Diduga, Kades Emguhen Gunakan DD Untuk Lunasi Hutang

Namrole, SBS 

Kepala Desa (Kades) Emguhen, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Henok Hukunala diduga telah melakukan penggelapan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 150 juta untuk membayar hutang pribadinya.

Dugaan itu diungkapkan salah satu sumber dari Desa Emguhen kepada wartawan di Namrole, Sabtu (2/12).

“Kades Emguhen, Henok Hukunala diduga telah menggelapkan DD sebesar Rp. 150 juta ketika melakukan pencairan di Bank Maluku Cabang Namrole kurang lebih 2 minggu lalu,” ucap sumber tersebut.

Menurut sumber tersebut, DD tersebut seharusnya digunakan antara lain untuk membayar insentif perangkat Desa Emguhen yang terdiri dari lima orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan delapan orang perangkat Desa termasuk Kades sendiri serta membeli satu unit motor dinas.

Namun fatalnya, karena sang Kades memiliki banyak hutang yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, akhirnya ketika Kades melakukan proses pencairan di Bank Maluku, ternyata sebanyak empat orang yang selama ini memberi pinjaman hutang  kepada Kades telah menunggu di Bank Maluku.

“Ketika Kades habis pencairan ternyata sebanyak empat orang yang kasih utang ke Kades sudah tunggu Kades di Bank dan langsung menagih hutangnya sehingga terakhir Kades hanya pulang dengan uang sebesar Rp. 100.000 saja,” ungkap sumber tersebut.

Akibatnya, sejumlah perangkat Desa yang merasa dirugikan oleh langkah sang Kades ini pun melaporkan kondisi tersebut kepada Kepala BPMD Kabupaten Bursel David Seleky untuk memediasi masalah ini minggu lalu.

Dimana, atas laporan tersebut, David pun memanggil Kades untuk mempertanyakan sekaligus memediasi masalah ini.

Lanjut sumber ini, atas mediasi David tersebut, Kades mengaku akan segera membayar insentif para perangkat Desa Emguhen selama dua bulan karena masih ada uang.

“Tetapi, ternyata janji itu adalah janji kosong saja, sebab ketika keesokan harinya sejumlah perangkat Desa mendatangi Kades untuk mengambil haknya ternyata Kades malah berkilah lagi bahwa tidak ada uang,” paparnya.

Sumber ini pun takut bahwa pada proses pencairan DD nantinya lagi, akan digunakan juga untuk membayar hutang mengingat hutang sang Kades masih sangat banyak.

“Kami takutkan jika nanti pada proses pencairan berikutnya akan juga digelapkan untuk membayar hutang pribadinya, sebab info yang kami dapatkan, Kades masih punya hutang sekitar Rp. 200 juta,” ungkapnya.

Olehnya itu, pihaknya meminta kepada pihak BPMD maupun Dinas Keuangan Kabupaten Bursel untuk tidak membiarkan Kades melakukan proses pencairan DD berikutnya jika tidak ada kepastian untuk mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan desa sebagai mana peruntukannya.

Apalagi, terkait kondisi ini, sumber ini pun menduga bahwa Kades akan memasukan laporan fiktif atas penggunaan anggaran-anggaran tersebut.

“Kalau sudah begini, sudah bisa kita pastikan bahwa Kades akan memasukan laporan fiktif,” ucapnya.

Jika nantinya benar demikian, maka sumber ini meminta agar pihak penegak hukum dapat segera mengusut penggunaan DD oleh Kades sehingga ada sanksi jeratan hukum sebagai efek hukum. Sebab, DD yang dikucurkan pemerintah bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat banyak di Desa.

Apalagi lanjutnya, dalam proses pencairan anggaran tersebut pun, Kades diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan Bendahara Desa Ruwina Talessy.

“Pemalsuan laporan itu bisa saja dilakukan Kades nantinya, sebab pada proses pencairan DD tersebut saja Kades diduga telah memalsukan tanda tangan Bendahara Desa untuk mencairkan DD tanpa melibatkan Bendahara,” tuturnya.

Sementara Kades Emguhen, Henok Hukunala yang dihubungi via pesan singkat tak membalas. Dihubungi via telepon selulernya pun ternyata nomornya tak bisa dihubungi.

Sedangkan, Kepala BPMD Kabupaten Bursel David Seleky yang dikonfirmasi via telepon selulernya mengaku telah mendapat laporan tersebut dari sejumlah staf Desadan telah melakukan proses mediasi.

“Beta sudah panggil dia dua kali, terakhir ketika dia pencairan itu dan beta bilang beta seng mau tahu, se harus realisasikan dong (staf desa) pung tunjangan sampai bulan Oktober 2017. Padahal beta dari Jakarta datang dong bilang bahwa dia belum realisasi,” kata Seleky.

Selanjutnya Seleky pun memanggil Kades lagi dan memerintahkan Kades untuk segera merealisasikan pembayaran tunjangan para staf desa dan Kades janji nanti hari Rabu kemarin Kades akan merealisasikan pembayaran tunjangan para staf Desa, tetapi ternyata belum juga direalisasikan.

“Kalau seperti ini, nanti saya akan pending semua dananya yang belum dicairkan. Saya pending itu. Sebab, beta sudah panggil yang bersangkutan dan sudah lakukan pembinaan, tetapi anak itu (Kades-red) sudah terlalu amat,” pungkasnya. (SBS-01)