Biloro Bantah Mobil Dinasnya di Kenakkan Tarif

Namrole, SBS

Camat Fena Fafan, Robinson Biloro membantah bahwa dirinya telah menggunakan mobil dinasnya sebagai mobil angkutan umum yang dikenakan biaya.

Biloro mengaku kecewa dengan adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan bahwa dirinya telah mencari keuntungan dari operasional miobil dinasnya sebagai angkutan umum, sebab sesungguhnya apa yang dilakukan pihaknya hanya dengan dasar ingin membantu semata.

“Orang paling baik ini beta sudah. Masa mobil dinas mau pasang tarif. Tapi, saya mau bicara apalagi, saya bantu meeka lagi baru mereka bilang bayar,” kata Biloro kepada wartawan di Kantor Bupati Bursel, Jumat (13/1).

Biloro tak membantah bahwa sering masyarakat yang menumpangi mobil dinasnya, tapi pihaknya tidak pernah mengharuskan para penumpang untuk membayar tarif tertentu.

“Saya tidak tahu menahu dengan itu. Katong tidak pernah bilang dong bayar kah apa. Katong bantu dong naik,” ucapnya kesal.

Terkait dengan adanya laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ketua Fraksi PDIP Perjuangan di DPRD Buru Selatan (Bursel), Sami Latbual tentang pengoperasian mobil dinasnya sebagai angkutan umum, Biloro menilai ada pihak-pihak yang tidak menyukainya dan ingin menjebak dirinya.

“Katong malu, loko buang akang lai. Katong baru pake, orang naik baru bilang katong pakai tarif lagi. Mungkin orang-orang yang naik itu mau jebak katong,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan,

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Sami Latbual memintahkan secara tegas  kepada Inspektorat Bursel untuk segera melakukan pemeriksaan khusus (Riskus) kepada Robinson Biloro selaku Kantor Camat Fena Fafan Kabupaten setempat. Hal itu disampaikan Latbual kepada wartawan di Namrole (6/1).

Latbual mengatakan, anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Fena Fafan milyaran rupiah, tetapi anggaran sebanyak itu tidak diketahui digunakan untuk apa saja. ''Kami memintahkan sekaligus mendesak kepada Inspektorat agar melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) untuk Kecamatan Fena Fafan.  Bukan kepada camat tetapi bagi kecamatan,'' ujarnya kesal terhadap perilaku Camat.

Tambahnya, sesuai laporan masyarakat kepadanya bahwa,  Mobil Dinas Camat Kecamatan Fena Fafan selama ini bukannya digunakan untuk keperluan dinas tetapi digunakan sebagai angkutan umum untuk mencari keuntungan.

''Untuk rute Fena Fafan-Ewiri, Fena Fafan-Tifu itu dikenakan biaya Rp. 100.000 per orang, jadi pulang pergi Rp. 200.000, selain ada pula beberapa rute lainnya,'' ungkap Latbual.  

Dikatakan Latbual, bila mobil itu digunakan untuk membantu masyarakat tidak perlu dikenakan tarif tetapi harus secara gratis karena mobil itu milik pemerintah yang dibeli dengan uang rakyat. Yang membuat Ketua DPC PDIP Bursel ini lebih kesal dengan perilaku Camat Fena Fafan ini, karena Camat lebih banyak berada di Kota Kabupaten dari pada melaksanakan tugasnya di kecamatan. 

Akibatnya tidak terlihat aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik di kantor camat termuda di Bumi Fuka Bipolo itu.

''Gaji-gaji honor milik pegawai tidak tetap (PTT) selama setahun pun belum dibayar oleh camat, punya perasaankah tidak camat seperti itu," ujar Latbual yang penuh prihatin terhadap nasib pegawai disana. 

Tidak saja gaji honor milik PTT yang tidak dibayar setahun, tetapi pegawai negeri sipil juga sama. Akibat dari keburukan camat seperti itu menyebabkan para pegawai kecamatan enggan untuk masuk kerja.

''Sebagai anggota Komisi A, saya sudah berkordinasi dengan pimpinan Komisi untuk segera memanggil beberapa Camat, termasuk Camat Fena Fafan untuk memberikan penjelasan,'' ujar Latbual.

 Menutup keterangannya kepada wartawan, Latbual menegaskan kembali kepada Inspektorat untuk segera memeriksa Camat Fena Fafan terhadap penggunaan anggaran milyaran rupiah yang diberikan pemda untuk pembangunan kecamatan itu. (SBS-01)