salah satunya, bagaimana kita bisa mendekatkan pasar yang ada bagi produksi-produksi masyarakat yang ada di bidang kelautan dan bidang agro dengan mendekatkan pasar dan produksi itu sampai hari ini kita lihat trendnya semakin baik dengan peningkatan ekonomi di masyarakat,” katanya.

Disamping itu, lanjutnya, kita tahu bahwa ketika kabupaten Bursel baru dimekarkan, angka kemiskinan di Kabupaten ini tertinggi di Maluku, tetapi sekarang Kabupaten Bursel telah memiliki angka kemiskinan terendah nomor dua di Maluku.

“Itulah, berarti apa yang telah disampaikan tadi oleh pasangan nomor 1 tentang distribusi barang dan jasa melalui transportasi, saya kira semua sudah bisa teratasi walaupun masih difungsionalkan. Kenapa, karena kemampuan daerah itu masih sangat kecil. Namun yang menjadi kendala saat ini untuk menghubungkan Namrole-Leksula, kita tahu bahwa jalur itu adalah jalur pemerintah Provinsi Maluku, kewenangan pemerintah provinsi. Jadi, siapa pun jadi Bupati, kalau Pak Gubernur tidak bikin, maka tidak akan jadi,” paparnya.

Sementara itu, Seleky menambahkan, trend pembangunan Kabupaten Bursel yang sekarang digeserkan untuk melakukan sebuah kompilasi antara laut dan darat dalam Agro-marine adalah satu konsep baru yang ingin TOP-BU gagas setelah mengakumulasi seluruh masalah-masalah yang selama ini dalam kepemimpinan TOP-BU periode pertama belum terakumulasi.

“Itu menjadi konsep baru yang kini digagas dengan melihat sektor-sektor unggulan yang ada pada daerah kita,” ucapnya.

Selanjutnya, Pattilouw pun kemudian melemparkan pertanyaan kepada masing-masing calon Bupati yang dimulai dari Tagop, bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tentunya dibutuhkan tumbuhnya ekonomi masyarakat, nah tumbuhnya ekonomi masyarakat ini kuncinya harus ada investasi. Nah, ini terkait dengan nilai, dimana orang ingin berinvestasi maka dia akan menghiung nilai pengembalian yang akan ia dapat.

“Nah itu, juga susah-susah gampang, maka pertanyaan saya, apa strategi kongkrit dan terukur untuk menarik minat. Sebab, kita tahu sumber daya alam dan sumber daya ekonomi kabupaten Bursel cukup besar dan tentu investasi merupakan nilai tambahnya. Untuk itu, apa stretagi dan langkah kongkrit yang akan dilakukan untuk menarik minta investor untuk berinvestasi di Bursel,” tanyanya.

Terkait itu, menurut Tagop, kita tahu bahwa investasi yang dibutuhkan oleh kabupaten yang baru dimekarkan dengan nol infrastruktur adala investasi pemerintah. Dimana, investasi pemerintah yang telah diberikan saat ini telah cukup besar, dimulai dengan kepemimpinan defentif yang sedang berjalan ini. Baik, itu berupa dana-dana LON, DAU maupun DAK. Kemudian, apabila investasi pemerintah itu memenuhi syarat baru investasi swasta.

Saat ini, katanya, pemerintah sedang melakukan peningkatan ekonomi wilayah dengan bisa membangun suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Bursel ini dan di Tahun 2014 kemarin telah disepakati dan disetujui oleh pemerintah pusat untuk dikembangkan sebuah KEK di Kabupaten Bursel ini.

“Akan dilakukan pembebasan lahan untuk dijadikan sebagai KEK dan kawasan itu nantinya diberikan regulasi-regulasi kebijakan termasuk hal-hal lain, termasuk pajak dan penggunaan pajak oleh investor-investaor yang akan masuk ke kawasan tersebut,” tandasnya.

Kemudian juga, potensi yang dimiliki saat ini, baik di bidang pertambangan segala macam juga yang masih terbentur dengan berbagai regulasi pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi dilemah bagi pemerintah Kabupaten Bursel untuk bagaimana membuka akses besar bagi daerah.

“Berbagai investor telah kami usahakan untuk diundang, bahkan kami telah diundang beberapa kali ke pusat maupun ke luar negeri untuk mendatangkan invetasi ke daerah ini. Namun, tertumbuk dengan berbagai regulasi pemerintah pusat. Strateginya, bagaimana kita membuka akses dengan pembukaan KEK di Kabupaten Bursel,” tuturnya.

