Bupati Beberkan Ulah Wakilnya di Hearing Bersama DPRD

Namlea, SBS  

Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi SPI MM menelanjangi ulah wakilnya Amustofa Besan SH yang membikin gaduh roda pemerintahan di daerah itu.

Hal itu dibongkar Bupati Ramly Ibrahim Umasugi SPI MM saat dimintai keterangannya di hadapan  para wakil rakyat Selasa (31/7).

Rapat dengar pendapat itu dipimpin Ketua DPRD, Iksan Tinggapy SH, dihadiri dua pimpinan dewan Aziz Hentihu dan Djalil Mukaddar.

Menjawab pertanyaan para wakil rakyat soal laporan kuasa hukum Wabup ke Mendagri yang berisi banyak point, Ramly dengan gamblang membuka apa yang terjadi paska ia dan Amos dilantik setahun yang lalu. Justru yang sangat arogan dan tidak beretika adalah wakilnya.

Karena wakilnya terlanjur menyampaikan tantangan terbuka, ia lalu membuka satu per satu tindakan Amustofa yang telah melenceng dari tugas dan kewenangannya selaku pembantu bupati.

Dari awal star, ada banyak tindakan Amos terhadap ASN sangat politis. Bahkan upaya melengserkan Sekda Ahmad Assagaff karena khawatir akan berpartner dengan ketua dewan di pilkada 2024 nanti.

Ramly ikut mengelus dada, karena wakilnya itu tidak mendukung program pengangkatan Guru Garis Depan (GGD). Padahal ia sudah meneken MOU dengan Pempus melalui Kemendiknas.

Fatalnya lagi sikap tidak suka itu dipertontonkan Wabup dengan arogansi, sampai mengancam dan mengintimidasi para GGD saat mengukuti kegiatan prajabatan.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Ramly dan tiga pimpinan dewan  membahas pula dengan serius proyek vital pemerintah pusat di daerah itu, Bendung Waeapo yang nyaris terganggu, karena ulah Wabup. Padahal Ramly sempat mempercayakan wakilnya turut serta mengamankan kelancaran proyek vital ini.

Bahkan lebih memiriskan hati lagi, Ramly juga membuka sepak terjang wakilnya di belakangnya dengan menyampaikan ke para kepala soa, tokoh adat dan kades, kalau ia akan menjadi bupati di tahun kedua.

Walau demikian, melalui serangkaian tanya jawab yang panjang dengan wakil rakyat, Ramly menunjukan sikap kebesarannya mau membuka pintu maaf bagi wakilnya.

Ia tidak berkeberatan bila DPRD campur tangan mendamaikan dirinya dengan wakilnya. Hanya ia juga heran dengan permintaan dari Amos yang inginkan dibuat kesepakatan damai secara tertulis di hadapan notaris.

"Saya welecome.Tetapi tidak ada embel-embelnya. Memangnya saya buat apa? SKPD pun semua melaksanakan tugas dengan heppy," tanggap Ramly.

Sedangkan wakil ketua dewan Aziz Hentihu ikut menegaskan langkah damai itu adalah skenario pertama. Bila buntu, ada skenario kedua yang telah disiapkan dewan.

Dewan akan menggunakan hak interpelasi. Bahkan berujung tindakan pemakzulan, karena Wabup dinilai sudah membikin gaduh.

"Kata maaf bagi kita tanpa ada catatan-catatan. Sebab itu kaitan dengan ketulusan, kaitan dengan hati," tanggap Aziz.

Sementara itu, Jafar Nurlatu wakil dari Partai Demokrat tanpa tedeng aling-aling, meminta rekan-rekannya di DPRD agar mengambil langkah dan tindakan yang konkrit sesuai hukum tatanegara dalam menyikapi kekisruhan ini.

Setelah mempelajari masalah ini dengan cermat, dan juga membaca aduan Wabup melalui lawyernya ke Mendagri. Dalam salah satu point isi surat itu, Nurlatu menuding kalau isinya sangat provokatif.

"Masyarakat adat telah kurang lebih 21 ribu orang sudah mengetahui kebijakan saudara bupati terhadap wakilnya. Ini provokasi bos," tegaskan Nurlatu.

Menurut Nurlatu, Provokasi dari kubu Wabup ini juga disampaikan lewat medsos.

"Ada di facebook ada provokasi yang bilang katong kasih turun orang Waelua dan Waetemon.vBeta mau bilang, beta punya orang dong tar sekolah.Tapi dong tau hati, dong tau dosa. Dong juga tau hukum, dong takut bos," tandas dia.

Nurlatu mengingatkan Amos agar jangan gegabah. Jangan menyeret masyarakat, khususnya warga adat di konflik kepentingannya.

"Kalau itu wilayah pemerintahan, kamong dua baku atur saja. Jang campur dengan katong. Jangan diseret masyarakat yang tidak tahu menahu soal ini.Dasar hukum ketatanegaraan kita, siapa yang melanggar, harus diambil tindakan," kata Jafar mengingatkan.

Sedangkan bupati dalam kata penutupnya di hadapan wakil rakyat, sangat memuji pimpinan dewan yang kompak dan turut mengedepankan rasa dalam membangun komunikasi bersama rekan-rekan di DPRD.

"Saya apresiasi para wakil rakyat yang begitu kompak karena sangat mengedepankan rasa. Kita di Pemda tidak distorsi nilai. Hanya yang satu itu,"celoteh Bupati.

"Semoga ke depan kita baik baik saja dan insyaallah akan baik baik saja,"ucapnya lagi.

Lalu disambung Aziz Hentihu, dengan pesan bbmnya kepada Ramly sebelum pilkada lalu.

"Sebenarnya insting beta cukup tajam dan pak bupati harus mengakui itu. Beta sudah prediksi kemungkinan ini akan terjadi," usil Aziz.

"Beta menyampaikan kemungkinan kondisi ini dalam delapan point sebelum pilkada.Point ke delapan beta bilang,"Abangku, mohon simpan beta punya bbm ini baik-baik. Beta yakin sungguh semua ini akan terjawab.  Point satu sampai tujuh itu abang yang betul atau beta yang betul,"ingatkan Aziz dan ditanggapi bupati dengan senyum simpul.

Sementara Tinggapy sebelum menutup pertemuan itu, turut menyentil isi surat kuasa hukum wabup yang meminta partai pengusung mengevaluasi Ramly. Justru sebaliknya, wakil Ramly yang perlu dievaluasi partai pengusung.

"Dia yang memulai dan apa salahnya dia meminta maaf. Saya setuju dengan apa yang disampaikan bupati,"dia yang memulai, dia yang menangis," ucap Iksan Tinggapy.

Kata Tinggapy, DPRD akan lanjutkan bentuk pansus atau tim kerja untuk tangani masalah ini. Supaya bisa fokus satu per satu.

"Memaaafkan itu memang mudah.Yang susah itu mempercayai kembali,"tutup Iksan. (SBS-10)