Sengketa Batas Buru dan Bursel akan Diselesaikan Kemendagri

Ambon - Desa Waihotong Kecamatan Kepala Madang Kabupaten Bursel yang menjadi objek sengketa perbatasan antara Buru dan Bursel, akan diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini dikarenakan masih menunggu Kemendagri untuk mengkaji kembali sengketa perbatasan itu langsung di desa bersangkutan. Meski begitu, warga desa Waihotong  telah menyatakan sikap harga mati warga Bursel.

“Dari Kemendagri ingin untuk mengakaji ulang. Kali ini mereka ingin langsung ke Desa Waihotong untuk lebih memperjelas status kedua kabupaten yang bersengketa agar hasil kajian mereka tidak salah,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Hamin Bin Taher kepada masyarakat di Kecamatan Kapala Madang, saat dialog publik dengan masyarakat setempat Kamis (5/11).

Dikatakan, masalah wilayah perbatasan ini pun sudah dibahas antara pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dengan Biro Pemerintah Maluku. Sehingga ia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir, karena masalah ini tetap akan terselesaikan tanpa merugikan masyarakat.

“Kami berharap masyarakat bisa bersabar, karena wilayah perbatasan ini sudah kami bicarakan dengan Kemendagri. Malah kata Taher, ketika laporan sampai di Mendagri, Pemprov diminta ke Jakarta  untuk membahasnya,” kata Taher.

Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff kepada masyarakat meminta, agar apapun yang menjadi putusan dalam sengketa perbatasan ini masyarakat harus utamakan keamanan.

Ia juga meminta langsung kepada Bupati Bursel dan Bupati Buru untuk tidak memilah - milah dan harus jaga stabilitas keamanan, bersama-sama bergandeng tangan perhatikan masyarakat Desa Waihotong.

“Saya minta agar benar-benar kedua bupati jangan terpancing dengan keadaan, tetap jaga stabilitas keamanan itu yang penting. Baik Bupati Buru maupun Bursel harus dapat memperhatikan desa tersebut, tidak usah permasalahkan masuk wilayah mana,” tandasnya.

Gubernur juga berharap, agar kedua kabupaten dapat mengutamakan masalah kesejahteraan masyarkat daripada masalah perbatasan.

“Utamakan kesejahteraan masyarakat jangan lihat pada masalah perbatasan, karena yang lebih penting sekarang ini ialah bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera,” ingat Gubernur. (Siwa5)