Sementara itu, ketika giliran Fatsey menjawab pertanyaan yang sama, Fatsey lalu meminta Pattilouw untuk mengulangi pertanyaannya dan kemudian diulangi oleh Pattilouw. Dimana, terkait pertanyaan itu, Fatsey mengemukakan bahwa menurut hemat dirinya yaitu bagimana membuka hubungan kerja sama dengan investor atau pihak lain. Yang mana lapangan kerja bagi masyarakat produktif sehingga konsentrasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bursel ini tidak hanya bertumbuk pada PNS dan honor saja. Yang berikutnya, memberikan peluang bagi usaha kecil melalui UKM yang dibagi secara merata dan tepat sasaran.

Berikutnya, Pattipelow melemparkan pertanyaan kepada kedua calon wakil bupati bahwa dalam tema sentral debat yang dilakukan yakni terkait dengan pelayanan publik, dimana pelayanan publik ini mempunyai hubungan erat dengan kapasitas fiskal atau anggaran daerah sehingga ketika anggaran daerah mencukupi, maka fungsi-fungsi pelayanan itu dapat berjalan dengan baik.

“Pertanyaan, saya bagaimana strtagei kongkrit dalam rangka meningkatkan Pendapatn Asli Daerah (PAD) sebagai sumber fiskal yang berasal dari daerah,” tanyanya.

Terkait itu, Lesnussa yang coba menjawab pertanyaan Pattipelouw pun terlihat tidak konsen dan kehilangan arah dalam menjawab.

“Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ini, tentu kita harus melakukan izin-izin bisa segera dilakukan sehingga masyarakat bisa berupaya dengan baik. Artinya, masyarakat disini yang punya usaha dan berusaha dan kemudian agar perekonomian itu bisa berjalan baik. Kemudian kapasitas, ulangi. Jadi, kapasitas anggaran pemerintah itu harus terfokus kepada hal-hal yang dapat meningkatkan perekonomian atau kegiatan masyarakat itu. Jadi, selama kita melakukan penyusunan anggaran, itu harus terfokus dan secara tahap bertahap sampai dengan semua itu tercapai,” tuturnya.

Sedangkan Seleky dalam jawabannya mengatakan bahwa perpektif pembangunan Bursel yang di dorong bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bursel selama ini sudah mendorongnya dengan program-program nyata dan riil yang berpihak kepada rakyat.

“Mulai dari pemberdayaan, pengucuran UMKM, memberikan kemudahan-kemudahan dan pendampingan-pendampingan bagi kelompok-kelompok masyarakat sehingga apa yang disampaikan melalui pertanyaan ini kami sudah melakukan identivikasi dan eksenisasi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, tambah Seleky, satu hal yang paling kongkrit agar Bursel ini bisa berkembang dengan seluruh potensinya adalah menjadikan Kabupaten Bursel nyaman bagi semua orang.

“Kalau Bursel nyaman bagi semua orang, maka apa yang menjadi harapan dan dambaan kita untuk mensejahterakan masyarakat kita ini tidaklah mustahil dan akan kita capai pada waktunya dan hari ini pemerintah melalui pasangan Nomor Urut 2 akan melanjutkan pada periode kedua,” ucapnya.

Selanjutnya, Madubun mengaku bahwa kalaupun banyak investaor yang masuk dan PAD meningkat tetapi korupsi, maka itu percuma.

“Oleh karena itu, kami ingin mendengar bagaimana strategi dari Bapa-bapak yang ada di depan kita ini kira-kira bagaimana caranya mereka bisa mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan Kabupaten Bursel,” ucapnya.

Terkait itu, Seleky mengau bahwa yang menjadi tujuan dan impian HIKMAT adalah menjalankan suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi dan nepotisme.

“Oleh karena itu kami hadir di Kabupaten Bursel ini dan kami berusaha agar setiap anggaran yang turun ke daerah ini akan kami maksimalkan semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya dan untuk mencegah terjadinya korupsi, maka setiap triwulan kami upayakan agar ada audit anggaran, baik oleh BPK maupun KPK sehingga selama pemerintahan yang kami lakukan akan ada dalam keadaan bersih dan pertanggung jawaban terhadap setiap anggaran itu sehingga mencegah korupsi yang terjadi dan dilain pihak anggaran yang besar, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sebanding dengan apa yang saya lihat dan apa yang ada sekarang ini,” tuturnya.

