Namrole, SBS.
Debat Calon Kepala Daerah
(Calkada) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang berlangsung di Ruang Aula Kantor
Bupati Bursel, Senin (30/11) berlangsung alot, namun lancar dan tertib.
Proses debat itu dipandu oleh
dua orang panelis/moderator, yakni Dekan FISIP Unpatti Yusuf Madubun dan
Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi (Pekan Fekon) Jufri Pattilouw setelah
dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bursel, Said Sabi.
Proses debat itu dilakukan
dalam enam sesi, yakni Pertama, Sesi penyampaian
atau pemaparan visi dan misi masing-masing calon; Kedua, Penajaman visi dan misi. Dimana, moderator/panelis
memberikan pertanyaan terkaitt visi dan misi masing-masing pasangan calon dan
dijawab oleh masing-masing pasangan calon; Ketiga,
Pertanyaan dari panelis terkait dengan kondisi faktual di Bursel kepada
Calon Bupati dan Wakil Bupati Bursel dan dihubungkan dengan tema Debat.
Keempat, Saling tanya
diantara masing-masing pasangan calon. Dimana, masing-masing pasangan calon
bertanya kepada pasangan calon lain dan dijawab oleh pasangan calon lain itu; kelima, Sesi debat. Dimana, pasangan
calon yang satu bertanya kepada pasangan calon lain dan dijawab, kemudian bisa
disanggah lagi ole pasangan yang ajukan pertanyaan dan terakhir dijawab lagi
oleh pasangan yang ditanya. Dan Keenam, Sesi
closing statment. Dimana, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan
untuk memberi kampanye singkat terhadap keseluruhan program-program yang
direncanakan.
Kesempatan
pertama diberikan kepada pasangan HIKMAT untuk menyampaikan visi dan misi
kemudian dilanjutkan dengan pasangan TOP-BU.
Pada Sesi kedua debat tersebut,
Madubun kemudian melayangkan pertanyaan dan meminta penjelasan Tagop terkait
dengan visi dan misinya dalam rangka penataan birokrasi di Kabupaten Bursel.
Menurut Madubun, dalam rangka pengelolaan briokrasi pemerintahan yang mengikuti
prinsip-prinsip good govermance, maka ada sebuah prinsip yang dipegang teguh,
yaitu prinsip miskin struktur dan kaya fungsi. Terkait itu, dirinya meminta
agar Tagop menjelaskan apakah fostur birokrasi yang ada di Pemerintah Kabupaten
Bursel itu telah memenuhi prinsip ini. Kalau belum, apa kendala dan bagaimana
mengetasinya?
Menjawab pertanyaan itu, Tagop
mengatakan bahwa prinsip yang di pegang teguh saat ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan dari pada sumber daya potensial yang ada di Kabupaten Bursel sendiri.
Dimana, sektor-sektor yang dibutuhkan harus diatur secara spesifikasi. Maka dari
itu, dibutuhkan struktur organisasi yang dianggab saat ini masih perlu. Walau,
kedepan ada kurang lebih empat sektor yang akan disatukan.
“Pada prinsipnya kita
membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas keunggulan pada
sektor-sektor itu. Di Kabupaten Bursel saat ini sesuai Undang-Undang yang berlaku
tentang struktur organisasi, kita memiliki struktur birokrasi yang ideal. Dimana,
saat ini kita memiliki 36 SKPD dan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan,”
katanya.
Dimana, katanya, dalam konteks
pembelanjaannya juga masih sangat ideal. Sebab, 72 persen anggarannya digunakan
untuk belanja publik. Sedangkan, hanya 28 persen anggaran yang digunakan untuk
belanja pegawai.
“Ini masih sangat ideal untuk
sebuah kabupaten yang baru berkembang, karena sektor-sektor itu membutuhkan
input anggaran dari pemerintah pusat. Sebab, tanpa sektor-sektor itu, maka
tidak ada anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Buce pun menambahkan Pemerintah
Kabupaten Bursel selama ini telah melakukan konsep-konsep dan arahan-arahan
yang berkaitan dengan pembentukan birokrasi pemerintah daerah, itu tentu
mengacuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan, bagi Fatsey, Madubun
meminta agar Fatsey dapat menjelaskan strategi apa yang dimiliki oleh pasangan
HIKMAT, apabila kedepan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bursel dalam memaksimalkan potensi parawisata di daerah ini untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Terkait pertanyaan ini, Fatsey
sempat salah mengucapkan nama Kabupaten Bursel dan yang disebutkan adalah
Kabupaten Buru sehingga disoraki oleh pendukung TOP-BU.
