Pengedar B3 Belum Ada yang Tertangkap di Gunung Botak

Namlea, SBS 

Latah ungkap Pencemaran di GB, ternyata Ketua Parlemen Jalanan, Rusman Ucok Soamole, ogah mengadukan para pemasok B3 ke Polisi. Hingga kini belum ada pengedar B3 yang ditangkap.

Dalam jumpa pers dengan wartawan Jumat sore (3/8), di salah satu penginapan di Batu Angus, Namlea, Raja Petuanan Kayeli, Abdullah Wael dan beberapa tokoh adat, serta Ketua Parlemen Jalanan, Rusman Ucok Soamole, enggan mengomentari pelaku pengedar dan peredaran Bahan Berbahaya Beracun (B3), termasuk Asam Cianida (CN)  secara ilegal di tambang Gunung Botak.

Ketua Parlemen Jalanan diketahui selama ini sangat getol menyuarakan penutupan tambang ilegal di Gunung Botak. Dalam beberapa pernyataan di media massa, aparat keamanan, khususnya pihak kepolisian selalu berada yang tersudutkan.

Ketika ditanya dan ditantang wartawan sampai beberapa kali agar jangan hanya getol menyuarakan pencemaran, namun pelaku pencemaran dan pemasok B3 juga harus dilaporkan ke polisi supaya diambil tindakan, mereka semua terdiam.

Saat wartawan menyebut pemasok bahan kimia nama Haji Markus, mereka terkesan saling menolak untuk berkomentar. Raja meminta Ketua Parlemen Jalanan saja yang menjelaskan dan ditolak oleh Ucok.

Bagan Soulissa menyaksikan Ucok yang enggan berkomentar, lantas berucap, kalau dia akan mengadukan Haji Markus asalkan punya bukti-bukti."Beta akan investigasi dan beta akan adukan ke polisi,"tegaskan Bagan Soulissa yang sontak membuat Ucok dkk menjadi terdiam.

Dalam jumpa pers ini, Raja Petuanan Kayeli dan sejumlah pimpinan adat hanya mengkarifikasi pernyataan Sekertaris Komisi C DPRD Maluku, Ikram Umasugi, karena mengkritisi mereka usai bertemu dengan gubernur beberapa waktu lalu.

Ikram Umasugi sempat meragukan niat baik tokoh adat dan ketua parlemen jalanan yang melobi gubernur agar pemerintah dapat melakukan penertiban dan mengusir para penambang dari Gunung Botak.

Ikram Umasugi mengangap, apa yang dilakukan para raja itu bagian dari pembentukan opini seakan-seakan penambang yang notabene rakyat kecil penyebab kehancuran lingkungan, sementara perusahaan bersih dari tindakan pencemaran.“Raja yang mana? Banyak raja di gunung botak itu? Bahkan ada raja yang digaji perusahaan tiap bulannya,” ungkap Umasugi.

Umasugi menilai, sikap tokoh adat yang lebih berpihak kepada perusahaan itulah yang menjadi satu diantara sekian penyebab gagalnya penyelesaian masalah gunung botak. “Masalah gunung botak ini selalu saya dahulukan dalam setiap rapat kami di komisi, tapi terlalu kompleks sekali, namun semua kembali kepada pemerintah, “ tegasnya.

Menanggapi tudingan Ikram Umasugi itu, dalam jumpa pers ini, Raja Petuanan Kayeli dkk, buru-buru membantahnya. Mereka menyesalkan pernyataan Ikram yang terkesan telah melecehkan pimpinan adat di sana.

Abdullah Wael dan Kepala Soa Kotbessi, Mansur Wael lalu menjelaskan soal siapa raja yang sah dan diakui oleh warga adat di Petuanan Kayeli.

Menurut Abdullah Wael, seharusnya Ikram Umasugi sebagai yang ditokohkan di Pulau Buru, ikut memelihara dan jangan mempertentangkan tatanan adat di sana."Ini yang kami sesalkan,"ucap Abdullah Wael.

Selama jumpa pers ini, hanya dijelaskan siapa yang sah menjadi Raja Petuanan Kayeli, yakni Abdullah Wael. Dan juga sudah diakui oleh bupati.

Tidak sedikitpun dibicarakan soal tambang ilegal di Gunung Botak maupun dugaan pencemaran di sana. (SBS-10)