Puluhan Pengungsi Ambalau Ngamuk dan Rusaki Kantor BPBD Bursel

Namrole, SBS 

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), yang terletak di Desa Waenono, Kecamatan Namrole, Senin (14/8) sekitar pukul 11.30 WIT dirusaki oleh puluhan orang pengungsi dari tiga Desa yakni Desa Siwar, Desa Elara dan Desa Selasih, Kecamatan Ambalau.

Peristiwa terjadinya pengrusakan kantor BPBD ini bukan tanpa sebab, puluhan pengungsi korban politik 2015 lalu ini yang sudah mengunggsi hampir dua tahun, tiba-tiba mendengar akan segera dipulangkan ke Desa asal mereka hanya dengan diberikan uang pemulangan senilai Rp. 950.000,  hal ini yang memicu puluhan pengungsi ngamuk lantaran tak dapat merima perlakuan tersebut.

Akibat dari amukan puluhan pengungsi, jendela kaca pada Sembilan ruangan di Kantor BPBD Bursel pecah berhamburan dan satu buah meja tenis milik Bappeda  yang dititipkan di kantor BPBD pun ikut rusak.

Kondisi ini membuat Kantor BPBD Bursel seketika ditutup dan para staf maupun Kepala BPBD Bursel Awat Mahulaw, terpaksa menutup kantor sebelum berakhirnya jam kantor.

Puluhan masa yang tak puas, akhirnya berbodong-bondong mendatangi Kantor Bupati Bursel, untuk meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Setibanya di Kantor Bupati, mereka kemudian ditemui Sekretaris Daerah (Sekda) Bursel Syahroel Pawa, Kepala BPBD Bursel Awat Mahulauw, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Bursel Asnawi Gay, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Bursel Rivai Bantam dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bursel Abdul Muthalib Laitupa, di ruang rapat Bupati dan Wakil Bupati Bursel.

Tanpa banyak basa-basi, Sekda selaku pimpinan rapat langsung berusaha menjelaskan permasalahan yang membuat puluhan pengungsi tersebut mengamuk. Pertama, anggaran pemerintah yang disediakan untuk membangun kembali rumah pengungsi ini dalam perjalanan waktu tak sesuai, disebabkan saat pendataan paska konflik politik kondisi rumah korban masih ada yang dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat.

“Ternyata saat ini kondisinya berubah, dimana sejumlah rumah yang awalnya hanya mengalami kerusakan ringan hingga sedang kini malah menjadi rusak berat, padahal angaran yang kita usulkan sejak awal itu berdasarkan kondisi awal. Jadi, ketika dilaksanakan pekerjaan di lapangan anggaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini,” kata Pawa.

Menurut Pawa, ini bukan kemauan pihaknya sendiri, dimana bisa merubah data, karena pada saat pemeriksaan akan menjadi masalah. Kedua, terkait ongkos pulang itu sudah dihitung sedemikian rupa, ketika dibagi untuk 125 KK, maka tiap KK hanya menerima Rp 950.000.

“Sebetulnya nilai ini pun setelah selesai pembahasan dengan DPRD dan telah diketuk palu pun nilainya tidak begitu, tapi terakhir Pa Awat mencari jalan keluar bersama, saat itu saya masih menjabat Kepala Bappeda dan akhirnya jadilah demikian untuk 125 KK untuk pemulangan,” tutur pria yang akrab disapa Uli ini.

Ketiga, Peralatan dan perlengkapan sudah disiapkan sesuai jumlah 125 KK, bahkan keamanan juga telah kita siapkan. Namun dengan adanya berbagai masukan, akhirnya Pemkab berkesimpulan bahwa akan ada keamanan yang turun mengawal pemulangan pengungsi tapi dalam jumlah yang terbatas, untuk menyikapi kondisi yang ada saat itu. Sebab tidak mungkin aparat keamanan yang di turunkan sangat banyak sehingga memicuh pertanyaan dari warga di Kecamatan Ambalau, ada apa sebenarnya. Tetapi Pemkab tidak bisa mengambil resiko untuk tidak menyediakan aparat keamanan.

“Jadi sampai hari ini, belum ada aparat yang diturunkan karena itu harus melalui proses permintaan ke Kapolda. Selain itu, karena ada berbagai alasan baik itu, puasa, lebaran dan kondisi alam. Sedangkan, pekerjaan rumah itu karena jumlahnya besar tidak bisa pakai penunjukkan langsung, sehingga baru saja selesai proses tendernya dan tinggal kerja,” ujar Syahroel.

Diluar itu, biaya kos 125 pengungsi telah dibayarkan sembilan bulan, tapi ternyata itu berlarut hingga 11 bulan.

Sesudah Sekda memberikan penjelasan dan ditambahi oleh Kepala BPBD untuk menjelaskan terkait uang pemulangan, puluhan warga korban bencana diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya pada rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu.