Dengan demikian, tambahnya, kami upayakan apabila kepercayaan rakyat diberikan kepada kami, maka kami akan melakukan pengawasan terhadap anggaran yang turun ke kabupaten ini sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan tepat tujuan sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat di Bursel ini bisa tercapai.

Sementara itu Fatsey menambahkan bahwa untuk maksud tersebut, maka dibutuhkan pengawasan dan transparansi. Dimana, dimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan tranparansi ialah bagaimana masyarakat secara keseluruhan dapat mengetahui program maupun pembagian dana oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Tagop, untuk melakukan berbagai langkah dalam kerangka angkuntabilitas kinerja pemerintahan daerah maupun transparansi penggunaan anggaran daerah, maka secara rutin pemerintah daerah telah melakukan itu yang disebut dengan audit internal dan audit eksternal.

“Kita tidak bisa paksakan kondisi, siapa pun yang pencuri dan korupsi, pasti akan tertangkap. Karena apa, kontraktor pencuri, kontraktor dapat tangkap, kepala dinas pencuri kepala dinas dapat tangkap, bupati pencuri bupati dapat tangkap dan wakil bupati pencuri-wakil bupati dapat tangkap. Jadi, evaluasi rutin pemerintah lakukan setiap bulan dalam proses pembangunan dan dilakukan audit internal itu dilakukan setiap tiga bulan sekali dan audit ekserternal sudah dilakukan, bahkan sudah dua kali dalam satu tahun,” bebernya.

Jadi, semua kerangka pelaksanaan evaluasi dan audit pemerintah daerah yang dilakukan tidak lagi memberikan kesempatan untuk yang namanya korupsi. Dan yang terpenting disini, siapa pun yang mau jadi bupati tapi moralnya tidak baik, maka dia akan korupsi.

“Karena faktor utama ia akan korupsi atau tidak, itu moralnya dahulu. Kalau moralnya jelek, maka dia korupsi. Apalagi yang kita lihat saat ini, ternyata yang banyak melakukan hal-hal penyimpangan itu bukan itu bukan dari pihak pemerintah, tetapi dari pihak ketiga, dimana kontraktor-kontraktor ini yang melakukan penyimpangan dan saat ini syukur pemerintah telah melakukan pengawasan berimbang. Jadi, bukan saja pengawasan terhadap eksekutif, dalam hal ini pelaksana pengguna anggaran, tetapi juga kepada swasta yang melakukan kesalahan,” paparnya.

Madubun lalu bertanya kepada para calon wakil Bupati bahwa pada masa-masa inikan masa-masa pacaran sehingga sangat harmonis. Suatu ketika, apabila komitmen yang telah dibangun oleh pasangan calon itu ternyata dilanggar oleh Bupati. Pertanyaannya, apakah sikap mereka wakil bupati, apakah mundur atau mencari cara untuk menjatuhkan bupatinya atau sikap apa yang akan diambil.

Seleky mengaku bahwa beberapa waktu lalu dirinya Tagop pernah ditanyai saat fit and profer test, mengapa masih mempertahankan dirinya sebagai calon wakil Bupati, kalah itu Tagop menjawab karena dirinya setia.

“Kemudian saat ini pertanyaan yang sama diarahkan kepada saya, maka saya mau bilang bahwa pasangan Bupati saya romantis,” cetusnya.

Dalam semangat itulah, tambahnya, maka kita review pemerintahan samapi dengan hampir lima tahun ini, ternyata Bupati dan Wakil Bupati defentif yang sekarang adalah kandidat tetap komitmen bagi rakyat dan kami meletekan rakyat sebagai oreintasi sebagai lahan kami untuk diolah, sebagai perahu kami untuk kami kayu bersama-sama dengan rakyat dan untuk itulah segala program-program yang kami lakukan dalam komitmen bersama, saya dan Pak Bupati telah membangun komitmen bersama bahwa untuk rakyatlah kami ada bersama-sama dengan mereka.

“Saya kira itulah komitmen kita sehingga sampai saat ini komitmen yang kita bangun selama ini masih terbangun dengan mesra karena kami melihat di belakang kami masih banyak gerbong yang mengikuti untuk menuju perubahan. Dimana, politik adalah merupakan titiap untuk mencapai masa depan,”

Bahkan, lanjut Seleky, tadi, ada pengakuan bahwa jalan di Kabupaten Bursel belum maksimal. Pengakuan ini merepresentasikan kita bahwa pemerintahan ini harus dilanjutkan dan bukan dituntaskan.