“Terkait itu, menurut hemat Fatsey,
dalam pengembangan parawisata di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, yaitu
bagaimana kebebasan, kebebasan yang diberikan kepada pimpinan SKPD, karena
tanpa adanya kebebasan, pengembangan parawisata di Kabupaten Bursel tidak bisa
dikembangkan. Yang berikutnya, bagaimana informasi teknologi yang ada. Apabila
saya dan Bapak Anthon terpilih sebagai Bupati Kabupaten Buru Selatan, kedepan
parawisata akan kami kembangkan melalui informasi teknologi,” kata Fatsey.
Sedangkan, Lesnussa mengaku
bahwa pengembangan parawisata di kabupaten berumur tujuh tahun ini bisa
dilakukan jika pemerintahan yang dibangun bisa mewujudkan dan memperlancar
hubungan satu daerah dengan daerah yang lain. Antara lain, perhubungan udara,
darat dan laut.
Sementara itu, Pattilouw
mengaku dalam visi misi yang telah dipaparkan oleh pasangan nomor urut 1,
dirinya menyimpulkan bahwa salah satu misinya adalah mewujudkan masyarakat
Bursel yang sejahtera. Nah, kesejahteraan ini tentu saja berkaitan dengan
kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi ini tentu saja kesejahteraan yang
merata. Jadi, bukan sebagian sejahtera dan sebagian tidak sejahtera, terkkait
dengan itu kecenderungan pertumbuhan ekonomi di skala nasional maupun
dimana-mana bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi juga
ketimpangan. Artinya hanya sedikit orang yang menikmatinya dan sebagian besar
orang tidak menikmatinya.
“Terkait itu, apa strategi
kongkrit dan terukur yang terkait dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Bursel yang merata tadi,” tanya Pattilouw.
Menjawab pertanyaan itu,
Lesnussa mengaku karena ketimpangan antar desa dan kota yang begitu lebar,
hubungan darat belum maksimal. Artinya pembangunan darat belum bisa menjamin
ekonomi atau hasil pertanian yang ada di desa tidak bisa ditransport ke
kabupaten. Olehnya itu, untuk membangun kesejahteraan masyarakat, maka faktor
perhubungan darat juga merupakan tugas utama yang harus ditingkatkan.
Sedangkan, Fatsey menambahkan
bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemekaran Kabupaten Bursel, salah
satu tujuannya yaitu melakukan pemerataan.
“Dalam hal ini, apa yang kami
lihat melalui pantauan kami ketika kami melakukan kunjungan ke desa-desa
ternyata masyarakat yang ada di bursel terpusat. Artinya ekonomi yang ada di
desa-desa masih tidak bisa menjangkau ke ibu kota. Ada beberapa faktor, yaitu
masalah perhubungan. Dimana, masalah perhubungan dari desa ke kabupaten itu
tiidak dirasakan oleh masyarakat dan itu menjadi salah satu faktor yang
menghmbat perekonomian masyarakat,” cetusnya.
Sedangkan dalam pertanyaannya
kepada Tagop, Pattilouw mengatakan dalam visi misi TOP-BU dipaparkan tentang
pembangunan Bursel berbasi Agro-marine, ini menarik karena mencoba melakukan
optimalisasi potensi yang ada di laut, dikolaborasikan dengan apa yang ada di
darat sehingga pembangunannya bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pertanyaan saya sama, bahwa
apa langkah-langkah kongkrit dan terukur agar bagaimana pembangunan
optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan darat dan laut itu bisa bersinergi
sehingga bisa memberikan efek kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat,”
tanyanya.
Jawab Tagop, untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Bursel. Trend ekonomi masyarakat Bursel telah mengalami
peningkatan yang cukup baik. Dimana, kita tahu di Tahun 2013-2014 itu kenaikan
ekonomimnya hanya 4 persen, tetapi sekarang naik lebih dari 5 persen. Bahkan,
lebih naik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku.
“Hal ini menggambarkan bahwa
pembangunan yang telah dilakukan telah memberikan arti penting bagi masyarakat
dalam peningkattan ekonomi mereka. Salah satunya, bagaimana kita bisa
mendekatkan pasar yang ada bagi produksi-produksi masyarakat yang ada di bidang
kelautan dan bidang agro dengan mendekatkan pasar dan produksi itu sampai hari
ini kita lihat trendnya semakin baik dengan peningkatan ekonomi di masyarakat,”
katanya.
Disamping itu, lanjutnya, kita tahu
bahwa ketika kabupaten Bursel baru dimekarkan, angka kemiskinan di Kabupaten
ini tertinggi di Maluku, tetapi sekarang Kabupaten Bursel telah memiliki angka
kemiskinan terendah nomor dua di Maluku.