Jen Loilatu salah satu tokoh masyarakat Desa Selasih pada kesempatan pertama mengakui bila selama di tempat pengungsian ratusan KK ini tidak mendapatkan perhatian pemerintah sebagaimana yang mereka korbankan untuk mempertahankan harga dirinya.

Hal itu terbukti makan, minum dan kesejahteraan pengungsi terabaikan. Sedangkan pihaknya mendengar sudah beberapa kali DPRD mengetuk palu untuk menyetujui anggaran untuk pemulangan pengungsi ini.

“Pada ketuk palu sebelumnya telah diketuk anggaran senilai Rp 1 M dan ketuk palu kedua disetujui anggaran 3 M, lalu dikemanakan saja. Kami minta kejelasan, sehingga jangan sampai apa yang kami dengar ini hanya sebuah kabar angin saja. Apalagi menurut kami, bangunan rumah yang dikerjakan juga sangat tidak sesuai dengan rumah kami,” ujar Loilatu.

Selain mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran, Jen juga mempertanyakan bagaimana tanggungjawab pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup pengungsi, pasca pemulangan nanti, sehingga ketika pengungsi dipulangkan itu tidak memunculkan rasa kekecewaan, karena saat di Kabupaten pengungsi tidak diperhatikan.

Sedangkan Saiful Loilatu pada kesempatan itu juga meminta Pemkab Bursel untuk segera mengkordinasikan pembangunan pos Brimob untuk memberikan rasa keamanan kepada pengungsi, tanpa harus mendengar pendapat siapa pun dan mengupayakan pemulangan pengungsi sebelum Idul Adha mendatang. Selain itu Polres Buru diminta untuk segera mengaktifkan Polsek Ambalau mengingat masalah berkepanjangan yang akan ditimbulkan bila masalah ini dibiarkan berlarut-larut.

Disaat yang sama Saleh Soulisa juga mempertanyakan kesiapan Pemkab dalam menyiapkan rumah tinggal mereka yang saat ini masih dalam tahap dikerjakan, sebab tidak mungkin ketika dipulangkan lalu tinggal di luar rumah saja.

Sementara, Alwi Souwakil juga meminta Pemkab dapat mempertimbangan uang pemulangan bagi pengungsi yang dinilai terlalu kecil serta memertimbangkan kesejahteraan pengungsi pasca pemulangan. Sebab harga sewa johnson itu itu tidak murah, sebab mencapai Rp. 2,5 juta.

“Kalau bisa nilai uang transportnya disesuaikan dengan harga sewa johnson saja. Selain itu pengungsi juga meminta selain biaya transport yang akan ditanggulangi, dapat mempertimbangkan uang saku mengingat tidak mungkin dalam waktu sebulan pengungsi dapat menikmati hasil kebunnya,” kata Souwakil.

Mendengar keluhan pengungsi, Sekda berkesimpulan, untuk masalah pengungsi ini tak bisa ditunda-tunda, karena kalau semakin ditunda akan semakin memberatkan keuangan daerah, sementara kemampuan keuangan hanya segitu saja.

“Kalau mau meminta penambahan lagi itu harus kita bicarakan di 2018, di perubahan 2017, kita tidak bisa menjanjikan banyak, sebab DAU kita mengalami pemotongan dari pusat senilai 4 Miliar akibat tidak tercapainya target penerimaan negara,” ujar mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Bursel ini.

Meski demikian, untuk menanggani biaya kos 11 bulan ini pihaknya harus mencarikan solusi dan solusinya akan dibicarakan dengan pemilik kos dan itu kalau misalnya itu hutang, maka itu akan diambil alih oleh Pemkab untuk diselesaikan. Soal kapan menyelesaikan itu akan segera dicari waktu untuk menyelesaikan, tetapi Pemkab telah berkomitmen untuk menyelesaikan, tapi belum bisa memastikan kapan bisa menyelesaikannya.

Sedangkan untuk ongkos pulang itu tidak bisa diupayakan dalam bentuk apapun. Dirinya mengakui di daerah ada dana tak terduga yang diperuntukan untuk bencana, tapi selama musim hujan beberapa bulan lalu dana tersebut telah terpakai habis sehingga tidak bisa disiasati dari pos mana pun lagi.

“Jadi kalau bapak menuntut tambah untuk transport itu sama sekali tidak bisa. Pemkab tetap bertanggungjawab terhadap korban konflik sosial, tetapi mungkin kelemahan selama ini di kordinasi. Untuk keamanan, Pemkab tidak bisa memerintah Brimob disini, karena jalur komandonya di Polda. 

Semua pengungsi menginginkan keamanan tetap ada. Kita juga berharap dengan segala upaya pengungsi ini bisa dipulangkan sebelum hari raya Haji. Terkait kesejahteraan pengungsi setelah pemulangan itu harus kita hitung dan pertimbangkan kembali,” kata Pawa.

