Krisis Anggaran, Bawaslu Dukung Panwaslu Bursel Tunda Pilkada

Ambon - Panwaslu Bursel meng­anggap anggaran pengawa­san yang diku­curkan oleh Pemkab Bursel tidak mencu­kupi. Bahkan Rp 500 juta yang telah ditetapkan dalam APBD-P juga hanya bisa mem­biayai gaji dan opera­sional pilkada hingga bulan November mendatang.

Akibatnya Panwaslu meng­an­cam untuk mengeluarkan reko­mendasi menunda taha­pan pilka­da hingga tahun 2017 agar pem­kab setempat bisa benar-benar siap dari sisi anggaran.  Ancaman Panwas­lu Bursel sangat didukung oleh Bawaslu Maluku.

Komisioner Bawaslu Ma­luku, Abdullah Ely kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (31/10) me­ngatakan memang harus ada sikap yang tegas mengenai per­soalan anggaran penga­wasan di Bursel dan hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja.

“Wacana untuk penundaan pilkda ini sebenarnya sah-sah saja karena jika tidak ada anggaran maka peng­awasan tidak bisa berjalan,” katanya.

Dijelaskan, Bawaslu Ma­luku secara formal maupun non formal telah meng­komunikasikan terkait kebu­tuhan anggaran ini terhadap pemkab setempat mengenai persoa­lan ini namun hingga sekarang belum ada respon padahal dibulan ini seluruh struktur Panwaslu di Bursel tidak lagi mendapatkan gaji maka harus ada sikap yang jelas mengenai persoalan ini,” ujarnya

Ely mengaku Bawaslu Malu­ku sendiri sementara menung­gu respon dari surat yang telah dilayangkan ke Bawaslu RI dan Mendagri terkait kekurangan anggaran pilkada ini.

“Namun jka  waktu dekat belum ada respon, maka Ba­was­lu Maluku rencananya akan langsung ke Jakarta un­tuk mengkonsultasikan­nya dengan Bawaslu RI. Kondisi ini, sudah masuk tahap yang rawan karena tidak mungkin proses pentahapan pilkada ber­jalan tanpa sebuah peng­awasan karena kalau tahapan tetap berjalan sama saja de­ngan melanggar aturan dalam peraturan perundangan. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya dalam minggu ini, apakah memang harus ditun­da atau ada langkah-langkah tengah yang harus diambil,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, krisis anggaran kini menimpa Panwaslu Bursel, sehingga tak lagi dapat melakukan pe­ngawasan. Akibatnya perhe­la­tan Pilkada Bursel diambang penundaan.

Panwaslu Bursel bahkan akan mengusulkan ke Ba­waslu Maluku agar pelak­sanaan Pilkada kabupaten tersebut ditunda ke tahun 2017.

“Kita akan usulkan ke Bawaslu Maluku agar pilkada ini ditunda sampai dengan tahun 2017 sehi­ngga pemkab juga benar-benar siap,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Bursel, Siyusuf Solissa kepada warta­wan di Namrole, Jumat (30/10).

Solissa yang didampingi dua komisioner Panwaslu lainnya, Jusri Lesilawang dan Hasim Souwakil serta seluruh anggota Panwascam menga­ku, pemkab selalu beralasan mengalami keterbatasan ang­garan untuk mengakomodir ke­butuhan anggaran penga­wasan

“Pemkab beralasan penda­naan belum bisa karena keterbatasan dana, sehingga menurut kami jika ditunda sampai dengan tahun 2017 mungkin akan lebih efektif dalam kesiapan-kesiapan selu­ruh jajaran penyele­ng­gara,” ungkapnya. (Siwa5)