Namrole, SBS
Pemkab Buru Selatan (Bursel) akan segera membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK)
akhir bulan Januari ini dan sesuai ketentuan, daerah yang telah melakukan
penerimaan P3K, tidak bisa memiliki Pegawai Tidak Tetap (PTT) alias honorernya harus
dihapuskan.
“Menurut jadwal
itu kan minggu terakhir bulan januari, kalau ada pergeseran jadwal nanti kita
lihat sesuai hasil rapat nasional di Batam tanggal 23 ini, tapi yang menjadi
masalah, PTT kita karena harus dihapuskan,” kata Penjabat Sekda Kabupaten
Bursel Abdul Mutalib Laitupa di ruang kerjanya, Senin (21/01/2019).
Dijelaskan, dilakukannya penerimaan P3K untuk Kabupaten Bursel otomatis akan
menghapus PTT di daerah bertajuk Bumi Fuka Bipolo itu yang diketahui saat ini sudah
berjumlah ribuan orang.
“Rekrutmen P3K itu
sudah kami (BKPSDM) siapkan anggarannya, yang belum disiapkan itu gajinya,
karena yang mau diangkat itu kita tidak tahu berapa banyak dan itu harus
dialokasikan, begitu juga dengan PTT yang ada di daerah ini, karena sesuai
ketentuan setelah ada P3K, PTT itu harus dihapuskan dan ini yang menjadi masalah
bagi Pemda Bursel, apalagi PTT kita sudah ribuan,” akui Laitupa.
Lanjutnya, Pemda
Bursel mejadi serba salah dalam proses penerimaan ini, dimana kalau dilakukan
proses penerimaan P3K, sudah pasti semua PTT di hapus, dan kalau tidak melakukan
penerimaan pun akan bermasalah dan menjadi temuan.
Sedangkan untuk
gaji, dijelaskan jika sudah melakukan penerimaan maka peserta yang lulus
gajinya akan dibayarkan pada tahun selanjutnya setelah dianggarkan oleh
Pemerintah daerah.
“ Kalau diangkat
pada Tahun 2019, berarti mereka yang lolos P3K akan dibayarkan gajinya pada
tahun 2020 setelah di anggarkan. Begitu juga dengan tunjangannya,” terangnya.
Dibeberkan, untuk
tahun 2019, dilakukan penerimaan P3K sebanyak dua kali dengan formasinya masih
menunggu hasil rapat nasional antara Pemerintah Pusat dengan seluruh kepala
daerah.
“Jadi di tahun
2019 ini dua kali pengangkatan P3K, itu di akhir Januari sampai Februari dan
yang kedua setelah Pilpres,” ujarnya.
Sementara untuk
proses penerimaan, Pria yang sudah dua kali menjabat Sekda itu menuturkan akan
dilakukan proses penerimaan seperti penerimaan CPNS pada tahun 2018 kemarin.
“Prosesnya sama
seperti tes seleksi CPNS kemarin, ada tesnya dan salah satu persyaratan itu, peserta
yang mengikuti tes harus memiliki SK Honor di Bursel karena ini untuk mencega
masuknya orang luar untuk mengambil jata P3K di sini,” tambahnya. (SBS/08)
إرسال تعليق
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!