Setelah Sekda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui berbagai pertimbangan akhirnya hanya mampu memberi keputusan untuk memberikan tanggung jawab Pemkab dalam bentuk membayar biaya kos per KK senilai Rp 350.000/bulan dikalikan 11 bulan menjadi 3.850.000/KK, memberikan uang transport senilai Rp 950.000 dan uang saku senilai 2,5 juta Rupiah. Totalnya 7.300.000 per KK.

Ternyata nilai yang ditawarkan Sekda tidak mudah diterima begitu saja oleh puluhan pengungsi, dimana puluhan pengungsi diberikan kesempatan untuk mengusulkan nilai yang wajar. Setelah melalui perdebatan yang alot antas sesama pengungsi ternyata pengungsi mengajukan 25 juta/KK. Nilai ini cukup membuat kaget Sekda, bahkan sejumlah pimpinan SKPD yang hadir saat itu.

Beberapa saat sebelum rapat tersebut berakhir, anggota DPRD dari Dapil Waesama-Ambalau Ahmad Umasangadji turut hadir dan mengikuti rapat tersebut. Dimana, setelah Sekda menjelaskan singkat apa yang diminta pihak pengungsi, maka Sekda pun mengambil kebijakan untuk bersedia membulatkan total biaya dari Rp. 7.300.000 menjadi Rp. 8.000.000 per KK.

Namun, para pengungsi masih ngotot bahwa angka itu masih kurang dan berharap bisa dibulatkan hingga Rp. 10.000.000 per KK.

Hanya saja, setelah Sekda menjelaskan secara bijaksana. Akhirnya disepakati bersama bahwa Pemkab akan bertanggungjawab memberikan uang pemulangan senilai Rp. 8.000.000/KK.

Walau begitu, Pemkab belum mampu menjanjikan waktu tepat untuk memberikan uang tersebut, namun Pemkab tetap berupaya dalam waktu dekat sebelum perayaan Idul Adha dilaksanakan.

Tak ingin ketinggalan Kepala BPBD Bursel Awat Mahulaw mengunakan kesempatan tersebut untuk meluruskan kesalahpahaman terkait uang pemulangan yang meresahkan pengungsi ini.

“Jumlah biaya pemulangan yang ada pada kita itu seharusnya diperuntukan untuk mobilisasi umum seluruhnya bukan orang per orang, tetapi karena ada permintaan basudara untuk ada yang pulang lebih dahulu, maka kita bagi menjadi per KK, itu pun disiapkan pernyataannya, untuk menerima apa yang disampaikan, semuanya konsepnya sudah siap tinggal mau berangkat kesana lalu diambil dengan uang transport sekaligus juga ditambah dengan barang-barang yang sudah disediakan lebih awal,” kata Mahulauw.

Sementara Syahroel mengaku, untuk dana Rp. 1 Milyar lebih dan Rp. 3 Milyar semuanya itu ada pertanggungjawabannya, nanti bisa dibuktikan. Saat konflik politik 2015, karena tak dianggarkan maka digunakan dari dana tak terduga. Dimana, pengandaan bahan bangunan seperti seng dan papan dilakukan lewat pihak ketiga yakni Bib Alkatiri senilai 250 juta dan itu diperuntukan untuk pembangunan sekitar 46 rumah atau 64 rumah.

“Tetapi dalam pelaksanaan tentara sudah siap untuk mengerjakan tetapi barang tidak lengkap, akhirnya sampai dengan aparat pulang ada rumah yang sudah jadi dan ada rumah yang belum jadi.

Pada 2017 setelah bersamaan dengan Bencana Alam, maka disatukan penangganannya di BPBD dengan jumlah 37 rumah dananya bisa dilihat di data DPRD,” tutur Uli.

Untuk pembangunan rumah tersebut setelah selesai dilelangkan dan dikerjakan ternyata belum selesai semuanya. Alhasil, pihaknya mengambil kebijakan untuk tampung semua rumah yang belum selesai dan saat ini telah ditenderkan dan Hanafi Mony yang telah memenangkan tender tersebut untuk dikerjakan.

“Kita berencana untuk pekerjaan dan pemulangan pegungsi berjalan sejalan, akhirnya untuk kordinasi anggota Brimob dengan Polda jadi tertunda lagi. Dana Rp. 3 M itu untuk aparat keamanan, sembako dan lain-lain. untuk data 2016 itu sudah di periksa dan di BPBD tidak ada masalah,” kata mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bursel ini.

Pada kesempatan itu puluhan pengungsi dari tiga desa menunjukan wakil masing-masing Desa untuk nanti berurusan dengan Pemkab terkait hal-hal pemulangan. Ketiga warga itu yakni Desa Siwar Latif Elly, Desa Elara Alwi Sowakil dan Desa Selasih Jen Loilatu yang akan menjadi kordinator ke tiga desa dengan pemerintah. (SBS-03)