“Itulah, berarti apa yang telah
disampaikan tadi oleh pasangan nomor 1 tentang distribusi barang dan jasa
melalui transportasi, saya kira semua sudah bisa teratasi walaupun masih
difungsionalkan. Kenapa, karena kemampuan daerah itu masih sangat kecil. Namun
yang menjadi kendala saat ini untuk menghubungkan Namrole-Leksula, kita tahu
bahwa jalur itu adalah jalur pemerintah Provinsi Maluku, kewenangan pemerintah
provinsi. Jadi, siapa pun jadi Bupati, kalau Pak Gubernur tidak bikin, maka tidak
akan jadi,” paparnya.
Sementara itu, Seleky
menambahkan, trend pembangunan Kabupaten Bursel yang sekarang digeserkan untuk
melakukan sebuah kompilasi antara laut dan darat dalam Agro-marine adalah satu
konsep baru yang ingin TOP-BU gagas setelah mengakumulasi seluruh
masalah-masalah yang selama ini dalam kepemimpinan TOP-BU periode pertama belum
terakumulasi.
“Itu menjadi konsep baru yang
kini digagas dengan melihat sektor-sektor unggulan yang ada pada daerah kita,”
ucapnya.
Selanjutnya, Pattilouw pun kemudian
melemparkan pertanyaan kepada masing-masing calon Bupati yang dimulai dari
Tagop, bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tentunya dibutuhkan tumbuhnya
ekonomi masyarakat, nah tumbuhnya ekonomi masyarakat ini kuncinya harus ada
investasi. Nah, ini terkait dengan nilai, dimana orang ingin berinvestasi maka
dia akan menghiung nilai pengembalian yang akan ia dapat.
“Nah itu, juga susah-susah
gampang, maka pertanyaan saya, apa strategi kongkrit dan terukur untuk menarik
minat. Sebab, kita tahu sumber daya alam dan sumber daya ekonomi kabupaten
Bursel cukup besar dan tentu investasi merupakan nilai tambahnya. Untuk itu,
apa stretagi dan langkah kongkrit yang akan dilakukan untuk menarik minta
investor untuk berinvestasi di Bursel,” tanyanya.
Terkait itu, menurut Tagop, kita
tahu bahwa investasi yang dibutuhkan oleh kabupaten yang baru dimekarkan dengan
nol infrastruktur adala investasi pemerintah. Dimana, investasi pemerintah yang
telah diberikan saat ini telah cukup besar, dimulai dengan kepemimpinan
defentif yang sedang berjalan ini. Baik, itu berupa dana-dana LON, DAU maupun
DAK. Kemudian, apabila investasi pemerintah itu memenuhi syarat baru investasi
swasta.
Saat ini, katanya, pemerintah
sedang melakukan peningkatan ekonomi wilayah dengan bisa membangun suatu
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Bursel ini dan di Tahun 2014 kemarin
telah disepakati dan disetujui oleh pemerintah pusat untuk dikembangkan sebuah KEK
di Kabupaten Bursel ini.
“Akan dilakukan pembebasan
lahan untuk dijadikan sebagai KEK dan kawasan itu nantinya diberikan
regulasi-regulasi kebijakan termasuk hal-hal lain, termasuk pajak dan
penggunaan pajak oleh investor-investaor yang akan masuk ke kawasan tersebut,”
tandasnya.
Kemudian juga, potensi yang
dimiliki saat ini, baik di bidang pertambangan segala macam juga yang masih
terbentur dengan berbagai regulasi pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi
dilemah bagi pemerintah Kabupaten Bursel untuk bagaimana membuka akses besar
bagi daerah.
“Berbagai investor telah kami usahakan
untuk diundang, bahkan kami telah diundang beberapa kali ke pusat maupun ke luar
negeri untuk mendatangkan invetasi ke daerah ini. Namun, tertumbuk dengan
berbagai regulasi pemerintah pusat. Strateginya, bagaimana kita membuka akses
dengan pembukaan KEK di Kabupaten Bursel,” tuturnya.
Sementara itu, ketika giliran
Fatsey menjawab pertanyaan yang sama, Fatsey lalu meminta Pattilouw untuk
mengulangi pertanyaannya dan kemudian diulangi oleh Pattilouw. Dimana, terkait
pertanyaan itu, Fatsey mengemukakan bahwa menurut hemat dirinya yaitu bagimana
membuka hubungan kerja sama dengan investor atau pihak lain. Yang mana lapangan
kerja bagi masyarakat produktif sehingga konsentrasi masyarakat yang ada di
Kabupaten Bursel ini tidak hanya bertumbuk pada PNS dan honor saja. Yang berikutnya,
memberikan peluang bagi usaha kecil melalui UKM yang dibagi secara merata dan
tepat sasaran.
