Pembangunan Rumah KAT Dusun Lele Diduga Fiktif

( Ilustrasi)

Namrole, SBS 

Pembangunan 15 unit rumah untuk  komunitas adat terpencil (KAT) di Dusun Lele, Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD)  Desa Masnana Tahun 2015 diduga fiktif.

Hal ini diketahui setelah masyarakat  Desa Masnana sendiri  turun langsung ke kampung Lele  untuk memastikan apakah pembangunan 15 unit rumah  untuk masyarakat KAT ada atau tidak. Ternyata dari hasil penelussuran masyarakat yang tergaung dalam Forum Peduli Pembangunan Desa  Masnana Kecamatan Namrole tidak ada satupun bangunan rumah yang dibangun oleh pemerintah Desa Masnana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.  Dari hasil tinjauan lapangan hanya ditemukan bahan paku campuran sekitar satu karung dan balok dari papan yang dibiarkan begitu saja diatas tanah.

Ketua Forum Peduli Pembangunan Desa Masnana Sohter Nurlatu yang ditemui Wartawan di kediamannya di Dusun Masnana membenarkan hal tersebut.

“Memang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, Pemdes Masnana telah berkomitemen untuk membangun 15 unit rumah KAT di Dusun Lele dengan dana ADD dan DD Tahun 2015. Namun sampai dengan akhir Tahun 2016 ini tak ada satupun rumah KAT yang dibangun,” akuinya.

Kata dia, secara keseluruhan ada 25 buah rumah KAT yang harus dibangun Pemdes Masnana dengan ADD dan DD. Dimana Tahun 2015 ada 15 buah rumah dan Tahun 2016 ada 10 buah rumah.

“Namun sesuai dengan pantauan di lapangan tak ada satupun rumah yang dibangun sementara anggaran ADD dan DD Tahun 2015 sudah cair seratus persen dan sebagian dana Tahun 2016 juga sudah cair,” akuinya.

Bukannya hanya itu, kata dia, kendati pekerjaan pembangunan rumah belum dilakukan, namun biaya upah kerja sudah dicairkan oleh pemerintah desa setempat.

Tak hanya itu, ada juga sejumlah permasalahan lain yang dipertanyakan masyarakat yakni pembangunan Pagar Kantor Desa dengan luas 10x 15 meter. Terjadi juga dugaan mark up  untuk pembelian dua unit bodi pancng tonda  dan pembelian 2 set alat pertukungan, serta bantuan untuk dua kelompok peternak.

Terkait dengan hal ini, dirinya meminta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPM-PD) untuk segera melakukan investigasi. Bukan hanya itu aparat penegak hukum diminta juga untuk turun tangan mengusut kasus tersebut.

“Saya kira  masalah ini harus diusut tuntas, karena bantuan dana yang diberikan ini tidak sesuai dengan realisasi dan kenyataan di lapangan,” harapnya. (SBS-06)