Pemkab Bursel Sukses Gelar Workshop SKPG Tingkat Provinsi Makuku

Namrole, SBS 

Pemerinrah Kabupaten Buru Selatan menggelar Workshop Akses Pangan dan Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi Maluku yang melibatkan seluruh peserta dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi setempat.

Selain itu turut laksanakan juga pegelaran Pangan Nusantara Berbasis Pangan Lokal, Launching Toko Tani Idonesia (TTI), serta Kegiatan Lomba Cipta Menu tingkat Kabupaten yang diprakarsai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan bersama Tim Penggerak PKK Buru Selatan.

"Saya mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan saat ini, disertai dengan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, yang telah memilih Kabupaten Buru Selatan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Workshop Akses Pangan dan Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan & Gizi Tahun 2019. Selamat datang di kabupaten Buru Selatan bagi seluruh peserta dari 11 kabupaten/kota yang hadir pada saat ini," ucap Laitupa mewakili Bupati dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini, berlangsung di tribun lapangan Namrole, Sabtu (6/4).

Laitupa katakan, Kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dimana ketersediaan pangan selama lima tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Ketersediaan pangan yang berasal dari produksi domestik juga menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir.

“Beras mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,45 persen, jagung meningkat rata-rata sebesar 1,40 persen, daging sapi meningkat rata-rata sebesar 7,48 persen, dan gula meningkat rata-rata sebesar 1,91 persen,” ucapnya.

Di sisi lain, meningkatnya permintaan pangan sebagai dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta kesadaran masyarakat akan pangan yang berkualitas menuntut kebijakan penyediaan pangan yang terjangkau.

"Kejadian kerawanan pangan yang terjadi tidak semata-mata karena ketidakterkecukupan pangan, akan tetapi lebih banyak disebabkan adanya gangguan akses pangan, yang menyebabkan individu atau rumahtangga tidak dapat mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup atau tidak memenuhi proporsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman atau B2SA," jelas Kepala BKD ini.

Dikatakan, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa dalam dua tahun terakhir menunjukkan masih terdapat penduduk rawan pangan (dengan asupan kalori dibawah 1400 Kkal) yaitu sebanyak 33,030 juta penduduk atau 12,96% dan Instrumen yang digunakan untuk monitoring kantong-kantong daerah rawan pangan adalah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) yang disusun dengan periode 2-3 tahun.

“Kegiatan Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi serta penyebaran informasi, yang lebih idealnya diteruskan dengan investigasi dan intervensi terhadap masyarakat yang terindikasi rawan pangan,” ujarnya.

“Olehnya itu, pelaksanaan kegiatan “Workshop Akses Pangan dan Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)” yang dilaksanakan ini, sangat penting dan strategis dalam rangka memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi mengenai peningkatan situasi akses pangan dalam mencapai ketahanan pangan,” tuturnya.

Dijelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dengan mempromosikan pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal setiap daerah. Pengembangan ragam pangan dari sisi konsumsi tentu dapat memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) dari 86,0 pada tahun 2017 menjadi 90,4 pada tahun 2018 secara nasional.

Penganekaragaman pangan pada prinsipnya bukan hanya penganekaragaman sumber karbohidrat, melainkan juga mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) termasuk juga untuk sumber protein, maupun vitamin dan mineral.

Tanpa terasa seiring dengan kemajuan peradaban teknologi, pola konsumsi masyarakat mulai berubah sebagai akibat dari perubahan kultur sosial ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan keadaan tersebut, maka telah diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dimana pada Ayat (1) mengisyaratkan bahwa pemerintah bersama-sama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan yang optimal dan kontinyu.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut, sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1), Lautupa mengharapkan kepada semua Stakeholder yang berkepentingan dengan pangan lokal, agar selalu mengadakan pengawasan dan berkoordinasi diantara sesama OPD terhadap ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman dan mudah terjangkau demi menunjang daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Sejalan dengan ketersedian dan pasokan komoditi pangan lokal yang menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat, maka perlu adanya kebijakan sebagai terobosan dan solusi dalam mengatasi gejolak harga pangan oleh pemerintah daerah.

"Satu diantaranya dengan membuka Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai upaya menjaga harga yang wajar serta mempermudah aksesibilitas pasokan pangan, termasuk pangan lokal di tiap daerah. Keberadaan TTIC ini, dimaksudkan untuk memotong rantai distribusi komoditi pangan, sehingga harga pangan dapat dikendalikan dan dijangkau oleh semua stakeholder," tutur Lautupa.

Tak lupa Laitupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak yang telah bersinergi dan menggagas Launching Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Menurutnya, Kegiatan ini bernilai penting dan strategis terhadap upaya penanganan gejolak harga pangan yang tidak terkendali dimasyarakat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan.

"Saya sangat meharapkan bagi OPD yang mengelola TTIC dapat bertanggungjawab dan terus bersinergis dengan OPD teknis lainnya, maupun mitra usaha dalam hal kerjasama untuk menunjang ketersedian pangan yang berkualitas dan kuantitas secara terus menerus, sehingga kebutuhan masyarakat memperoleh pangan akan lebih murah, aman dan terjangkau," harapnya.

Sebagai aparatur pemerintah yang menangani ketahanan pangan, tentu Bapak/Ibu memiliki tugas dan tanggungjawab yang berat dalam melaksanakan, mengkoordinasikan kinerja akses & penyediaan pangan secara kualitas dan kuantitas untuk dijangkau dan dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat.

"Saya sangat mengharapkan bahwa semua rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan saat ini, tidak sekedar bersifat serimonial saja, tetapi perlu dimaknai dan dapat diimplementasikan sebagai wujud mengembalikan Ketahanan Pangan sebagai “Penggerak Ekonomi Daerah & Kemandirian Pangan”, harapnya lagi.

Kepala Dinas Ketahana Pangan Provinsi Maluku Umar Polhaupessy pada kesempayan itu mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan meminta para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan tujuan dapat mengelolah manajamen pangan dan mampu mendeteksi kerawanan pangan di daerah masing-masing.

Dijelaskan, lomba cipta menu yang dilaksanakan diharapkan dapat berimbas pada terciptanya menu-menu baru dan unik yang bisa bersaing dengan menu siap saji yang telah banyak beredar di masyarakat.

“Harapan Kami Pemerintah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat berdampak positif bagi pembangunan ketahanan pangan di provinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Bursel khususnya,” tutupnya.

Pembukaan kegiatan ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Sekda Bursel didampingi Ketua DPRD Arkilaus Soulisa, staf ahli dari Kementrian Ketahanan Pangan RI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dimas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan Hakim Tuanakota dan disaksikan oleh Staf Ahli Setda Buru Selatan, pimpinan OPD, pengurus dan anggota PKK serta perwakilan 11 Kabupaten/Kota se-Maluku. (SBS/02)