Berikutnya, Pattipelow
melemparkan pertanyaan kepada kedua calon wakil bupati bahwa dalam tema sentral
debat yang dilakukan yakni terkait dengan pelayanan publik, dimana pelayanan
publik ini mempunyai hubungan erat dengan kapasitas fiskal atau anggaran daerah
sehingga ketika anggaran daerah mencukupi, maka fungsi-fungsi pelayanan itu
dapat berjalan dengan baik.
“Pertanyaan, saya bagaimana
strtagei kongkrit dalam rangka meningkatkan Pendapatn Asli Daerah (PAD) sebagai
sumber fiskal yang berasal dari daerah,” tanyanya.
Terkait itu, Lesnussa yang coba
menjawab pertanyaan Pattipelouw pun terlihat tidak konsen dan kehilangan arah
dalam menjawab.
“Untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat ini, tentu kita harus melakukan izin-izin bisa segera
dilakukan sehingga masyarakat bisa berupaya dengan baik. Artinya, masyarakat
disini yang punya usaha dan berusaha dan kemudian agar perekonomian itu bisa
berjalan baik. Kemudian kapasitas, ulangi. Jadi, kapasitas anggaran pemerintah
itu harus terfokus kepada hal-hal yang dapat meningkatkan perekonomian atau
kegiatan masyarakat itu. Jadi, selama kita melakukan penyusunan anggaran, itu
harus terfokus dan secara tahap bertahap sampai dengan semua itu tercapai,”
tuturnya.
Sedangkan Seleky dalam
jawabannya mengatakan bahwa perpektif pembangunan Bursel yang di dorong bagi
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja bahwa pemerintah daerah
Kabupaten Bursel selama ini sudah mendorongnya dengan program-program nyata dan
riil yang berpihak kepada rakyat.
“Mulai dari pemberdayaan,
pengucuran UMKM, memberikan kemudahan-kemudahan dan pendampingan-pendampingan
bagi kelompok-kelompok masyarakat sehingga apa yang disampaikan melalui pertanyaan
ini kami sudah melakukan identivikasi dan eksenisasi terhadap masalah-masalah
yang ada di masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, tambah Seleky,
satu hal yang paling kongkrit agar Bursel ini bisa berkembang dengan seluruh
potensinya adalah menjadikan Kabupaten Bursel nyaman bagi semua orang.
“Kalau Bursel nyaman bagi semua
orang, maka apa yang menjadi harapan dan dambaan kita untuk mensejahterakan
masyarakat kita ini tidaklah mustahil dan akan kita capai pada waktunya dan
hari ini pemerintah melalui pasangan Nomor Urut 2 akan melanjutkan pada periode
kedua,” ucapnya.
Selanjutnya, Madubun mengaku
bahwa kalaupun banyak investaor yang masuk dan PAD meningkat tetapi korupsi,
maka itu percuma.
“Oleh karena itu, kami ingin
mendengar bagaimana strategi dari Bapa-bapak yang ada di depan kita ini
kira-kira bagaimana caranya mereka bisa mencegah terjadinya korupsi di
pemerintahan Kabupaten Bursel,” ucapnya.
Terkait itu, Seleky mengau
bahwa yang menjadi tujuan dan impian HIKMAT adalah menjalankan suatu pemerintahan
yang bebas dari korupsi dan nepotisme.
“Oleh karena itu kami hadir di
Kabupaten Bursel ini dan kami berusaha agar setiap anggaran yang turun ke
daerah ini akan kami maksimalkan semaksimal mungkin sesuai dengan peruntukannya
dan untuk mencegah terjadinya korupsi, maka setiap triwulan kami upayakan agar
ada audit anggaran, baik oleh BPK maupun KPK sehingga selama pemerintahan yang
kami lakukan akan ada dalam keadaan bersih dan pertanggung jawaban terhadap
setiap anggaran itu sehingga mencegah korupsi yang terjadi dan dilain pihak
anggaran yang besar, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sebanding dengan apa
yang saya lihat dan apa yang ada sekarang ini,” tuturnya.
Dengan demikian, tambahnya, kami
upayakan apabila kepercayaan rakyat diberikan kepada kami, maka kami akan
melakukan pengawasan terhadap anggaran yang turun ke kabupaten ini sehingga
semuanya bisa tepat sasaran dan tepat tujuan sehingga apa yang diharapkan oleh
masyarakat di Bursel ini bisa tercapai.
Sementara itu Fatsey
menambahkan bahwa untuk maksud tersebut, maka dibutuhkan pengawasan dan
transparansi. Dimana, dimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan
tranparansi ialah bagaimana masyarakat secara keseluruhan dapat mengetahui
program maupun pembagian dana oleh pemerintah.
