Umasugi Buka Musrenbang Kabupaten Buru

Namlea, SBS 

Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi SPI MM membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Buru Tahun 2020, ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di Aula Kantor Bupati, Sabtu (30/3).

Musrenbang itu  turut dihadiri Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy SH serta unsur Forpimkab, Dandim 1506/Namlea, Letkol Inf Syarifudin Asis, Wakapolres Pulau Buru, Kompol Bakchrie Hehanusa, Kasie Intel Kajari Buru, Welmi Welmasera SH. Sekda Drs Ahmad Assagaff, para asisten, Kepala Bappeda Najib Assagaff SP MSC, pimpinan OPD, para kabag, para camat juga hadir.

Bupati di hadapan peserta  menegaskan, bahwa musrenbang ini merupakan bagian penting dalam rangka pembahasan rancangan RKPD Kabupaten Buru Tahun 2020 yang sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang RKPD di Kecamatan, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik dan Forum Lintas Perangkat Daerah.

Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, yang menyatakan bahwa Musrenbang dilaksanakan untuk pembahasan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta penyelarasan antara program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

Pada awal sambutannya, Bupati Ramly Umasugi, menyampaikan secara garis besar kondisi makro pembangunan Kabupaten Buru, yang menjadi salah satu pijakan bersama dalam menyusun rencana pembangunan daerah ke depan.

Berbagai success story indikator pembangunan di antaranya : Pertumbuhan ekonomi dari 5,63 persen tahun 2016 meningkat menjadi 6,01 persen pada tahun 2017 kita masuk pertumbuhan tertinggi ke empat di Maluku.

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,61 point tahun 2017 kita masuk peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Maluku setelah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Pendapatan PDRB perkapita pada Tahun 2017 sebesar 15,23 juta.

Penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menduduki urutan pertama terendah di tahun 2017 sebesar 3,45 persen turun menjadi 2,65 persen tahun 2018.

Penurunan persentase penduduk miskin tetap berada diperingkat ketiga terendah di Provinsi Maluku setelah Kota Ambon dan Buru Selatan dari 17,40 persen di tahun 2017 turun menjadi 17,03 persen tahun 2018.

Penurunan Tingkat Inflasi dari 5,67 persen 2016 menjadi 2,70 persen pada tahun 2017.

"Kita juga mendapatkan 2 kali Opini WTP hasil audit Iaporan keuangan tahun anggaran 2016 dan 2017. Insya Allah hasil audit tahun anggaran 2018 kita mendapatkan opini WTP yang ke tiga kali,"kata bupati optimis.

Bupati turut mengungkapkan, dari hasil penilaian SAKIP, daerah itu baru mendapatkan nilai C.Namun ia  optimis kedepan dengan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan sebagai Prioritas Pembangunan, melalui intervensi anggaran pada program kegiatan operasionalnya  akan mampu mendapatkan nilai B, serta berbagai success stozy lainnya.

Kata bupati, seluruh capaian yang diperoleh Alhamdulillah Syukur telah menunjukkan trend positif dari target pembangunan yang ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2017-2022.

Hal ini memberikan indikasi membaiknya perekonomian Kabupaten Buru yang ditandai pula dengan akan dipentaskannya Kabupaten Buru dari Penetapan Daerah Tertinggal. (SBS/11)