Sementara itu, Lesnussa mengaku untuk kepentingan rakyatlah kita harus berpijak. Olehnya itu, ketika pihaknya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, kemudian dalam perjalanan, tadi dikatakan jangan sampai diakhir baru tuntas padahal di tengah-tengah ada hal yang tidak beres, maka sebagai wakil Bupati punya kewajiban untuk memberitahu kepada Bupati bahwa kita ada salah di tengah.

“Sebab, kalau tetap mesra-mesra saja, itu tidak bisa. Sebab harus diberitahu dan harus ditegur sebagai Calon Wakil Bupati sehingga kepentingan rakyat itulah yang harus kita utamakan. Jadi, disini bukan hanya mesra-mesra saja, bukan. Sebab, tujuan kita adalah untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi, kalau ada salah di tengah jalan harus dibenahi sampai tuntas diakhirnya. Jadi, semuanya harus tuntas, jangan ada yang sisa-sisa. Jangan ada lagi anggaran sudah habis tapi proyek belum tuntas. Jangan lagi terjadi. Jadi, kita harus tuntas selama masa waktu tahun anggaran tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, ketika Fatsey diberikan kesempatan untuk bertanya kepada TOP-BU, kemudian menanyakan maksud revitasasi budaya seperti apa yang dirancangkan oleh TOP-BU.

“Saya inginkan penjelasan, apa yang sudah diberikan oleh pasangan Nomor Urut 2 kepada masyarakat, terutama menyangkut dengan nilai-nilai adat yang ada, apakah merelokasi rumah-rumah adat yang sudah ada ataukah melakukan pelantikan-pelantikan rehenchaf yang ada di Kabupaten Bursel,” tanyanya.

Tagop menjawab bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan memberikan penghargaan terhadap adat dan budaya. Dimana, hari ini satu-satunya kabupaten di Maluku yang memberikan insnetif bagi orang adat hanya Kabupaten Bursel. “Itulah penghargaan kepada orang adat di Kabupaten Bursel, “ cetusnya.

Disamping itu, lanjutnya, seluruh wilayah adat di Kabupaten Bursel ini telah diberikan statusnya sebagai desa maupun dusun. Itulah yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kapasitas masyarakat adat sehingga orang-orang adat ini bisa diakui sebagai masyarakat Bursel.

“Ada program-program pemerintah untuk bagaimana merelokasi masyarakat adat sehingga mereka tidak melakukan sebuah proses pemindahan-pemindahan  dengan mewujudkan program Kawasan Adat Terpencil (KAT) dengan membangun perumahan-perumahan KAT bagi masyarakat adat,” tuturnya.

Selain itu, tambahnya lagi, nantinya di Tahun depan pihaknya akan mengusulkan untuk menetapkan kawasan-kawasan adat yang ada di Kabupaten Bursel ini, termasuk dengan kelembagaan adat di Kabupaten Bursel ini di tahun 2016 nanti

Sedangkan Seleky menambahkan bahwa terkait adat ini, untuk pemerintahan yang sekarang tidak perlu diragukan lagi karena semua sudah dilakukan, termasuk pembentukan sanggar-sangar yang sekarang ini sedang dikelolah untuk budaya yang ditanyai oleh pasangan nomor urut 1 tadi.

Selanjutnya Tagop yang diberikan kesempatan untuk melemparkan pertanyaan kepada HIKMAT bertanya bahwa apabila pasangan nomor urut 1 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bursel nanti, bagaimana korelasi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka implementasi visi dan misi dengan program Nawacita dan Tripologi pembangunan yang menjadi pembangunan yang ada sekarang.

Terkait itu, Fatsey pun tak fokus dan meminta Tagop untuk mengulangi pertanyaan tersebut dan baru dijawab oleh Fatsey. Menurut Fatsey, bagaimana membangun hubungan komunikasi dengan pemerintah pusat, yaitu dengan tujuan bagaimana membangun masyarakat demi tercapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Disisi yang lain, bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga berkeadilan dan bermartabat.

Lesnussa pun menambahkan, hubungan pemerintah pusat dan daerah sudah diatur dengan udang-undang. Kita tinggal melaksanakannya saja. Bagaimana caranya adalah inisiatif kepala daerah untuk melakukkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Saya pikir tidak ada yang terlalu sulit di negeri ini, di negara ini. Tidak ada hal yang terlalu sulit di negara republik indonesia ini yang tidak bisa kita lakukan, yang penting ada kewenangan yang diberikan kepada kami dan kami bisa laukan itu lebih dari yang lain. Dimana yang sulit. Jadi, koordinasi dengan pemerintah pusat dalam kaitan dengan kepentingan masyarakat itu bisa kita lakukan. Hal-hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti kartu pintar, kartu sehat dan lain-lain itu bisa kita lanjutkan itu disini sampai tuntas. Sebab, segala sesuatu itu kita lakukan harus sampai tuntas dan tidak bisa setengah-setengah,” ungkapnya.