Sedangkan menurut Tagop, untuk
melakukan berbagai langkah dalam kerangka angkuntabilitas kinerja pemerintahan
daerah maupun transparansi penggunaan anggaran daerah, maka secara rutin
pemerintah daerah telah melakukan itu yang disebut dengan audit internal dan
audit eksternal.
“Kita tidak bisa paksakan
kondisi, siapa pun yang pencuri dan korupsi, pasti akan tertangkap. Karena apa,
kontraktor pencuri, kontraktor dapat tangkap, kepala dinas pencuri kepala dinas
dapat tangkap, bupati pencuri bupati dapat tangkap dan wakil bupati
pencuri-wakil bupati dapat tangkap. Jadi, evaluasi rutin pemerintah lakukan
setiap bulan dalam proses pembangunan dan dilakukan audit internal itu
dilakukan setiap tiga bulan sekali dan audit ekserternal sudah dilakukan,
bahkan sudah dua kali dalam satu tahun,” bebernya.
Jadi, semua kerangka
pelaksanaan evaluasi dan audit pemerintah daerah yang dilakukan tidak lagi
memberikan kesempatan untuk yang namanya korupsi. Dan yang terpenting disini,
siapa pun yang mau jadi bupati tapi moralnya tidak baik, maka dia akan korupsi.
“Karena faktor utama ia akan
korupsi atau tidak, itu moralnya dahulu. Kalau moralnya jelek, maka dia
korupsi. Apalagi yang kita lihat saat ini, ternyata yang banyak melakukan
hal-hal penyimpangan itu bukan itu bukan dari pihak pemerintah, tetapi dari
pihak ketiga, dimana kontraktor-kontraktor ini yang melakukan penyimpangan dan
saat ini syukur pemerintah telah melakukan pengawasan berimbang. Jadi, bukan
saja pengawasan terhadap eksekutif, dalam hal ini pelaksana pengguna anggaran,
tetapi juga kepada swasta yang melakukan kesalahan,” paparnya.
Madubun lalu bertanya kepada
para calon wakil Bupati bahwa pada masa-masa inikan masa-masa pacaran sehingga
sangat harmonis. Suatu ketika, apabila komitmen yang telah dibangun oleh
pasangan calon itu ternyata dilanggar oleh Bupati. Pertanyaannya, apakah sikap mereka
wakil bupati, apakah mundur atau mencari cara untuk menjatuhkan bupatinya atau
sikap apa yang akan diambil.
Seleky mengaku bahwa beberapa
waktu lalu dirinya Tagop pernah ditanyai saat fit and profer test, mengapa
masih mempertahankan dirinya sebagai calon wakil Bupati, kalah itu Tagop
menjawab karena dirinya setia.
“Kemudian saat ini pertanyaan
yang sama diarahkan kepada saya, maka saya mau bilang bahwa pasangan Bupati
saya romantis,” cetusnya.
Dalam semangat itulah, tambahnya,
maka kita review pemerintahan samapi dengan hampir lima tahun ini, ternyata
Bupati dan Wakil Bupati defentif yang sekarang adalah kandidat tetap komitmen
bagi rakyat dan kami meletekan rakyat sebagai oreintasi sebagai lahan kami
untuk diolah, sebagai perahu kami untuk kami kayu bersama-sama dengan rakyat
dan untuk itulah segala program-program yang kami lakukan dalam komitmen
bersama, saya dan Pak Bupati telah membangun komitmen bersama bahwa untuk
rakyatlah kami ada bersama-sama dengan mereka.
“Saya kira itulah komitmen kita
sehingga sampai saat ini komitmen yang kita bangun selama ini masih terbangun
dengan mesra karena kami melihat di belakang kami masih banyak gerbong yang
mengikuti untuk menuju perubahan. Dimana, politik adalah merupakan titiap untuk
mencapai masa depan,”
Bahkan, lanjut Seleky, tadi,
ada pengakuan bahwa jalan di Kabupaten Bursel belum maksimal. Pengakuan ini
merepresentasikan kita bahwa pemerintahan ini harus dilanjutkan dan bukan dituntaskan.
Sementara itu, Lesnussa mengaku
untuk kepentingan rakyatlah kita harus berpijak. Olehnya itu, ketika pihaknya terpilih
menjadi Bupati dan Wakil Bupati, kemudian dalam perjalanan, tadi dikatakan
jangan sampai diakhir baru tuntas padahal di tengah-tengah ada hal yang tidak
beres, maka sebagai wakil Bupati punya kewajiban untuk memberitahu kepada
Bupati bahwa kita ada salah di tengah.
