Partai Golkar Kabupaten Dikabarkan Retak

 Iksan Tinggapy (Ketua DPRD Buru) 

Namlea, SBS 

Partai Golkar Kabupaten Buru kini dikabarkan retak, dimana Bupati Buru yang juga Ketua DPD partai Golkar Buru, Ramly Ibrahim Umasugi dan Ketua DPRD Buru yang juga Ketua Harian DPD Partai Golkar Buru, Iksan Tinggapy dikabarkan mulai tidak harmonis. Hubungan keduanya kini mulai retak.

Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy kepada wartawan di kediamannya, Selasa siang (20/8), tidak membantah info keretakan hubungan itu.Namun ia memperhalus info keretakan hubungan itu dengan meminjam istilah hanya berbeda pandangan."Ya kalau saya dengan ketua DPD pak Ramly berbeda pandangan dalam sisi memilih Ketua Umum DPP PG,"akui Iksan Tinggapy.

Kepada wartawan Iksan Tinggapy yang akrab dipanggil Nugie ini mengungkapkan, kalau disharmonis antara keduanya itu terjadi karena Ramly dalam kapasitas sebagai Ketua DPD PG Buru telah memberikan dukungan tertulis kepada Bambang Soesatyo dan ditentang olehnya selaku Ketua Harian DPD PG Buru yang lebih memilih Airlangga Hartato melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum DPP PG periode lima tahun mendatang.

"Saya sebagai Ketua Harian DPD PG Buru mendukung ketua yang sekarang, pak Airlangga.Saya berharap pak Airlangga yang melanjutkan kepemimpinan ini untuk lima tahun ke depan, karena beliau mampu menjaga marwah partai di tengah-tengah badai yang begitu kuat," tegas Nugie.

Badai partai golkar dalam kepengurusan lima tahun kemarin ini ada melahirkan  tiga ketua umum, yakni Setnov, lalu ada Idrus Marhan dan ditambah Airlangga.

"Jadi kita mungkin berbeda di situ. Perbedaannya beliau mendukung Bamsoet dan saya mendukung Airlangga," imbuh Nugie.

Selaku Ketua Harian, Nugie menghendaki supaya dukungan kepada calon ketua umum DPP PG harus diputuskan dalam rapat pleno, sehingga tertanggungjawab.

Bukan keputusan yang diambil person per person yang mengatasnamakan lembaga.

Tegasnya, kalau dalam AD/ART PG itu mengatur yang namanya keputusan untuk mendukung Ketum DPP PG di munas haruslah melalui pleno. Bukan keputusan dari pribadi masing-masing.

Nugie mengakui kalau Keputusan tertulis yang diserahkan Ramly langsung ke tangan Bansoet beberapa waktu yang lalu tidak pernah dirapatkan."Saya sebagai ketua harian tidak pernah tahu terkait dengan keputusan tersebut,"pungkas Nugie.

Untuk itu, melalui pers, Nugie menitip pesan kepada Ramly, bahwa Partai Golkar di Kabupaten Buru ini adalah partai, bukan milik pribadi tapi milik seluruh kader partai golkar.

"Yang namanya keputusan itu harus dibincangkan, dibicarakan, didiskusikan, sehingga bulad suara dukungannya.Minimal pimpinan kecamatan diundang supaya didengar pendapatnya, karena ini partai.Jadi perbedaan kita di sisi internal partai itu di situ,"tandas Nugie.

Walau Ramly diluar mekanisme partai telah mendukung Bamsoet, Nugie selaku ketua harian tetap optimis dan terus mendoakan Airlangga untuk kembali memimpin DPP PG."Mudah-mudahan pak Airlangga bisa melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua DPP PG untuk lima tahun mendatang,"doakan Nugie.

Menjawab wartawan lebih lanjut soal isue keretakan hubungannya dengan Ramly yang kencang beredar di masyarakat, Nugie dengan halus tetap mengatakan hanya berbeda pandangan di internal sesama kader partai golkar.

"Ya,namanya informasi, yang namanya isu, itu bisa benar, bisa tidak. Tergantung dari cara pandang kita melihatnya,"kata Nugie

Walau tidak menyangkal telah berbeda, aku Nugie, kalau dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Buru dan Ramly sebagai Bupati, ia merasa hubungan keduanya masih baik-baik saja. Ia tetap menjaga marwah selaku Ketua DPRD dari kepentingan yang lain.

"Beta fain-fain saja. ini tergambar dari agenda DPRD, agenda kerakyatan yang menyangkut dengan rakyat, semuanya berjalan dengan baik,"aku Nugie.

Nugie juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini, mereka akan membahas KUA - PPAS Perubahan dan murni.

Ini menunjukan kalau dirinya profesional dan DPRD juga profesional.Tidak ada yang namanya tidak harmonis kalau menyangkut kepentingan orang banyak.

"Alhamdulillah kami akan mengawal agenda-agenda sisa ini selesai sebelum tanggal 30 September. Dan ada satu agenda perda pelestarian dan perlindungan adat di Buru dan ini buah dari inisiatif DPRD dan dibahas bersama eksekutif," tandasnya. (SBS/11)