Polisi Bubarkan Aksi Demo FORSIPPMAN dan AMPERA

Namrole, SBS 

Anggota Polisi Sektor (Polsek) Namrole membubarkan Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole (FORSIPPMAN) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Maluku (AMPERA Maluku) saat akan melakukan demo jilid III di Kantor Bupati Buru Selatan, Rabu (20/3).

Dua organisasi kepemudaan (OKP) ini dibubarkan lantaran tidak mematuhi aturan kepolisian. Surat ijin demo kepada Polisi dimasukan pada Selasa malam (19/3), dan Rabu (20/3) suda lakukan demo. Sementara dalam aturan kepolisian, satu kali dua puluh empat jam surat permintaan ijin sudah harus dimasukan.

"Surat ijin pemberitahuan baru kasih masuk kemarin malam, Selasa (19/3), mereka demo hari ini, kita bubarkan. Seharusnya surat dimasukan maksimal tiga hari sebelumnya agar polisi bisa mengatur persiapan pengawalan dan pengamanan," ujar anggota polisi Polsek Nanrole kepada pendemo di Kantor Bupati.

Pantauan media ini, dua OKP berbendera AMPERA dan FORSIPPMAN berjumlah 3 orang ini akan melakukan aksi demo di Kantor Bupati langsung dicegat sejumkah anggota Polisi Pamong Praja.

Ketiga orang ini langsung digiring oleh Pol.Pp untuk keluar dari halaman kantor bupati.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Ampera Maluku Abubakar Mahu menyayangkan sikap aparat kepolisian yang mencegah aksi demo mereka.

"Ada apa sehingga polisi harus membubarkan kami melakukan demo, ada apa dibalik ini," ujarnya bertanya.

Menurutnya, aksi yang akan dilakukan mereka untuk kepentingan rakyat Buru Selatan. Dikatakan bahwa mereka merasa disakiti karena dibubarkan secara paksa oleh polisi.

Mereka menduga ada konspirasi dengan Pemda Bursel untuk melemahkan gerakan-gerakan yang ada di Buru Selaran.

Sementara kordinator lapangan Ahmad Latuconsina menambahkan, aksi Demo Jilid III ini mengkritisi kinerja Bupati Tagop Sudarsono Soulisa yang terlalu sering keluar daerah yang tidak membawa manfaat untuk pembangunan di daerah ini.

Tidak saja itu, Latuconsina juga mengatakan bahwa saat ini Bupati lebih banyak berkepentingan pilitik kepada istrinya sebagai Caleg DPR RI sehingga mengabaikan proses pembangunan untuk kepentingan masyarakat Buru Selatan.

"Jalan-jalan di Buru Selatan masih banyak yang belum selesai, jalan-jalan di Fena Fafan dan Leksula-Namrole sampai sekarang belum selesai," ujarnya.

Ditambahkan oleh Ketua Umum Forsippman Umar Rifaldi Najar menyentil kekosongan Wakil Bupati yang sampai saat ini. Diharapkannya agar kekosongan ini harus segera digantikan agar roda pemerintahan dapat berjalan secara baik.

"bukan hanya jabatan Wakil Bupati, tetapi juga jabatan Sekda yang sedang berproses oleh tim Pansel agar secepatnya bisa dilantik Sekda defenitif," pintah mereka.

Mereka mengancam akan terus melakukan demo kepada Pemda Bursel apabila tuntutan mereka tidak diperhatikan, terutama kepentingan masyarakat akan kebutuhan pembangunan.

"Kami menilai Bupati Buru Selatan gagal melakukan pembangunan dan rakyat Buru Selatan menjadi miskin," kecam mereka. (SBS/03)