“Sebab, kalau tetap mesra-mesra
saja, itu tidak bisa. Sebab harus diberitahu dan harus ditegur sebagai Calon
Wakil Bupati sehingga kepentingan rakyat itulah yang harus kita utamakan. Jadi,
disini bukan hanya mesra-mesra saja, bukan. Sebab, tujuan kita adalah untuk
pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi, kalau ada salah di tengah
jalan harus dibenahi sampai tuntas diakhirnya. Jadi, semuanya harus tuntas,
jangan ada yang sisa-sisa. Jangan ada lagi anggaran sudah habis tapi proyek
belum tuntas. Jangan lagi terjadi. Jadi, kita harus tuntas selama masa waktu
tahun anggaran tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, ketika Fatsey
diberikan kesempatan untuk bertanya kepada TOP-BU, kemudian menanyakan maksud
revitasasi budaya seperti apa yang dirancangkan oleh TOP-BU.
“Saya inginkan penjelasan, apa
yang sudah diberikan oleh pasangan Nomor Urut 2 kepada masyarakat, terutama
menyangkut dengan nilai-nilai adat yang ada, apakah merelokasi rumah-rumah adat
yang sudah ada ataukah melakukan pelantikan-pelantikan rehenchaf yang ada di
Kabupaten Bursel,” tanyanya.
Tagop menjawab bahwa apa yang
telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan memberikan penghargaan terhadap
adat dan budaya. Dimana, hari ini satu-satunya kabupaten di Maluku yang
memberikan insnetif bagi orang adat hanya Kabupaten Bursel. “Itulah penghargaan
kepada orang adat di Kabupaten Bursel, “ cetusnya.
Disamping itu, lanjutnya,
seluruh wilayah adat di Kabupaten Bursel ini telah diberikan statusnya sebagai
desa maupun dusun. Itulah yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kapasitas
masyarakat adat sehingga orang-orang adat ini bisa diakui sebagai masyarakat
Bursel.
“Ada program-program pemerintah
untuk bagaimana merelokasi masyarakat adat sehingga mereka tidak melakukan
sebuah proses pemindahan-pemindahan
dengan mewujudkan program Kawasan Adat Terpencil (KAT) dengan membangun
perumahan-perumahan KAT bagi masyarakat adat,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya lagi,
nantinya di Tahun depan pihaknya akan mengusulkan untuk menetapkan
kawasan-kawasan adat yang ada di Kabupaten Bursel ini, termasuk dengan
kelembagaan adat di Kabupaten Bursel ini di tahun 2016 nanti
Sedangkan Seleky menambahkan
bahwa terkait adat ini, untuk pemerintahan yang sekarang tidak perlu diragukan
lagi karena semua sudah dilakukan, termasuk pembentukan sanggar-sangar yang
sekarang ini sedang dikelolah untuk budaya yang ditanyai oleh pasangan nomor
urut 1 tadi.
Selanjutnya Tagop yang
diberikan kesempatan untuk melemparkan pertanyaan kepada HIKMAT bertanya bahwa
apabila pasangan nomor urut 1 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bursel nanti, bagaimana korelasi hubungan pemerintah pusat dan daerah
dalam kerangka implementasi visi dan misi dengan program Nawacita dan Tripologi
pembangunan yang menjadi pembangunan yang ada sekarang.
Terkait itu, Fatsey pun tak
fokus dan meminta Tagop untuk mengulangi pertanyaan tersebut dan baru dijawab
oleh Fatsey. Menurut Fatsey, bagaimana membangun hubungan komunikasi dengan
pemerintah pusat, yaitu dengan tujuan bagaimana membangun masyarakat demi
tercapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Disisi yang lain, bagaimana
meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga berkeadilan dan bermartabat.
Lesnussa pun menambahkan,
hubungan pemerintah pusat dan daerah sudah diatur dengan udang-undang. Kita
tinggal melaksanakannya saja. Bagaimana caranya adalah inisiatif kepala daerah
untuk melakukkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Saya pikir tidak ada yang
terlalu sulit di negeri ini, di negara ini. Tidak ada hal yang terlalu sulit di
negara republik indonesia ini yang tidak bisa kita lakukan, yang penting ada
kewenangan yang diberikan kepada kami dan kami bisa laukan itu lebih dari yang
lain. Dimana yang sulit. Jadi, koordinasi dengan pemerintah pusat dalam kaitan
dengan kepentingan masyarakat itu bisa kita lakukan. Hal-hal yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti kartu pintar, kartu sehat dan
lain-lain itu bisa kita lanjutkan itu disini sampai tuntas. Sebab, segala
sesuatu itu kita lakukan harus sampai tuntas dan tidak bisa setengah-setengah,”
ungkapnya.
