Dihearing DPRD, Wabup Buru Minta Maaf

Namlea, SBS 

Wabup Buru, Amustofa Besan SH menyampaikan permohonan maaf setelah dihearing DPRD Buru kurang lebih tiga jam.

Wartawan media ini melaporkan, permohonan maaf itu disampaikan Wakil Bupati Buru, Amostofa Besan saat hearing di DPRD Buru Senin (30/7) sore, menyusul kekisruhan yang terjadi antara Bupati Ramly Umasugi dan Wakilnya, yang berujung dengan konflik terbuka karena adanya  aduan kuasa hukum Wabup ke Mendagri.

"Sekiranya bapak ibu dewan merasa beta telah melangkahi, beta juga minta maaf. Hal itu memang benar. Beta juga ingin semua orang bisa kritik, bahkan marah beta. Berikan masukan ini salah, solusinya begini," ujar Wabup Amustofa Besan berlapang dada.

Dalam hearing yang dipimpin Ketua DPRD, Iksan Tinggapy dan dihadiri dua Wakil Ketua, Aziz Hentihu dan Djalil Mukaddar, yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu, Amustofa Besan banyak menerima kritik dari delapan anggota DPRD. Bahkan tiga pimpinan dewan juga angkat bicara.

Bahkan Iksan Tinggapy dengan tegas di hadapan Wabup, mengatakan sebagai mantan Ketua Tisue RAMA, ia sangat bertanggungjawab atas kekisruhan yang terjadi antara Bupati dan Wabup.

"Lewat kemenangan, beta turut mengangkat tangan kalian berdua di hadapan rakyat Bupolo, bahwa kalian adalah pemenang sejati," ingatkan Iksan Tinggapy.

Sedangkan Aziz Hentihu mengungkap sudah melihat gejala kekisruhan Wabup dengan Bupati sejak empat bulan lalu. Untuk itu, ia dan wakil pimpinan dewan Djalil Mukaddar meminta ketegasan, laporan ke Mendagri oleh kuasa hukum itu sudah disadari betul dampaknya yang tidak menguntungkan bagi lancarnya roda pembangunan di daerah itu.

Bila Aziz mengaku melihat disharmonis ini baru empat bulan lalu, maka Ketua Dewan yang akrab dipanggil Nugie ini mengaku sudah melihat tanda-tanda itu sudah lama.

"Beta bahkan sudah mencium aroma ini dari awal," tanggap Nugie.

Karena itu, Nugie mengkritik pedas Amustofa Besan, yang tidak hadir di dua moment penting, HUT setahun kepemimpinan dan juga acara Halal bi Halal. Padahal, moment itu bisa digunakan untuk Wabup dan Bupati kembali berdamai.

Menjadi pertanyaan, lanjut Nugie, di moment itu Bapak tidak berada di tempat. Kalau Bapak berada di tempat, maka selesai segala persoalan ini. Kemudian beta mrnunggu moment yang paling tepat pada saat Halal bi Halal. Saling maaf memaafkan. Tetapi dalam moment itu Bapak juga tidak berada di tempat. Beta ingin bertanya kenapa tidak berada di tempat, padahal moment itu krusial untuk berdua berdamai.

"Ini pertanyaan beta. Pertanyaan dari sudara tehadap saudara. Dari kakak terhadap adik, dari adik tehadap kakak. Pak Wakil sebagai anak adat, dan beta juga anak adat. Kami berharap jawaban yang baik dari Wakil Bupati terhadap apa yang telah terjadi," tandas Nugie.

Untuk itu di hadapan Wabup, Nugie dan dua pimpinan dewan lainnya, Aziz dan Djalil. menegaskan, agar kekisruhan ini harus selesai.

"Kita berharap di moment kebesaran tanggal 17 Agustus nanti, Bupati - Wakil Bupati sudah harus berdamai," tandas Nugie dan diamini anggota dewan.

Nugie mengingatkan Wabup dan Bupati agar harus hadir terlihat bersama dan mesra kembali di hadapan rakyat pada moment tersebut.

"Dengan memakai pakaian kebesaran putih-putih, pakaian kebanggaan, pakaian yang pertama kali dikukuhkan sebagai Bupati - Wakil Bupati. Keduanya harus bersama dalam peristiwa 17 Agustus nanti," tanggap Nugie.

"Kita memulainya hari ini tanggal 30 Juli.Persoalan ini harus jernih sebelum tanggal 16 Aguatus nanti," imbuhnya lagi.

Sementara itu, wabup yang diberikan kesempatan untuk menjelaskan soal aduan ke Mendagri dan rekaman percakapan yang kini beredar, tidak menyangkalnya.

Wabup yang memberikan penjelasan lebih dari satu jam dan mengisahkan dari awal kekisruhan dirinya dengan Bupati. Disharmonis itu berawal dari adanya tuduhan kalau dirinya yang mengadukan masalah yang terjadi di Pemkab kepada Tipikor Polda Maluku.

