Seleky Ancam Kades Penolak Pemekaran

Namrole, SBS 
Permasalahan pemekarang dusun menjadi desa yang menjadi polimik di kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mendapat kecaman keras dari Wakil Bupati Bursel Buce Ayub Seleky khusunya bagi kepala-kepala desa yang notabenenya anak asli Pulau Buru.

“Kapala-kapala desa anak Buru sapa yang ada di Waesama dan sapa yang menolak ini akan beta panggil. Dibawa ada di Lena, Waelikut, Waeteba, dan lain-lain. Sudah saatnya kita orang Buru berdaulat dengan kedaulatan kita sendiri, sudah saatnya orang Buru bangkit,” papar Seleky saat melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh-tokoh adat dari 14 dusun di ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (26/02).

Seleky mengatakan yang melakukan demo penolakan pemekaran dusun menjadi desa itu beberapa waktu lalu adalah masalah lain.

“Itu masalah mereka dengan camat. Sekali lagi beta tegaskan itu masalah lain. Tetapi kalau ada kehendak atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin orang-orang Buru sejahtera, ini harus kita perangi secara bersama-sama,” Ajak Seleky.

Dirinya mengaku, sebagai anak asli Buru dirinya sangat berkepentingan dalam mensejahterahkan orang Buru asli, apalagi dirinya saat ini sedang berada dalam system pemerintahan yang mempunyai kewenangan lebih dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat.

“Saya anak Buru asli, saya berkepentingan dengan kesejahteraan saudara-saudara bukan dengan kepentingan-kepentingan lain dan untuk itu ketika dimungkin oleh ketentuan-ketentuan negara, wajib hukumnya untuk kita melakukan itu, karena negara harus hadir dalan setiap kepentingan rakyat,” ungkap Wabup di hadapa Para tua-tua adat.

Kalau ada proses yang dipersoalkan secara prosedural, kata Seleky, sering orang bilang dia harus muncul secara Buttom-Up, bukan Top- Down dan negara berkepentingan hadir dalam setiap kepentingan.

“Ketika semua itu tidak bisa di lakukan oleh beta pung sudara-sudara, kalau beta bilang deng bahasa kasar dong balom bisa, masih bodoh, lalu kalau beta sudah ada dalam kewenangan seng memperhatikan basudara lalu sapa yang perhatikan dong lai,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya menjelaskan negara berkepentingan dan negara hadir untuk itu, dan kita sebagai pemerintah daerah melakukan regulasi dari atas sesuai dengan studi kelayakan untuk pemekaran kecamatan maka dalam memenuhinya harus ada sejumlah desa di dalamnya karena itulah ketentuan dusun-dusun harus dimekarkan menjadi desa-desa.

Bukan hanya itu selain penolakan pemekaran ini, Mantan Kepala Bappeda Bursel ini juga kaget ada Informasi yang Ia peroleh dari masyarakat bahwa ada anak asli Buru yang mau di usir.

“Bukan soal pemekaran saja, beta juga dengar ada yang mau usir orang Buru dari tanah Buru, coba sapa user katong…!, kita berhak atas tanah ini,” tegasnya.

Dirinya mengajak kepada masyarkat buru asli untuk tidak menjadi menjadi masyarakat yang tertinggal, masyarakat terbelakang.

“Selama orang Buru masih dibilang orang balakang maka pedang dan tombak tidak akan lepas dari genggaman kita. Tapi kalau kita bilang di depan maka yang menjadi Prioritas yang diperbincangkan oleh orang Buru hanya otak dan pena dan kita sudah ada untuk itu,” ujarnya.

Sementara Itu, salah satu Tokoh adat Walua Tasane yang mewakili tua-tua adat kepada wartawan mengatakan proses pemekaran ini sangat di dukung dalam segi apapun oleh tua-tua adat yang ada di kecamatan.

“Masyarakat dari 14 dusun menginginkan kalau bole pemerintah sekarang ini bisa memekarkan mereka (Dusun) menjadi desa defenitf, sehingga pembangunan kedepan nanti pada dusun yang sudah menjadi desa bisa lebih baik dan kesejahteraan warganya bisa terpenuhi,” ucap Tasane.

Diketahui dalam pertemuan bersama dengan Wabup untuk menyuarakan dukungan penuh kepada pemekaran dusun ke desa hadir perwakilan tokoh-tokoh adat dari Dusun Fatiban, Dusun Leahoni, Dusun Kusu-kusu, Dusun Kabuti, Dusun Mangga Dua, Dusun Waesalae, Dusun Waehula, Dusun Espate, Dusun Panteak, Dusun Waemalu, Dusun Denalahin, Dusun Fenamnesa, Dusun Fenamlahi, dan Dusun Waesoar. (SBS-02)