Sementara itu pada sesi
perdebatan Lesnussa mengajukan pertanyaan kepada TOP-BU tentang masalah
pergantian tanaman yang ditebang untuk kepentingan umum, tetapi tidak dikenakan
biaya ganti rugi.
“Yang menjadi pertanyaan kami
adalah setiap tanaman, pohon kepala yang jatuh atau sengaja ditumbangkan untuk
pembuatan jalan yang terjadi di Pasir Putih kurang lebih ada 2.000 pohon
tumbang dan dikatakan tidak ada dana untuk membayar itu. Apakah benar seperti
itu, sebab di Papua setiap pohon kelapa yang jatuh pemerintah bayar. Yang ingin
kami tanyakan, apakah Papua NKRI, Bursel tidak kah? Kenapa di Bursel pohon
tumbang begitu banyak tapi tidak pernah dibayar oleh pemerintah yang ada
sekarang?,” tanyanya.
Menjawab itu, Tagop mengataka di
Papua dan di Bursel bedah. Di Papua mendapat dana otonomi khusus, di Bursel
tidak ada. Sementara di dalam aturan, setiap pembebasan lahan untuk kepentingan
umum seperti jalan tidak ada ganti ruginya. Apabila digunakan untuk fasilitas
pemerintah, ada ganti ruginya. Tetapi, untuk daerah perkotaan dalam rangka
pengembangan kota, kelapa-kepala yang jatuh diganti.
“Kalau Bapak Anthon menyampaikan
bahwa ada banyak anggaran yang masuk di daerah, saya mau tahu itu berapa
banyak, Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 itu
berapa banyak supaya kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan suatu
pemahaman kepada masyarakat dengan jujur. Jangan sampai hanya Rp 200 milyar,
dikatakan Rp. 1 triliun, pencuri uang dari mana? Iakan, ini yang jadi masalah.
Kita di Maluku bedah dengan di Papua dan Bapak Anthon bawa Papua di Bursel
tidak mungkin orang Bursel jadi Papua. Sebab, pemerintahan di Papua di dukung
oleh Otonomi Khusus,” tuturnya.
Menanggapi jawaban Tagop itu,
Lesnussa mengatakan bahwa 2.000 batang kepala yang jatuh, kalau di hitung per
ton tiap tahun itu sudah berapa banyak penderitaan masyarakat karena hak dan
penghasilannya terabaikan dengan begitu saja tanpa ada perhatian sedikit pun
dari pemerintah yang berkuasa saat ini. Di Papua lain, disini lain karena di
Papua ada otonomi khusus, tetapi otonomi khusus bukan untuk penggantian hal-hal
seperti ini, sebab otonomi khusus untuk pendidikan dan kesehatan, bukan untuk
penggantian batang kepala ini.
“Jadi, anggaran di Kabupaten
Bursel kami tidak tahu, sebab yang tahu adalah penguasa sekarang. Tapi, satu
hal yang saya mau sampaikan bahwa anggaran yang telah turun selama ini bila
kita banding dengan keadaan yang saat ini saya lihat belum sebanding dengan
penyediaan anggaran yang dikeluarkan,” paparnya.
Terkait tanggapan itu, Tagop
pun menambahkan, bahwa pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat
dan masyarakat sudah mengiklaskan. Tetapi yang masih bermasalah itu ada
orang-orang yang ditunggangi oleh orang-orang tertentu untuk melakukan
provokasi untuk melakukan pergantian, itu yang jadi masalah.
“Sebenarnya tidak ada masalah,
buktinya jalan sudah digunakan, walaupun jalan itu masih difungsikan. Kita tahu
ada pagu anggaran untuk pembangunan di Bursel ini 72 persen lebih, silahkan
tanya kepada 20 anggota DPRD Bursel dan anggaran itu ketika kita pertama kali
masuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati baru 197 miliar, bukan seperti di Papua
yang sudah triliunan rupiah. Pak Anthon jadi Sekda itu triliuan, tapi kalau Pak
Anthon katakan bahwa lima tahun lalu Pak Anthon lihat seperti ini, mungkin Bapak Anthon tidur saja kapa, sebab sudah
berkembang dan ada perubahan-perubahan. Saya harus menyampaikan ini jangan
sampai adda persepsi negatif,” bebernya.
Sementara itu, Tagop dalam
pertanyaannya kepada HIKMAT meminta untuk pasangan ini menggambarkan tentang
program MDGs yang sementara menjadi tanggung jawab pemerintah secara nasional
dan harus diselesaikan tahun 2016 dan bagaimana korelasi-korelasi antara
pemerintah pusat dan daerah.