Pasca isue miring itu, Amos mengaku terasing. Bahkan saat di ruang kerja Wabup ia juga terasing karena tidak ada satu PNS, bahkan pimpinan OPD yang datang ke rungannya.

Bahkan parkir mobil dinas D 2 pun, sopirnya dilarang memarkir di tempat biasanya di depan pintu masuk Kantor Bupati. Terungkap, larangan dari Satpol PP itu konon atas perintah Kabag Umum, Saiful Jainahu.

Di hadapan DPRD ini, Amos memanfaatkan kesempatan itu guna mengklarifikasi kegaduhan yang terjafi antara Dia dan Bupati.

Ia menyatakan menerima semua kritikan pedas dari para wakil rakyat dan akan menyudahi konflik dan kekisruhan ini.

"Beta berjiwa besar menyekesaikan masalah ini. Mari katong selesaikan secara baik-baik. Apa yang disampaikan pak pimpinan dewan, teman-teman dewan, beta menerima dengan baik," ucap Amos .

Demo Nonaktifkan Wabup

Wartawan media ini lebih jauh melaporkan, sebelum hearing Wabup di DPRD, pada Senin pagi, Aliansi Masyarakat Buru bersatu telah turun ke jalan, seraya meminta agar DPRD menonaktifkan Amustofa Besan dari jabatan Wabup.

Amos dituding sudah membuat kegaduhan dan menyerang pribadi Bupati, karena ada punya niat untuk menggulingkan kekuasaan Ramly Umasugi dan ingin cepat jadi Bupati.

Aliansi Masyarakat Buru Bersatu ini berorasi di simpang 5 dan di kawadan Pasar Inpres Namlea. Kemudian menuju gedung DPRD pada siang hari.

Saat bertemu tiga pimpinan dewan dan sejumlah wakil rakyat, Aliansi Masyarakat Buru Bersatu yang dimotori HMI dan GMNI sempat berorasi di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian. Usai berorasi, mereka membacakan butir tuntutan tertulis, yang intinya meminta agar DPRD menonaktifkan Wabup Buru.

Usai menerima tuntutan itu, Nugie di hadapan massa pendemo menegaskan, kalau dia sebagai Ketua Tim Pemenangan di Pilkada lalu, juga turut serta bertanggungjawabngjawab atas apa yang terjadi hari ini.

“Kami DPRD mau melihat semua persoalan ini. Kami mau, persoalan mereka berdua diselesaikan di tanah Bupolo. Tidak boleh di tanah lain," tandas Nugie.

Tambahnya, kita tidak menginginkan persoalan putra putra Bupolo diselesaikan di tanah lain. Cukup selesai di tanah Bupolo. Dan mereka berdua harus bertanggungjawab terhadap kisruh yang terjadi hari ini," tegaskan Nugie.

Untuk itu, Nugie dan DPRD akan memanggil Bupati, Wabup dan pihak pihak tertentu guna mengklarifikasi terkait dengan kejadian ini.

"Kita baru saja menyelesaikan rapat, dan kita sudah menyimpulkan, mungkin saja hari ini, mungkin saja esok, karena kita mau cepat untuk menyelesaikan. Kita akan melakukan langkah-langkah konkrit," jelas Nugie.

Yang pertama tentunya, DPRD akan memanggil para pihak, untuk hadir. Untuk meminta klarifikasi menyelesaikan permasalahan ini.

Keinginan Nugie dan para wakil rakyat adalah mendamaikan mereka berdua. "Keinginan lembaga ini, kita berdiri di tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan," tanggap Nugie.

Apa yang menjadi keinginan para pendemo akan ditelah, akan dikaji secara institusi. Akan dibahas di lembaga wakil rakyat. "Kita akan melakukan cara-cara soft. Lebih ringan. Cara-cara kait wait yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini," jelas Nugie.

Pimpinan dewan dan DPRD akan memediasi mereka berdua untuk ketemu. Siapapun yang salah dalam persoalan ini, harus meminta maaf terhadap rakyat di tanah Bupolo.

“Oleh itu, aspirasi saudara-saudara hari ini juga kita akan kaji. Kita tidak diam, kita tahu betul seluk beluk apa yang menjdi kisruh dalam persoalan ini. Dan saya himbau kepada saudara-saudara untuk stop, untuk menghentikan yang namanya kicauan-kicauan, untuk menghentikan yang namanya provokasi-provokasi terhadap figur kedua orang ini (Bupati-Wabup)," pinta Nugie.

Ia juga mensitir, kalau kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin turut ditentukan oleh orang di sekitarnya. Hari ini kalau orang di sekitarnya membisikan pemimpin yang tidak baik, maka pemimpin itu akan tidak baik.

"Tapi kalau hari ini saudara membisikan yang baik, maka saya yakin pemimpin itu akan baik di negeri ini," tutur Nugie. (SBS-09)