Gubernur Didesak Segera Buka Tambang GB

Namlea, SBS 

Gubernur Maluku didesak segera membuka tambang rakyat di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Desakan itu datang dari wakil rakyat asal Partai Demokrat asal Dapil II, Jafar Nurlatu, ketika memberikan keterangan pers, Jumat (25/01/2019).

Menurut Jafat Nurlatu, sejak  tambang di tutup berdampak luar biasa bagi basudara masyarakat yang selama menggantungkan hidup di tambang. Mereka kehilangan mata pencaharian dan tidak ada solusi konkrit dari pemerintah provinsi.

"Mereka butuh biaya untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga, membiayai pendidikan anak-anak yang masih berada di perguruan tinggi," tegaskan Jafar.

Lebih jauh diungkapkan, sebelum ada tambang GB, basudaranya hanya menggantungkan hidup di usaha ladang. Hasil  yang mereka peroleh, hanya mampu mencukupi hidup sehari-hari dan banyak yang gagal menyekolahkan anak mereka ke SLTA apalagi sampai ke perguruan tinggi.

Namun sejak tambang emas ditemukan akhir tahun 2011 lalu, akui dia, telah memberi berkah melimpah bagi masyarakat adat. Kehidupan mereka berobah mulai dari perumahan yang layak hingga anak-anak mereka juga bisa menempuh pendidikan tinggi hingga di Pulau Jawa.

Namun berkah melimpah itu terpotong, akibat adanya kebijakan menutup paksa tambang GB oleh Gubernur Said Assagaff. Dan tanpa ada solusi atau jalan keluar bagi masyarakat adat.

Jafar juga membeberkan fakta, kalau sejak tambang ditutup, hingga kini belum ada solusi yang konkrit dari pemerintah provinsi untuk merehabilitasi lingkungan yang katanya tercemar di sekitar tambang.

Lokasi tambang itu dibiarkan begitu saja. Bahkan berhembus info kencang di masyarakat kalau lokasi tambang ini akan dikelola oleh koorporasi diantaranya PT Aneka Tambang (Antam).

Diungkapkannya, pesan lewat aparat yang turun ke masyarakat, katanya pemerintah sedang menggodok regulasi terkait tambang rakyat.

Namun, diharapkan dia, sambil menunggu keluarnya regulasi, sebaiknya pemerintah membuka tambang rakyat di Gunung Botak.

“Ini demi kepentingan masyarakat adat yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup mereka di usaha tambang," pinta Jafar.

Akui dia, kalau sekarang ini sudah ada kesadaran sosial, ada kesadaran masyarakat adat untuk menjaga lingkungannya. "Ada kelompok masyarakat sadar lingkungan, dimana masyarakat mulai sadar tidak menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, kemudian menggalang rekan-rekan untuk menyerahkannya secara sukarela kepada aparat kepolisian," tandas Jafar.

"Soal PT Antam akan masuk, itu soal lain. Itu urusan pemerintah dengan Antam. Namun tambang rakyat di GB harus tetap ada. Jangan sampai rakyat disingkirkan untuk kepentingan koorporasi," tambah Jafar.

Ditegaskan lagi, apapun yang terjadi GB sebaiknya dibuka untuk tambang rakyat. Apalagi gubernur terpilih sudah janjikan itu di hadapan masyarakat.

Tambang harus dibuka dengan pengawasan dan kontrol ketat dari pemetintah dan aparat terkait, sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan bahan kimia berbahaya di daerah ini, sebab selama ini tidak ada kontrol peredaran bahan-bahan berbahaya itu, bahkan terkesan ada yang membeking. (SBS/10)