“Saya harus tegaskan ini agar
ada ketegasan bahwa apa pun pemerintah daerah, kita punya ketergantungan dengan
pemerintah pusat, tanpa pemerintah pusat kita tidak bisa melakukan segala
sesuatu dan itu harus diimpelemntasikan di dalam kerangka MDGs,” paparnya.
Terkait itu, Lesnussa mengaku
bahwa masalah MDGS itu adalah masalah kesehatan. Masalah dimana masyarakat bisa
mencapai kesehatan yang maksimal. Jadi pemerintah pusat mengupayakan agar
masyarakat yang ada di daerah-daerah hidup dalam keadaan sehat, bisa
berkativitas dan melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan. Itulah di bidang
kesehatan dan juga pendapatan mereka. Dimana, akan ada upaya-upaya pemerintah
untuk memberikan stimulan atau bantuan-bantuan lain untuk meningkatkan
kepedulian atau daya masyarakat itu sehingga dia bisa berdaya untuk bisa
melakukan pembangunan diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya.
Menanggapi, jawaban tersebut, Tagop
mengaku bahwa apa yang disampaikan oleh pasangan Nomor Urut 1 dianggab sudah
cukup, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan sehingga juga memberikan
wawasan kepada semua pihak.
“Dimana, dalam kerangka
menjalankan program MDGS oleh pemerintah pusat, itu ppemerintah telah
memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuka akses kesehatan
untuk semua masyarakat di Bursel ini dan itu telah menjadi tanggung jawab
bersama kita bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang
kesehatan maupun infrastruktur dan sarana prasarananya pemerintah telah
mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk membangun kesehatan,” katanya.
Disamping membangun kesehatan, katanya,
tetapi juga membangun pendidikan, sebab masyarakat yang cerdas adalah
masyarakat yang mampu menjaga kesehatannya. Kemudian juga, pemerintah juga
membuka akses bagi pertumbuhan ekonomi-ekonomi baru di tengah-tengah masyarakat
dengan melakukan berbagai upaya-upaya di tengah-tengah masyarakat sehingga
masyarakat bisa meningkatkan ekonomi baru yang dapat membuat mereka menjadi
mandiri dalam rangka membiayai kehidupannya dan dalam rangka untuk mendapatb
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Lesnussa pun mengatakan, untuk
itulah pemerintah pusat dan daerah hadir untuk mensejahterakan masyarakat dan
kalau itu sudah dilakukan, maka masyarakat pasti sehat, pasti mandiri, pasti
berdaya dan bisa melakukan apa saja bagi kehidupan mereka yang lebih baik.
“Selain, fasilitas-fasilitas
kesehatan yang sudah dibangun, tetapi jangan lupa, yang lebih inti adalah
tenaga perawat dan dokter untuk meningkatkan kesehatan, tidak bisa lepas dari
tenaga perawat dan dokter dan untuk itu harus diusahakan untuk memenuhi
tenaga-tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang telah
dibangun,” ucapnya.
Fatsey pun menambahkan, bahwa hubungan
antara pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat,
terutama di bidang kesehatan, yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada
di kabupaten atau daerah ini dengan melakukan koordinasi lebih untuk tercapainya
kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan, dalam sesi Closing
Statment, Tagop mengajak agar semua pihak berfikir positif untuk membangun
Bursel ke arah yang lebih baik.
“Mari kita berfikir untuk
kabupaten Bursel kedepan sehingga apa yang harus kita lanjutkan dalam
pembangunan ini harus menjadi tanggung jawab bersama kita kedepan. Yang
terpenting lagi, pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memilih siapa itu
orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas,” pintanya.
Ayub
pun berkumandang dengan sebuah syair yang mengajak semua elemen masyarakat
bersama pemerintah untuk memberantas kemiskinan, kebodohan dan menghancurkan
keterbelakangan serta melanjutkan pembangunan ini demi masyarakat Buru Selatan
yang lebih baik.
Sedangkan, Fatsey dalam closing
statment mengaku akan memprioritaskan anak daerah dalam pemerintahannya.
“Kami pasangan HIKMAT datang
untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di daerah ini, mengedepankan dan
memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dan memprioritaskan putra
daerah dan kami akan melakukan pembangunan yang lebih baik demi kesejahteraan
masyarakat,” tuturnya.
Lesnussa
pun menambahkan bahwa pasangan Hikmat datang untuk memberantas tuli, alias
tidak ada signal Handphone, kami akan membangun tower-tower supaya masyarkat bisa
berhubungan satu sama lain, yang kedua membuat masyarakat tidak buta, yang
tadinya gelap menjadi terang dimalam hari, dan yang ketiga supaya masyarakat
jangan pincang artinya jalan harus bagus, sehingga kendarahan bisa lancar dengan
baik,” tuturnya (SBS-01)
إرسال تعليق
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!