Tagop Sesali Warga Ambalau Mau Diprovokasi Tolak Kepulangan Saudaranya

Namrole, SBS.

Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulissa mengaku kesal dengan ulah oknum-oknum tertentu yang hingga kini menjadikan warga masyarakat di Kecamatan Ambalau sebagai lahan yang subur untuk di provokasi guna menolak saudara-saudara mereka yang hingga kini masih mengungsi di Namrole untuk dapat pulang ke kampung halamannya di Ambalau.

“Saya kira itu pikiran-pikiran picik dari masyarakat saja. Kita ini hidup di negara kesatuan republik Indonesia, bukan negara kesatuan Ambalau, tidak ada. Siapa pun warga negara Indonesia berhak tinggal dimana saja, tidak ada orang yang bisa larang itu. Apalagi ini kampung mereka sendiri,” kata Tagop kepada wartawan di Bandara Namrole, Selasa (6/9).

Dikatakan, hingga kini masih ada pihak-pihak tertentu yang tak bosan-bosannya memprovokasi masyarakat di Kecamatan Ambalau dan tak menghendaki agar masyarakat dapat hidup tenang dan berdampingan dalam ikatan persaudaraan.

“Ini jadi masalah, ada orang-orang yang bodok, yang tolol, beta bilang saja yang tolol yang memprovokasi masyarakat untuk kepentingan-kepentingan pribadi dia untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat,” ujarnya kesal.

Menurut Tagop, apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Ambalau ini merupakan bentuk dari tindakan konosais 

Menurut, Tagop, apa yang terjadi di Ambalau tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan perilaku demikian di tentang di seluruh dunia.

“Itu konosais paling di tentang di dunia, karena itu Hak Asasi Manusia untuk tinggal. Iyakan? Lihat Bosnia, lihat Kroasia sana kan dimusuhi oleh seluruh dunia karena apa, mereka lakukan Konosais. Konosais itu salah satu hak yang diambil dengan unsur pemaksaan. Jadi, tidak bisa, terangnya.

Menurut Tagop, oknum-oknum yang memprovokasi masyarakat itu pun hingga kini masih menyebarkan isu miring bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Buce Ayub Seleky dilantik oleh Gubernur Maluku Said Assagaff dengan SK palsu.

“Contohnya saja mereka masih kasih isu beta dilantik dengan SK palsu. Gila kapa, beta pakai Garuda seperti ini tiap hari tidak di tangkap oleh polisi. Ini lambang garuda, masa SK palsu, ini otak paling bodoh,” paparnya penuh kesal.

Walau begitu, Tagop tetap serius untuk memulangkan para pengungsi di Namrole untuk segera kembali ke Ambalau dalam waktu dekat.

“Sudah, nanti ada penambahan aparat keamanan, baik polisi maupun tentara dan saya sudah berkoordinasi dengan Dandrem untuk aparat, khususnya tentara aka turun disana dan juga brimob juga sudah saya minta penambahan langsung dari danton brimob dan beliau sudah setuju,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Tagop, tak hanya berbagai komunikasi yang akan dibangun dengan warga masyarakat di Kecamatan Ambalau semata, tetapi dirinya yang tak ingin masyarakat di Kecamatan tersebut terus menjadi korban provokasi pun akan turun langsung ke Ambalau sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat disana.

“Nanti saya mau turun kesana. Kita akan lakukan secara bertahap, komunikasi, sosialisasi kan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dicaci maki oleh sekelompok masyarakat di Kecamatan Ambalau ketika tiba di Ambalau untuk mengkoordinasikan rencana pemulangan sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi ke Namrole pasca konflik Pilkada 9 Desember 2016 lalu.

Perlakuan tidak mengenakan itu didapati oleh perwakilan Pemda Kabupaten Bursel itu terdiri dari Camat Ambalau, Murad Loilatu yang di kawal oleh 20 anggota TNI dari 731 Kabaresi, Jumat (2/9).

Loilatu kepada wartawan di Kantor Bupati Bursel, Senin (5/9) menjelaskan, sewaktu dirinya bersama aparat dari TNI tiba di Ambalau, mereka langsung di hadang oleh sekelompok masyarakat Ambalau yang menolak pemulangan masyarakat Ambalau yang telah mengungsi sejak Desember 2015 lalu untuk kembali lagi ke Ambalau.

''Kami dicaci maki habis-habisan oleh sekelompok masyarakat yang semuanya adalah ibu-ibu,'' ujar Loilatu penuh sesal atas peristiwa tersebut.

Padahal, lanjut Loilatu, sebagai perwakilan Pemda Bursel yang di kawal oleh puluhan personil aparat TNI 731 Kabaresi tersebut, pihaknya ingin untuk para pengungsi dapat segera dipulangkan kembali ke kampung halamannya.

''Anggota TNI dari 731 Kabaresi akan membantu pemda untuk membangun rumah milik masyarakat Ambalau yang rusak pasca Pilkada. Dimana, yang mengungsi saat ini ada 100 lebih KK,'' ujar Loilatu.

Disampaikan, yang akan kembali ke Ambalau itu adalah masyarakat Ambalau sendiri, namun ditolak. Loilatu menduga, ada aktor yang bermain untuk mendapat keuntungan dari masyarakat.
''Kami minta kepada Kapolda Maluku maupun Pangdam XVI Pattimura untuk segera mengevaluasi anggotanya yang ada di Ambalau sana,'' pinta Loilatu.

Pinta Loilatu lagi kepada Kapolda Maluku dan Pangdam XVI Pattimura agar menurunkan aparat keamanan guna melakukan pengamanan secara tegas sehingga masyarakat Ambalau yang sedang mengungsi dapat kembali dengan aman.

''Saya selaku Camat akan melaporkan peristiwa itu kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati serta akan melapor caci maki kepada kepolisian,'' ujarnya.

Sebab, Loilatu menduga, ada indikasi provokasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa orang kepada masyarakat disana untuk meraup keuntungan dari masyarakat.

Loilatu berharap kepada Kapolda Maluku untuk segera perintahkan kepada Kapolres Buru agar menangkap orang-orang yang menyebar provokasi di masyarakat agar menolak masyarakat Ambalau di pengungsian untuk kembali ke kampung mereka.

Selain itu, Loilatu meminta kepada DPRD Bursel agar memanggil Kapolres Buru guna mempertanyakan aparat keamanan yang ada di Kecamatan Ambalau.

'' Anggota Kepolisian di Polsek Ambalau sana tidak bisa berbuat apa-apa, ''   tandas Loilatu. (SBS-02)