Baru Tiga Bulan, KM Tanjung Batu Peka Kini Rusak

Namrole, SBS

KM Tanjung Batu Peka baru diuji coba oleh Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulissa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky, Selasa, 22 Maret 2016 lalu.

Kapal yang baru dioperasikan selama tiga bulan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel, dibawah komando Siradjan Tomnussa sebagai Kadis itu sudah mengalami kerusakan.

Akibatnya, kapal senilai Rp. 3,4 miliar bantuan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal di Tahun 2015 yang dibuat oleh PT Krakatau Shipyard dengan berbahan Fiberglass Reinforced Plastik itu pun tak bisa digunakan dalam beberapa minggu terakhir.

“Iya, mesinnya sementara rusak dan tak bisa dioperasikan untuk melayani kebutuhan Pemda kemana-mana,” kata Nakhoda KM Tanjung Batu Peka, Abu Tasidjawa kepada Suara Buru Selatan di kediamannya, Senin (27/6).

Tasidjawa menjelaskan, kerusakan tersebut telah terjadi sejak pertengahan bulan Juni lalu. Dimana, saat itu dirinya baru selesai melakukan Cleaning tangki mesin kapal di Dermaga Pelabuhan Namrole.

Usai proses Cleaning itu, Tasidjawa pun kemudian memindahkan kapal dari sisi kiri dermaga ke sisi kanan dermaga untuk dilabuhkan, tetapi dalam proses pemindahan itu, salah satu mesin pun mati dan akhirnya hanya menggunakan satu buah mesin saja untuk memindahkan dan melabuhkan kapal tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, selaku Nakhoda kapal, dirinya tidak memiliki keahlian teknis tentang mesin kapal. Olehnya itu, dibutuhkan seorang operator mesin guna melakukan perawatan terhadap mesin kapal.

“Saya hanya bisa melakukan Cleaning. Sebab, ditakutkan ada air dan lumut yang mengendap di dalam tanki mesin. Tetapi, lebihnya itu harus ada seorang teknisi mesin. Tetapi, sampai saat ini tidak ada,” paparnya.

Tasidjawa mengaku bahwa sejak diuji coba hingga saat ini, operasional KM Tanjung Kabat baru sebatas melayani kebutuhan Pemda Kabupaten Bursel semata dan belum melayani penumpang sesuai yang direncanakan.

“Selama ini hanya melayani Pemda saja. Jadi, kalau Pemda pakai, BBM-nya dari Bagian Umum Setda Kabupaten Bursel. Sedangkan, kalau kami Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel yang pakai, maka BBM-nya juga dari Dinas Perhubungan,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan kerusakan kapal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel, Siradjan Tomnussa yang dikonfirmasi via telepon selulernya tak bisa dihubungi. Sejumlah pesan singkat yang dikirimkan pun tak dibalas oleh Tomnussa.

Untuk diketahui, KM Tanjung Batu Peka merupakan kapal penumpang bantuan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal di Tahun 2015 kemarin kepada Pemerintah Kabupaten Bursel.

Pembuatan kapal tersebut menelan anggaran Rp 3,4 miliar dari APBN tahun 2015. Kapal yang dibangun PT Krakatau Shipyard itu berbahan Fiberglass Reinforced Plastik. Panjang keseluruhan kapal 18,10 meter, lebar 4 meter dan tinggi geladak 1,70 meter. Mesin berkuatan 2x340 HP Commins 6LTAA dengan kapasitas 50 penumpang ditambah nahkoda dan kru kapal sekitar 60 orang. 

Senin (27/6) lalu, Tagop dan Buce melakukan uji coba Kapal itu dengan dinakhodai oleh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel, Abu Tasidjawa dengan melakukan perjalanan dari Dermaga Pelabuhan Namrole hingga laut Desa Wamsisi dan kembali lagi ke Dermaga Pelabuhan Namrole selama kurang lebih 20 menit.

Turut serta dalam uji coba itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel Siradjan Tomnussa, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bursel Nus Seleky dan sejumlah staf perhubungan serta sejumlah rombongan lainnya.

Diselah-selah uji coba tersebut, Tagop maupun Buce tak hanya meninjau berbagai sisi kapal tersebut dengan kelengkapannya, tetapi Bupati dan Wakil Bupati yang kembali terpilih dalam pesta demokrasi 9 Desember 2015 itu turut mengambil alih kendali kapal tersebut dari nakhoda kapal selama beberapa menit secara bergantian.

Tagop sepanjang perjalanan uji coba kapal tersebut mengaku sangat bergembira atas bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta Kementerian Perhubungan tersebut.

“Kami juga telah melayangkan surat ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat. Dimana, Kementerian PDT atas rekomendasi Kementerian Perhubungan telah membantu kami sehingga kami pun mendapatkan bantuan kapal ini,” kata Tagop.

Lebih lanjut, Solissa menjelaskan bahwa kapal penumpang tersebut direncanakan akan melayari sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Bursel, yakni dari Kecamatan Namrole, Kecamatan Leksula hingga Kecamatan Kepala Madan.

“Rute yang direncanakan itu dari Namrole, Leksula hingga Kepala Madan. Tetapi, pada musim-musim tertentu pun bisa ke Ambon karena kapal ini memungkinkan untuk bisa ke Ambon,” terangnya.

Sebab, menurut Tagop, kapal tersebut tidak hanya untuk melayani masyarakat saja, tetapi akan pula digunakan sewaktu-waktu untuk memperlancar urusan pemerintahan.

“Pengoperasian kapal ini sebagai angkutan bagi masyarakat dan juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal kepentingan kunjungan kerja dan hal-hal lainnya,” tandasnya.

Terkait pengoperasiannya itu, Pemerintah Kabupaten Bursel, katanya telah menganggarkan sejumlah anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel yang dikomandani oleh Siradjan Tomnussa untuk membiayai pemeliharaan kapal itu. Namun, kedepan akan diupayakan agar kapal ini dapat dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT. Bipolo Gidin yang juga telah mengelola Feri Tanjung Kabat sejak beberapa tahun lalu.

“Untuk pengoperasiannya, nanti Pemerintah Kabupaten akan memberikan subsidi. Sementara ini masih dikelola oleh Dinas Perhubungan untuk pemeliharaannya sambil kita nantinya coba melakukan kerja sama dengan Perusahaan Daerah. Jadi, akan kita berdayakan perusahaan daerah untuk mengelolahnya secara profesional,” tutur mantan Kepala BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Bursel itu.

Sementara itu, Tomnussa kepada Suara Buru Selatan mengaku bahwa hingga saat ini Kapal itu masih dikelola pihaknya dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel pun selalu siap untuk mengelola kapal yang telah diperjuangkan oleh pihaknya dengan susah payah itu.

“Kalau memang pak bupati menghendaki agar dikelola oleh Perhubungan ya dikelola oleh Perhubungan. Tapi, kalau Pak Bupati menghendaki untuk dikelola oleh Perusahaan Daerah, ya nanti akan dibicarakan. Kapal ini didapatkan setelah kita presentasikan tentang kebutuhan kapal ini di kementerian,” tandas mantan Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Buru itu. (SBS-02)