Seleky : Tidak Ada Instruksi Bupati Untuk ASN Terlibat Politik Praktis

Namrole, SBS

Pasca kampanye pasangan dengan nomor urut 2 (Murad Ismail-Barnabas Orno) pada tanggal 2 April di alun-alun Kota Namrole, munculah sebuah isu yang viral ditengah-tengah masyarakat Bursel maupun seantero Maluku terkait adanya instruksi langsung oleh Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa kepada seluru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih pasangan dengan Jargon BAILEO tersebut.

Wakil Bupati Bursel Buce Ayub seleky dengan tegas mengkalrifikasi hal tersebut dengan mengatakan bahwa pada saat Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa hadir pada kampanye tersebut bukan sebagai Bupati melainkan sebagai Juru Kampanye (Jurkam).

“Saya sampaikan secara keras, karena ternyata di dalam masyrakat kita termasuk viral terhadap kampanye nomor dua kemarin, karena ternyata di dalam masyarakat dan dimana-mana cukup viral. Ada orang yang mengatakan bahwa pak bupati menginstruksikan PNS, saya klarifikasi bahwa Bupati Buru Selatan tidak pernah menginstruksikan hal itu, karena kapasitas beliau saat itu sebagai jurkam yang telah mengambil cuti dari jabatan bupati,” tegas seleky saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati, Senin (07/05).

Seleky mengatakan seluruh ASN akan tetap berada pada koridornya sebagai ASN yang di atur dengan undang-undang ASN. Jika ada ASN yang berpolitik praktis sudah pasti akan dikenakan sanksi.

“ASN tetap harus berada pada prinsip dan sistem peraturan pegawai negeri, sehingga hal ini jangan dipolitikan. Dimana–mana saya di tanya wartawan saya bilang tidak,  di Buru Selatan tidak ada pemerintah instruksi seperti itu, itu adalah jurkam dan status beliau saat itu sebagai jurkam bukan bupati,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, pada saat dirinya mengambil cuti untuk berkampanye, selalu menekankan kepada ASN bahwa berpolitik praktis adalah melanggar undang-undang yang mengatur tentang ASN.

“Saya juga waktu hadir disana untuk kampanye waktu saya cuti, saya katakan haram hukumnya bagi ASN jika terlibat di dalam politik praktis.  Tetapi yang harus dilihat dari ASN adalah hak politiknya sebagai warga negara yaitu memilih  pemimpin,” jelasnya.

Dirinya berharap PNS di Buru Selatan Bukanlah PNS yang mudah terpancing dengan isu-isu yang dapat mengacaukan fokus dan tanggung jawab utamanya sebagai PNS.

“Saya harap PNS di Bursel ini bukanlah PNS gelondongan yang dengar isu sana-sini lalu terkontaminasi. Sekda tindak tegas, kepada Kaban kepegawaian siapa PNS yang terlibat di dalam politik praktis jika itu kita temukan tindak tegas. Saya sudah mendengar banyak sekali, ya masing-masing jaga diri sajalah,” kata Wakil Bupati dua periode ini. (SBS-02)