Fraksi Gerindra DPRD Bursel Walk Out Dari Paripurna LKPJ AMJ

Namrole, SBS.

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan(Bursel) memilih untuk bertindak walk out dari ruang Sidang Paripurna Penyerahan Rekomendasi Laporan Kerjapertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ)Bupati Kabupaten Bursel periode 2011-2016, Sabtu (21/5).

Langkah walk out itu dilakukan diselah-selah aksi interupsi sejumlah  wakil rakyat yang turut mewarnai Paripurna tersebut.

Bahkan, langkah Walk Out Fraksi Partai Besutan Prabowo Subianto itu dilakukan sebelum Wakil Bupati Kabupaten Bursel, Buce Ayub Seleky diberikan kesempatan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bursel Gerson  Eliezer Selsily selaku pimpinan sidang memberikan kesempatan.

Dimana, saat itu Ketua Fraksi Partai Gartai Gerindra Adjadad Makassar mengintruksikan Sekretaris Fraksi Faisal Sowakil dan Anggota Fraksi Maruf Solissa, untuk walk out meninggalkan ruang Sidang Paripurna Penyerahan Rekomendasi LKPJ AMJ Bupati Bursel periode 2011-2016, lantaran menilai Paripurna LKPJ AMJ yang sementara dilaksanakan maupun maupun Paripurna Istimewa yang akan dilaksanakan pada waktu berbarengan, terkesan dipaksakan.

“Kita semua memahami substansi dari paripurna ini, ialah untuk penyerahan rekomendasi, oleh sebab itu yang kami persoalkan adalah poin-poin rekomendasi yang menjadi program pemerintah ini. Ini paripurna istimewa yang digelar apabila pimpinan mengambil keputusan. Persoalan ini menjadi sedikit mengusik, ini akibat soal waktu pelaksanaan yang digunakan dengan tidak memperhitungkan kondisi-kondisi lain, capek dan kondisi yang tidak diawali dengan rembuk bersama,” kata Makassar.

Lanjut Adjadad, sesungguhnya, selaku wakil rakyat dirinya  tidak berani bicara atas nama fraksi karena DPRD sudah melalui proses itu melalui pansus.

“Tetapi dalam paripurna teman-teman berbicara atas nama fraksi, maka kami juga terpaksa berbicara atas nama fraksi.  Sedangkan, dalam satu undangan yang diundang dan dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan, yaitu penyerahan rekomendasi LPKJ AMJ pukul 20.00 WIT ( 8 malam-red)  juga undangan untuk penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga dilaksanakan pukul 8, dari sisi undangan saja sudah membingungkan,” tandasnya.

Ketika pihaknya mendapat kedua undangan, tambah Makassar, pihaknya  sangat membutuhkan rapat kordinasi khusus untuk meluruskan hal itu.

“Undangan yang pertama untuk menyerahkan rekomendasi LKPJ AMJ Bupati Bursel periode 2011-2016.  Apakah DPRD kita belah menjadi dua, Ketua pimpin satu paripurna, Wakil Ketua pimpin satu paripurna agar dapat berjalan dalam waktu yang bersamaan,” ujarnya.

Di sisi lain, tambahnya, bahwa ketika kita tadi membicarakan paripurna tolong dipahami bahwa itu adalah hajatan daerah. Oleh karena itu, kita harus duduk rapat bersama untuk kita kordinasikan, dan tanpa ada kordinasi kemudian pimpinan melayangkan undangan untuk menghadiri dua paripurna bersamaan dalam waktu yang sama.

“Sebab sangat penting bagi kami, untuk mengoreksi poin-poin yang akan direkomendasi dalam rekomendasi LKPJ AMJ yang akan diserahkan kepada Bupati,” paparnya.

Lanjutnya lagi, kembali pada substansi paripurna  Atas nama Fraksi, pihaknya merasa terganggu dengan poin yang dirancang, benar adanya, tetapi justru melimpahkan kepercayaan kepada Wakil Ketua sebagai Wakil Ketua pansus dan Wakil Ketua DPRD untuk merancang, lalu kita duduk bersama untuk mengondok.

“Yang sangat saya sayangkan, tahap pengodokan itu yang tidak dilalui, tetapi kemudian beralih menjadi urusan fraksi. Mestinya tetap menjadi urusan Pansus, lalu kemudian pansus menyerahkan kepada lembaga paripurna ini untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,” katanya.

