Diduga Terlibat Korupsi, Ramly Didemo di KPK

Jakarta, SBS.

Puluhan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) melakukan aksi demo di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/8).

Para pendemo yang di pimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Front Pe­muda Muslim Maluku (FP­MM) Umar Key meminta KPK untuk segera me­ngusut dugaan korupsi di Kabupaten Buru, yang diduga melibatkan Bupati Buru, Ramli Umasugi dan mantan Bupati Buru, Husnie Hentihu.

Pendemo juga berha­rap KPK, Mabes Polri serta Kejaksaan Agung transparan terkait lam­ban­nya penanga­nan laporan masyarakat se­lama ini.

Dugaan korupsi tersebut ter­kait dana aspirasi yang seha­rus­nya dikucurkan untuk mas­ya­rakat sebesar Rp 200 milyar.

Dibawah kawalan ketat ra­tusan personil polisi, massa FP­MM terus meneriakan fakta-fakta dibalik praktek kejahatan dugaan korupsi di Kabupaten Buru yang telah dilaporkan ke KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Du­gaan tindakan korupsi diduga melibatkan kedua kader partai Golkar.

Sementara itu, Umar Key dalam per­nyataan sikapnya mengung­kap­kan, dugaan praktek ko­rupsi melibatkan Bupati Buru Ramly Umasugi dan mantan Bu­pati Husnie Hentihu me­nim­­bulkan ketidakadilan, ke­resa­han serta dan berdampak pa­da kesenjangan sosial mas­ya­rakat secara serius.

Namun, hingga kini pena­nga­nan laporan masyarakat disinyalir adanya intervensi pihak-pihak terkait untuk melindungi para pelaku. Bahkan terkesan djadikan sebagai “ATM” oleh oknum penegak hukum dan pihak terkait bukti mandeknya pro­ses hukum dimaksud dapat dilihat dari peran aknum penyi­dik Polda Maluku, AKP Amustafa Besan dalam pena­nganan tujuh kasus proyek fiktif yang melibatkan oknum Bupati Buru Ramly Umasugi dan mantan Bupati Husnie Hentihu, yang sengaja dibuat berlarut-larut dan dijadikan deal politik jelang Pilkada Buru 2017.

Umar Key mengaku,  se­lain banyaknya laporan mas­yarakat, DPP Partai Golkar sejak 2 Agustus 2016 telah me­ngadukan Ramly dan Husni secara resmi ke KPK.

Maka itu, FPMM yang merupakan gabungan dari berbagai elemen masya­ra­kat Maluku di Jakarta men­desak perlunya penjelasan resmi dan transparan dari KPK, Mabes Polri serta Kejak­saan Agung. Sehingga rasa keadilan masyarakat Maluku tidak dipermainkan oleh upa­ya kolusi dan persekong­kolan oknum penegak hukum maupun intervensi dari ok­num politisi partai.

Menurut Umar, lamban­nya penanganan kasus KKN ini, telah memicu bahkan muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum. Dugaan ada­nya permainan oknum penyi­dik dan partai melindungi kedua oknum pejabat yang juga merupakan kader Golkar.

Dikatakan, fakta-fakta di Kabupaten Buru sangat men­colok dan telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara serta berdampak bu­ruk bagi kelangsungan masa depan masyarakat banyak.

“Presiden di berbagai ke­sem­patan telah menyerukan dan memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hu­kum kiranya tidak memberi ampun toleransi kepada ko­rup­tor atau tikus rakyat yang mencuri dan menghabiskan uang rakyat demi kepenti­ngan pribadi dan kelompok maka harus dihukum seberatnya. Ini adalah sebuah fakta baru yang memberikan angin segar kepada para penegak hukum dinegeri yang kita cintai ini,” tandasnya.

Olehnya itu, FPMM berte­kad untuk terus melakukan aksi moral guna mendorong dan mengawal kineria KPK Mabes Polri dan Kejaksaan Agung dalam penuntasan kasus Bupati Buru Ramly Umasugi dan mantan Bupati Buru Husnie Hentihu.

“Sekaligus memohon kepe­dulian Presiden dan para pimpinan DPR agar dapat ikut peduli merespon masalah krusial praktek KKN dan Politik dinasti yang terjadi di Kabupaten Buru,” cetusnya. (SBS-05)