Sementara itu pada sesi perdebatan Lesnussa mengajukan pertanyaan kepada TOP-BU tentang masalah pergantian tanaman yang ditebang untuk kepentingan umum, tetapi tidak dikenakan biaya ganti rugi.

“Yang menjadi pertanyaan kami adalah setiap tanaman, pohon kepala yang jatuh atau sengaja ditumbangkan untuk pembuatan jalan yang terjadi di Pasir Putih kurang lebih ada 2.000 pohon tumbang dan dikatakan tidak ada dana untuk membayar itu. Apakah benar seperti itu, sebab di Papua setiap pohon kelapa yang jatuh pemerintah bayar. Yang ingin kami tanyakan, apakah Papua NKRI, Bursel tidak kah? Kenapa di Bursel pohon tumbang begitu banyak tapi tidak pernah dibayar oleh pemerintah yang ada sekarang?,” tanyanya.

Menjawab itu, Tagop mengataka di Papua dan di Bursel bedah. Di Papua mendapat dana otonomi khusus, di Bursel tidak ada. Sementara di dalam aturan, setiap pembebasan lahan untuk kepentingan umum seperti jalan tidak ada ganti ruginya. Apabila digunakan untuk fasilitas pemerintah, ada ganti ruginya. Tetapi, untuk daerah perkotaan dalam rangka pengembangan kota, kelapa-kepala yang jatuh diganti.

“Kalau Bapak Anthon menyampaikan bahwa ada banyak anggaran yang masuk di daerah, saya mau tahu itu berapa banyak, Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 itu berapa banyak supaya kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat dengan jujur. Jangan sampai hanya Rp 200 milyar, dikatakan Rp. 1 triliun, pencuri uang dari mana? Iakan, ini yang jadi masalah. Kita di Maluku bedah dengan di Papua dan Bapak Anthon bawa Papua di Bursel tidak mungkin orang Bursel jadi Papua. Sebab, pemerintahan di Papua di dukung oleh Otonomi Khusus,” tuturnya.

Menanggapi jawaban Tagop itu, Lesnussa mengatakan bahwa 2.000 batang kepala yang jatuh, kalau di hitung per ton tiap tahun itu sudah berapa banyak penderitaan masyarakat karena hak dan penghasilannya terabaikan dengan begitu saja tanpa ada perhatian sedikit pun dari pemerintah yang berkuasa saat ini. Di Papua lain, disini lain karena di Papua ada otonomi khusus, tetapi otonomi khusus bukan untuk penggantian hal-hal seperti ini, sebab otonomi khusus untuk pendidikan dan kesehatan, bukan untuk penggantian batang kepala ini.

“Jadi, anggaran di Kabupaten Bursel kami tidak tahu, sebab yang tahu adalah penguasa sekarang. Tapi, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa anggaran yang telah turun selama ini bila kita banding dengan keadaan yang saat ini saya lihat belum sebanding dengan penyediaan anggaran yang dikeluarkan,” paparnya.

Terkait tanggapan itu, Tagop pun menambahkan, bahwa pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat sudah mengiklaskan. Tetapi yang masih bermasalah itu ada orang-orang yang ditunggangi oleh orang-orang tertentu untuk melakukan provokasi untuk melakukan pergantian, itu yang jadi masalah.

“Sebenarnya tidak ada masalah, buktinya jalan sudah digunakan, walaupun jalan itu masih difungsikan. Kita tahu ada pagu anggaran untuk pembangunan di Bursel ini 72 persen lebih, silahkan tanya kepada 20 anggota DPRD Bursel dan anggaran itu ketika kita pertama kali masuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati baru 197 miliar, bukan seperti di Papua yang sudah triliunan rupiah. Pak Anthon jadi Sekda itu triliuan, tapi kalau Pak Anthon katakan bahwa lima tahun lalu Pak Anthon lihat seperti ini, mungkin  Bapak Anthon tidur saja kapa, sebab sudah berkembang dan ada perubahan-perubahan. Saya harus menyampaikan ini jangan sampai adda persepsi negatif,” bebernya.

