Gaji Belum Diterima, PTT Palang Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Bursel

Namrole, SBS.

Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) di palang oleh puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejak Kamis (24/03) hingga Sabtu (26/03).

Pantauan Suara Buru Selatan, Sabtu (26/03) sekitar pukul 11.00 WIT, bangunan kantor yang berlokasi di Kilo Meter III Namrole dan dipimpin oleh Rony Lesnussa selaku Kadis itu masih saja terpalang oleh sejumlah kayu dan tripleks yang bertuliskan ‘Bayar PTT pung Gaji, TTD PTT’ dan ‘Berani Buka Nanti Lihat Saja’.

Akibat dari proses pemalangan itu, kantor tersebut sepi aktivitas. Sejumlah pegawai, baik PNS maupun PTT yang datang berkantor langsung kembali pulang ketika melihat kantor mereka dalam kondisi tersebut. Bahkan, ratusan PTT dan PNS yang mengetahui kantor mereka telah di palang sejak hari Kamis (24/03) pun memilih tak masuk kantor pada hari Sabtu (26/03).

Salah satu PTT yang baru masuk kantor sekitar pukul 11.10 WIT pun mengaku kaget melihat hal itu, namun dirinya mengaku tak begitu tahu persis persoalan yang menyebabkan aksi pemalangan tersebut.

“Saya kurang tahu, sebab saya juga baru masuk kantor,” kata PTT yang terlihat memegang kunci kantor tersebut sambil membuka pintu belakang kantor.

PTT yang terkesan tak mau membahas lebih jauh masalah pemalangan tersebut pun enggan berkomentar lebih jauh terkait jumlah gaji PTT yang belum dibayarkan kepada mereka.

“Tidak tahu lagi,” kata PTT tersebut menghindari pertanyaan lanjut Suara Buru Selatan.

Sementara itu, sejumlah PTT lain yang berhasil dihubungi Suara Buru Selatan mengaku bahwa gaji mereka sejak bulan Januari – Maret 2016 belum diterima dan hal itu menjadi penyebab dilakukannya aksi pemalangan itu.

“Pemalangan yang dilakukan oleh sejumlah teman-teman PTT itu karena gaji PTT selama tiga bulan belum dibayarkan kepada PTT sampai saat ini dan hal itu menjadi pemicuh dilakukannya pemalangan sejak hari Kamis hingga Sabtu seperti yang bisa dilihat langsung,” kata salah satu PTT yang enggan namanya dipublikasi.

PTT ini mengaku bahwa akibat dari aksi pemalangan itu, kantor tersebut pun terlihat sunyi dan tak ada pegawai yang masuk untuk melaksanakan tugas seperti biasanya.

“Kantor sunyi, pegawai yang datang langsung pulang karena tidak ada aktivitas kantor,” paparnya.

Di tempat terpisah, seorang PTT lainnya yang juga meminta namanya tak dipublikasi mengaku bahwa pihaknya kesal dengan Kepala Dinsosnakertrans Rony Lesnussa maupun Bendahara Dinsosnakertrans Poly Titawael yang hingga kini belum membayar gaji honor mereka sebanyak tiga bulan.

“Bagaimana aksi pemalangan ini tidak dilakukan, gaji honor kami selama tiga bulan belum dibayarkan oleh Bendahara dan Kadis juga tidak pernah memberikan penjelasan tentang alasan apa sehingga gaji kami belum dibayarkan,” kata PTT ini.

Bahkan, lanjutnya, sejumlah PTT pun telah mendatangi Bendahara ketika diketahui Bendahara telah tiba di Namrole, tetapi tak ada jawaban pasti yang diberikan kepada kami.

“Kami sudah mendatangi Bendahara, tetapi jawaban yang diberikan kepada kami terkesan mengada-ngada. Sebab, katanya tunggu Kadis balik dari luar daerah. Kami tak terima dengan jawaban seperti itu sehingga aksi pemalangan menjadi satu-satunya solusi,” paparnya.

Lebih jauh, PTT ini pun menduga bahwa gaji mereka telah digunakan oleh Kadis dan Bendahara untuk hal lain yang bukan peruntukkannya.

“Kami menduga gaji kami sudah digunakan oleh Kadis dan Bendahara untuk jalan-jalan keluar daerah. Sebab, Bendahara baru tiba di Namrole, sedangkan Kadis masih diluar daerah,” tudingnya.

Sementara itu, Bendahara Dinsosnakertrans Kabupaten Bursel, Poly Titawael yang dihubungi via pesan singkatnya perihal kejadian dan tudingan PTT tersebut mengaku bahwa pembayaran gaji PTT itu memang belum dibayarkan lantaran pihaknya belum melakukan proses pencairan gaji PTT hingga saat ini.

“Saya Bendahara Sosial, untuk gaji PTT, belum ada permintaan/pencairan. Masih utuh 12 bulan. Keputusan dan persetujuan tidak pada Bendahara. Semua kewenangan ada di Kadis. Tolong dikonfirmasikan pada Kadis,” kata Titawael kepada Suara Buru Selatan via pesan singkatnya, Sabtu (26/03).

 Lebih lanjut via telepon selulernya, Minggu (27/03), Titawael mengaku bahwa alasan pihaknya belum melakukan permintaan pencairan gaji PTT dari pihak Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bursel hingga saat ini, lantaran jumlah PTT yang ada di Dinsosnakertrans Kabupaten Bursel telah membludak dan banyak yang tak terakomodir di dalam DPA Dinsosnakertrans Kabupaten Bursel.

“Sesuai DPA, jumlah PTT itu hanya 74 orang, tetapi saat ini sudah melampaui jauh yakni mencapai 120 orang. Dimana, ada yang sudah dipecat, tetapi masuk lagi dan ada yang baru masuk Tahun ini juga. Tetapi, anggaran yang ada di DPA itu hanya Rp. 67 juta/per bulan untuk 74 orang PTT sehingga Kadis mengambil kebijakan untuk menunda proses pembayaran gaji PTT tersebut,” terangnya.

Bahkan, lanjut Titawael, pihaknya cukup kaget dengan banyaknya PTT yang baru masuk itu sehingga Kadis pun berencana untuk melakukan rapat untuk mempertanyakan mereka, siapa yang merekomendasikan mereka masuk di Dinsosnakertrans Kabupaten Bursel.

“Nanti Rapat baru ditanyakan langsung kepada mereka, siapa yang rekomendasikan mereka masuk di Dinsosnakertrans. Sebab, jumlah PTT yang sudah melampaui sebanyak ini tidak mungkin kami pencuri untuk membayar mereka, sebab itu juga salah,” paparnya.

Sementara itu, Rony Lesnussa selaku Kadis yang dihubungi Suara Buru Selatan via telepon selulernya ternyata tak bisa dihubungi. Pesan singkat yang dikirimkan kepadanya pun tak dibalas. (SBS-01)