FOMABB Demo Minta Anak Daerah Jadi Prioritas Pada CPNS 2018

Namrole, SBS 

Forum Masyarakat Adat Pulau Buru Bersatu (FOMABB) yang tergabung dari kumpulan sejumlah pemuda yang terhimpun dalam menggelar aksi demo, Kamis (20/9).

Aksi demo itu dilakukan bukan hanya di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), tetapi di kantor Bupati Bursel dan DPRD Bursel guna memperjuangkan nasib anak daerah yang sering terabaikan dan diambil oleh penduduk pendatang yang menjadi Kabupaten Bursel sebagai daerah Transit untuk menjadi seorang PNS.

Pantauan media ini, pendemo yang berjumlah kurang lebih 10 orang itu dipimpin oleh Maraden Hukunala sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).

Sebelum menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bursel, pendemo yang menggunakan mobil Pick Up warna hitam dan dilengkapi dengan pengeras suara dan bendera merah putih terlebih dahulu melakukan orasi mengelilingi Kota Namrole, pusat Kabupaten Bursel.

Pada pukul 09.00 WIT, mereka tiba di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bursel, Maraden Hukunala dan orator lainnya, yakni Aser Biloro kemudian secara bergantian berorasi di depan kantor tersebut.

Tak lama berorasi, pendemo pun kemudian ditemui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bursel Ruslan Makatita dan dua stafnya. Pendemo diundang untuk duduk di dalam kantor tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Kepada Kadis, Maraden Hukunala mempersealkan proses perpindahan penduduk dari daerah lain yang beberapa hari terakhir cukup marak mengurus perpindahan alamat domisili ke Kabupaten Bursel dalam rangka mengikuti tes CPNS di Kabupaten Bursel.

"Jangan sampai Kabupaten Bursel sebagai transit CPNS. Sebab, ada transit Passo untuk terminal mobil, dan Kabupaten Bursel sebagai transit CPNS, yang kita kuatirkan seperti itu,” kata Hukunala.

Meresponi apa yang dipersoalkan oleh pendemo itu, Kadis mengaku bahwa sebagai aparat Negara yang bertugas di dinas tersebut, pihaknya tidak bisa melarang setiap warga Negara yang datang untuk pengurusan perpindahan penduduk dari daerah lain ke Bursel.

"Kalau saya membatasi atau melarang atau tidak melayani proses itu berarti saya menyalahi aturan," kata Kadis.

Menurut Kadis, sebagai pelayan masyarakat di Dinas tersebut, pihaknya harus melayani setiap masyarakat yang datang melakukan pengurusan, asalkan apa yang menjadi syarat pindah domisili sudah terpenuhi, termasuk surat domisili dari desa.

Tak lama di kantor tersebut, pendemo pun kemudian melanjutkan aksi mereka di depan Kantor Bupati Bursel, pada pukul 11.00 WIT.

Dalam aksinya itu, pendemo menuntut janji politik Bupati Tagop Soulisa dan Wakil Bupati Ayub Seleky saat kampanye akan memprioritaskan anak-anak daerah dalam seleksi CPNS, namun janji politik itu sampai saat ini tidak direalisasikan.

Tak hanya itu, pendemo juga menuntut pencopotan AM Laitupa dari jabatan sebagai Kepala BKD Kabupaten Bursel. Sebab, menurut pendemo, jumlah kuota CPNS untuk Bursel sebanyak 302 itu telah ada jatahnya dan sudah diatur dan sangat merugikan bagi anak daerah.

Namun, setelah berorasi sekitar 1 jam di depan kantor tersebut, ternyata tak ada pejabat daerah, baik Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda yang menemui mereka karena ketiganya tak berada di tempat.

Mereka kemudian mendapatkan informasi dari anggota Satpol PP Kabupaten Bursel yang melakukan demo bahwa seluruh pejabat sedang berada di Kantor DPRD, mereka pun langsung menuju ke kantor wakil rakyat itu untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Tiba di Kantor Wakil Rakyat Buru Selatan itu, pendemo yang berjumlah 10 orang itu kembali berorasi meminta wakil rakyat menemui mereka, namun tak satupun keluar menemui pendemo.

Dalam orasinya, mereka meminta DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap proses penerimaan CPNS Bursel, agar lebih prioritaskan anak-anak daerah.

Pendemo mengancam akan kembali dengan jumlah pendemo yang lebih banyak dengan perwakilan dari seluruh 6 Kecamatan yang ada di Bursel.

Bahkan, salah satu orator lainnya, Saiful Loilatu mengancam membakar Kantor DPRD jika tuntutan mereka tak ditanggapi dengan serius. Tak hanya itu, aib anggota DPRD Bursel pun akan dibuka agar masyarakat tahu.

Mereka berkeinginan kuat untuk menemui Ketua DPRD Bursel, Arkilaus Solissa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hanya saja keinginan mereka tak kesampaian lantaran Solissa tidak berada di kantornya sehingga pendemo pun kemudian membubarkan diri meninggalkan kantor tersebut dengan kecewa.

Sementara itu, dari copyan pernyataan sikap yang didapati media ini dari pendemo, ada delapan tuntutan yang ingin mereka samppaikan ke pemerintah daerah, yaitu :

Pertama, Mendesak Pemda Bursel untuk memprioritaskan anak-anak darah untuk berkompitisi  dalam seleksi CPNS Tahun 2018 di Bursel;

Kedua, Menolak proses pemindahan pendudukan daerah lain yang masuk di Kabupaten Bursel dalam rangka mengikuti seleksi CPNS di Bursel;

Ketiga, Meminta kepada DPRD Kabupaten Bursel untuk menggunakan fungsi pengawasan untuk  memanggil Kepala BKD AM. Laitupa dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ruslan Makatita;

Empat, Copot Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena telah membiarkan proses pemutasian penduduk dari daerah lain untuk masuk di Kabupaten Bursel hanya untuk seleksi CPNS;

Lima, BKD harus menutup ruang bagi penduduk luar yang datang hanya untuk seleksi CPNS;

Enam, Bupati dan Wakil Bupati harus bertindak tegas bila perlu copot Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dan kepala BKD Bursel.

Tujuh, FOMABB meminta kepada Pemda untuk melibatkan FOMABB langsung dalam mengawal dan meneliti penduduk yang memiliki E-KTP asli di Bursel.

Delapan, Pemda harus memperjuangkan nasib honorer untuk diangkat lewat K2;

Kesembilan, Pemda dan DPRD agar menutup pintu perpindahan PNS dari Kabupaten lain ke Bursel dan penambahan PTT dari luar daerah karena sangat merugikan anak daerah. (SBS/01)