Menurutnya, sebagai anggota DPRD, ada salah satu poin yang secara politik tidak bias dipertanggungjawabkan oleh pihaknya sebagai anggota DPRD adalah poin yang sama sekali tidak dibahas, dibicarakan, disinggung dalam LKPJ AMJ ini. Oleh sebab itu, bila tetap dipaksakan untuk tetap diteruskan rumusan yang ada untuk tetap dijadikan rekomendasi DPRD.

Salah satu poin dalam rumusan rekomendasi LKPJ AMJ yakni terkait penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kemudian terjadi penertiban standar pembangunan di jalan protokol. Yang menjadi pertanyaan pihaknya, jalan protokol Namrole itu di sebelah mana, karena jalan protokol belum ditetapkan.

“Yang saya khawatirkan, tiba-tiba terjadi penggusuran rumah-rumah rakyat yang menurut standar pembangunan di jalan ptorokol itu di gusur, lalu Fraksi Gerindra juga turut bertanggung jawab. Oleh karena itu, terhadap rekomendasi yang ada dan kedua undangan paripurna yang disampaikan untuk digelar dalam waktu yang sama, kita dari Fraksi Gerindra menyatakan sikap politik tidak turut mensahkan poin-poin yang ada, atau poin-poin yang tidak termasuk di dalam pembahasan Pansus,” bebernya.

Selain itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bursel ini mengemukakan bahwa ada hal-hal yang krusial, seperti pembebasan lahan dan lainnya.

“Pimpinan, apa lupa, yang kita undang itu Sekda soal pembebasan lahan, Kadis PU soal proyek multiyears, Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kalau kita mau bicara, itulah yang harus kita kedepankan karena ada kaitannya dengan LKPJ AMJ,” paparnya.

Sekali lagi, tambah, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Hikmat ini mengatakan bahwa agar para peserta Paripurna tidak merasa terganggu, Fraksi Gerindra bersikap secara politik paripurna yang digelar untuk menyerahkan rekomendasi hai ini kita lalui tanpa rembuk bersama, kedua undangan untuk penetapan yang tidak dilalui tidak melalui koordinasi lintas pimpinan dan anggota-anggota DPRD atau pimpinan dengan pimpinan lintas fraksi di DPRD.

“Oleh karena itu, terhadap kedua paripurna kami dari fraksi menyatakan sikap Walk Out dan tidak turut serta didalam kedua paripurna, karena hemat politik kami terkesan dipaksakan untuk paripurna ini tetap digelar, karena tanpa melalui kordinasi. Padahal ini sebuah lembaga yang menurut teman-teman punya wibawa dan marwa. Kepada anggota-anggota Fraksi saya intruksikan untuk meninggalkan ruangan , mudah-mudahan paripurna ini berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, sebelum Fraksi Gerindra bersikap walk out dari paripurna ini, kader PPP yang juga anggota DPRD Kabupaten Bursel, Masruddin Solissa pun sempat angkat kaki keluar dari ruangan Paripurna lantaran pihaknya meminta agar Sidang Paripurna tersebut di skors karena tidak memungkinkan dan terkesan dipaksanakan, tetapi ada sejumlah anggota DPRD lain yang kemudian mengintruksi sikap kader PPP yang harusnya mendukung pemerintahan Bupati Tagop Sudarsono Solissa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky itu, mengingat PPP merupakan Parpol Pengusung pasangan Inchumbent yang kembali terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kedua.

Tetapi, memang Masruddin yang sempat diisukan akan di-PAK-an oleh PPP sejak masa kampanye beberapa waktu lalu tidak memiliki respek yang baik terhadap pasangan TOP-BU dan bahkan terkesan lebih mendukung pasangan Rivay Fatsey-Anthon Lesnussa (HIKMAT).

“Saya merasa disolimi oleh Pimpinan. Oleh karena itu Paripurna malam ini tidak jelas dan kita butuh diskusi,” kata Masruddin.

Tetapi, apa yang disampaikan oleh Masruddin kurang ditanggapi oleh pimpinan sidang dan bahkan diinterupsi oleh sejumlah wakil rakyat lainnya yang tak setuju dengan statment Masruddin yang kasar dalam forum terhormat itu.

Akibatnya, Masruddin pun keluar meninggalkan ruangan Paripurna tersebut. Tetapi Paripurna itu teetap dilanjutkan tanpa kehadiran Masruddin. Namun, nampaknya Masruddin tidak konsisten dengan sikapnya untuk meninggalkan forum terhormat itu, sebab kurang lebih lima menit kemudian, Masruddin pun nampak kembali masuk ruangan Paripurna untuk mengikuti proses Paripurna lanjutan. (SBS-03)