Pemuda Adat Bupolo Minta Kota Provinsi Maluku di Pulau Buru

Namlea, SBS

Pemuda adat Bupolo meminta kepada pemerintah provinsi dan gubernur Maluku agar menempatkan ibukota Propinsi Maluku yang baru di Pulau Buru.

“Bukan Makariki, tapi Kota Propinsi Maluku layak berada di Kota Namlea, Pulau Buru. Pulau Buru adalah Sebuah daerah yang tertitik pada poros tengah provinsi maluku, negeri yang pada dasarnya terukir ribuan sejarah tanpa sedikitpun menghianati bangsa," tandas pemuda Adat Petuanan Kayeli, Alvin Armando Wael di hadapan awak media Senin sore (5/8/2019).

Menurut putra mantan Raja Petuanan Kayeli ini, Buru adalah Daerah yang disahkan secara resmi menjadi kabupaten melalui UU No 46 tahun 1999. Dan 19 tahun Buru berkiprah menjadi Kabupaten pasang surut pembangunan, telah dirasakan hingga menjadi salah satu kabupaten berkembang yang begitu pesat di Maluku.

"Kini periode kemajuan Buru mulai nampak tak lagi menjadi kabupaten merangkak melainkan menjadi kabupaten yang siap berjalan dan berlari dan bahkan bisa disetarakan dengan kabupaten yang maju di provinsi Maluku," kata Alvin.

Lebih lanjut Ia mengatakan, kalau Canangan Gubernur baru tentang pemindahan Ibukota provinsi Maluku ke Pulau Seram pada saat kampanye adalah langkah strategis untuk kemajuan Provinsi Maluku. Tetapi langkah strategis tersebut harus dipikir lebih matang dengan pertimbangan-pertimbangan mendasar lainnya.

Sebagai seorang anak Adat dari pulau Buru sungguh menjadi kehormatan apabila canangan pemindahan ibukota provinsi melirik Kabupaten Buru sebagai nominasi paling kuat menjadi ibukota provinsi yang sudah barang tentu mempunyai alasan fundamental.

Salah satu diantaranya akses transportasi yang mulai berkembang, dalam hal ini pelabuhan dan Bandara yang sudah memadai dan letak yang sangat strategis antara Laut Banda di selatan dan Laut Seram di utara, dan di barat ada pulau ambon dan seram, tentu akan memberikan keuntungan luar biasa ke Provinsi Maluku.

"Saya meyakini bahwa jika gubernur Irjen pol (Purn) Murad Ismail berani memasukan Buru dalam agenda prioritas Pemprov Maluku untuk perencanaan pemindahan Ibukota Provinsi,  maka dukungan dan support luar biasa akan beliau terima dari segala stokholder di Kabupaten Buru, dari orang kecil, hingga pemangku adat," tandas Alvin.

Alvin  berani mengatakan demikian, karena berkaca pada masa lampau di mana para datuk dan orang tuanya juga bisa menghibahkan lahan kurang lebih 100.000 ha untuk dijadikan pemukiman dari 12.000 imigran pulau jawa.

Ini menjadi alasan mendasar dan telah membuktikan kalau Buru  adalah negeri yg ramah untuk siapa saja.

"Jika canangan itu jadi dan Buru menjadi ibukota provinsi sudah dan barang tentu saya sebagai anak adat sangat optimis para pemangku adat di setiap petuanan akan menghibahkan lahan untuk pembangunan Ibukota Provinsi Maluku dan juga Maluku akan berkembang menjadi daerah maju bukan lagi daerah termiskin nomor empat di Republik ini, karena tak ada alasan negeri ini untuk miskin disaat kita berenang diatas minyak dan berbaring diatas SDA lainnya yang melimpah " tandasnya. (SBS/11)