Wabub : Pemberian Bantuan Pemberdayaan di Bursel Sering Salah Sasaran

Namrole, SBS     

Wakil Bupati (Wabup) Buru Selatan (Bursel), Buce Ayub Seleky mengaku pemberian bantuan pemberdayaan yang disalurkan oleh Dinas/Badan persemakmuran di Kabupaten Bursel selama ini sering salah sasaran karena tak disertai dengan data yang valid tentang identitas dan kapasitas penerima bantuan.

“Pernah dapat catatan untuk di Dinas Kelautan dan Perikanan loh, orang itu hari ini dia minta sebagai nelayan loh, jadi dia kelompok nelayan. Tahun berikut dia mau dapat gergaji, dia mengaku sebagai kelompok tukang. Tahun berikut dia mengaku sebagai peternak, dia dapat sapi lagi,” kata Wabup dalam sambutannya ketika membuka Raker Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bursel, Rabu (9/11).

Bayangkan, lanjut Wabup, kalau satu orang mendapatkan bantuan pemberdayaan seperti itu, bagaimana kita bisa menekan kemiskinan.

“Karena orang yang sama menerima bantuan yang sama dalam profesi dan kapasitas yang berbeda,” ujarnya.

Bahkan, Wabup membeberkan bahwa ada temuan dirinya tentang PNS yang juga menerima bantuan Pancing Tonda, padahal bukan nelayan kendati tak diungkapkan secara langsung siapa oknum PNS tersebut.

“Ada PNS yang dapat bantuan pancing tonda, ada loh. Dan ini yang harus saya salahkan ini, saya pernah sampaikan, kalau perikanan itu hanya ada di Kepala Madan, Leksula, Waesama, kita focus disana. Ngapain kita pakai ke Ambalau, Namrole dan Fena Fafan,” paparnya.

Wabup mengaku bahwa hingga akhir Tahun 2016 ini, pihaknya telah menyalurkan bantuan Pancing Tonda nyaris 2.000 buah, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi capaian nelayan di Bumi Fuka Bipolo ini.

“Sekarang ini, kita sudah bagi Pancing Tonda hampir 2.000 loch, tapi coba Bapak/Ibu cari ikan di Namrole, susah. Karena profesi orang-orang menerima itu bukan nelayan. Mereka berprofesi sebagai pengemudi antar kota kecamatan,” terangnya.

Terkait dengan kondisi itu, Wabup meminta agar kedepan minset masyarakat di Kabupaten ini harus dirubah sehingga kesejahteraan masyarakat yang diimpikan bersama bis adiwujudkan bersama melalui bantuan pemberdayaan yang harusnya tepat sasaran secara menyeluruh.

“Nah minset kita kedepan harus dirubah, jika kita ingin mensejahterakan masyarakat, maka harus dimulai dengan data-data yang kuat. Makanya sekarang, prinsipnya adalah by name, by address, by profesi. Iya toch,” katanya.

Olehnya itu, Wabup menghimbau kepada seluruh pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Bursel, utamanya pada Dinas/Badan persemakmuran agar dalam implementasi penyaluran bantuan pemberdayaan kepada masyarakat haruslah disertai dengan data kependudukan yang valid dan akurat.

“Jadi Bapak/Ibu di Dinas/Badan persemakmuran, kalau ada bantuan-bantuan pemberdayaan kepada mereka yWabuang memang di SK-an untuk mendapatkan harus dimulai dengan identitas berupa KTP, bila perlu Kartu Keluarga. Karena di KTP dan Kartu Keluarga itu telah menjelaskan kapasitasnya, baik pengusaha, pegawai negeri, TNI/polri. Kadang-kadang katong kasih kesana berupa bantuan Pancing Tonda dan bantuan-bantuan lain, tetapi ternyata yang terima itu PNS-PNS,” cetusnya.

Menurut Wabup, apa pun sekolah kita itu tinggi, tetapi dia tidak bisa menjelaskan identitas kita untuk memperkuat kapasitas, yang bisa menjelaskan itu adalah dokumen-dokumen kependudukan.

“Oleh karena itu, siapa yang berhak menerima itu harus dibuktikan dengan data kependudukan, karena di dalam KTP dan Kartu Keluarga itu menjelaskan kapasitasnya, apakah dia pengusaha, apakah dia PNS atau pun TNI/Polri,” katanya.

Tambahnya, kalau memang KTP calon penerima bantuan pemberdayaan  itu menjelaskan bahwa dia itu PNS, maka langsung di copot. Begitu pun, kalau di KTP-nya itu menjelaskan bahwa dia Pengusaha atau orang yang layak hidup dan bukan nelayan, maka langsung di copot. Kalau dia petani dan bukan nelayan pun harus di copot.

“Karena itu, saya minta kepada seluruh staf yang dibawahi oleh saya harus dimulai dengan data-data yang valid,karena dari situlah apa yang kita harapkan, yakni tepat guna, tepat sasaran dan tepat hidup dapat terpenuhi. Sebab, kalau tidak maka kita hanya bererorika dalam berbicara,” pungkasnya. (SBS-01)