Sementara itu, Tagop dalam pertanyaannya kepada HIKMAT meminta untuk pasangan ini menggambarkan tentang program MDGs yang sementara menjadi tanggung jawab pemerintah secara nasional dan harus diselesaikan tahun 2016 dan bagaimana korelasi-korelasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya harus tegaskan ini agar ada ketegasan bahwa apa pun pemerintah daerah, kita punya ketergantungan dengan pemerintah pusat, tanpa pemerintah pusat kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dan itu harus diimpelemntasikan di dalam kerangka MDGs,” paparnya.

Terkait itu, Lesnussa mengaku bahwa masalah MDGS itu adalah masalah kesehatan. Masalah dimana masyarakat bisa mencapai kesehatan yang maksimal. Jadi pemerintah pusat mengupayakan agar masyarakat yang ada di daerah-daerah hidup dalam keadaan sehat, bisa berkativitas dan melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan. Itulah di bidang kesehatan dan juga pendapatan mereka. Dimana, akan ada upaya-upaya pemerintah untuk memberikan stimulan atau bantuan-bantuan lain untuk meningkatkan kepedulian atau daya masyarakat itu sehingga dia bisa berdaya untuk bisa melakukan pembangunan diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya.

Menanggapi, jawaban tersebut, Tagop mengaku bahwa apa yang disampaikan oleh pasangan Nomor Urut 1 dianggab sudah cukup, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan sehingga juga memberikan wawasan kepada semua pihak.

“Dimana, dalam kerangka menjalankan program MDGS oleh pemerintah pusat, itu ppemerintah telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuka akses kesehatan untuk semua masyarakat di Bursel ini dan itu telah menjadi tanggung jawab bersama kita bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan maupun infrastruktur dan sarana prasarananya pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk membangun kesehatan,” katanya.

Disamping membangun kesehatan, katanya, tetapi juga membangun pendidikan, sebab masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menjaga kesehatannya. Kemudian juga, pemerintah juga membuka akses bagi pertumbuhan ekonomi-ekonomi baru di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan berbagai upaya-upaya di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat bisa meningkatkan ekonomi baru yang dapat membuat mereka menjadi mandiri dalam rangka membiayai kehidupannya dan dalam rangka untuk mendapatb pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Lesnussa pun mengatakan, untuk itulah pemerintah pusat dan daerah hadir untuk mensejahterakan masyarakat dan kalau itu sudah dilakukan, maka masyarakat pasti sehat, pasti mandiri, pasti berdaya dan bisa melakukan apa saja bagi kehidupan mereka yang lebih baik.

“Selain, fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah dibangun, tetapi jangan lupa, yang lebih inti adalah tenaga perawat dan dokter untuk meningkatkan kesehatan, tidak bisa lepas dari tenaga perawat dan dokter dan untuk itu harus diusahakan untuk memenuhi tenaga-tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang telah dibangun,” ucapnya.

Fatsey pun menambahkan, bahwa hubungan antara pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di kabupaten atau daerah ini dengan melakukan koordinasi lebih untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan, dalam sesi Closing Statment, Tagop mengajak agar semua pihak berfikir positif untuk membangun Bursel ke arah yang lebih baik.

“Mari kita berfikir untuk kabupaten Bursel kedepan sehingga apa yang harus kita lanjutkan dalam pembangunan ini harus menjadi tanggung jawab bersama kita kedepan. Yang terpenting lagi, pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memilih siapa itu orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas,” pintanya.

Ayub pun berkumandang dengan sebuah syair yang mengajak semua elemen masyarakat bersama pemerintah untuk memberantas kemiskinan, kebodohan dan menghancurkan keterbelakangan serta melanjutkan pembangunan ini demi masyarakat Buru Selatan yang lebih baik.

Sedangkan, Fatsey dalam closing statment mengaku akan memprioritaskan anak daerah dalam pemerintahannya.

“Kami pasangan HIKMAT datang untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di daerah ini, mengedepankan dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dan memprioritaskan putra daerah dan kami akan melakukan pembangunan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Lesnussa pun menambahkan bahwa pasangan Hikmat datang untuk memberantas tuli, alias tidak ada signal Handphone, kami akan membangun tower-tower supaya masyarkat bisa berhubungan satu sama lain, yang kedua membuat masyarakat tidak buta, yang tadinya gelap menjadi terang dimalam hari, dan yang ketiga supaya masyarakat jangan pincang artinya jalan harus bagus, sehingga kendarahan bisa lancar dengan baik,” tuturnya  (SBS-01)